Membaca SBY dari Kacamata Pram

M Sya’roni Rofii
http://www.kompasiana.com/ziyarofii

Tulisan ini berawal dari ketika saya membaca sebuah buku tentang Pramoedya Ananta Toer, salah seorang sastrawan terbesar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Pram yang wafat pada tahun 2006 dengan meninggalkan puluhan karya bahkan ratusan baik dalam bentuk novel, cerpen, ataupun essai. Semua karya Pram sarat dengan nuansa humanisme dan pembebabasan, memberontak untuk memerdekakan pikiran bangsa Indonesia. Setidaknya karya Pram hingga kini telah diterjemahkan kedalam 41 bahasa di dunia berikut penghargaan pada masing-masing karya yang lahir dari balik jeruji besi, lahir di bukit-bukit gersang tempat ia dibuang, lahir ditengah masyarakat yang masih terjajah secara mental. Warisan mendasar sebelum Pram wafat adalah agar manusia Indonesia tidak inferior dihadapan bangsa manapun di dunia ini.

Salah satu kritik Pram paling keras adalah adanya kecenderungan di Indonesia untuk menjadikan republik ini sarat dengan nuansa feodalisme jawa, bahkan Pram yang lahir di Blora itu secara terbuka menganjurkan agar ibu kota republik Indonesia dipindah saja ke daerah luar jawa, maksudnya barangkali agar feodalisme hilang dari bumi pertiwi. Akibat dari pernyataan kontroversial itu pemerintah orde lama marah besar dan Pram mendapat sanksi dari pemerintah, kalau tidak salah Pram dipenjara beberapa tahun karena alasan tadi.

Pram pernah berujar, yang kira-kira bunyinya seperti ini “di masa lalu kerajaan-kerajaan di Jawa hancur berkeping-keping karena tidak memiliki tradisi untuk mewariskan sejarah nilai “pembebasan”, justru yang dilestarikan adalah budaya memuja para raja. Sejarah masa lalu banyak menulis tentang kisah para raja. Maka jangan heran kalau sejarah Indonesia sering disalahgunakaan oleh mereka yang berkuasa. Maka jangan heran pula jika orang asing yang justru lebih peduli dengan sejarah Indonesia dengan meriset sejarah nasional sebagaimana mestinya “tanpa unsur kuasa”.

Bicara Pram mengingatkan kita pada kondisi bangsa yang belum juga keluar dari persoalan masa lalu yang tidak pernah tuntas. Sejak mengenal dunia tulis menulis Pram sudah bicara korupsi melalui cerita pendeknya. Pram sejak awal menemukan bangsa baru bernama Indonesia sudah memulai proyek dekonstruksi atas nilai-nilai yang bertentangan dengan spirit kebangsaan dan kemanusiaan. Ia sangat konsern dengan pergerakan nasional yang kemudian melahirkan Bumi Manusia, Jejak Langkah dan karya lainnya. Ia juga konsern dengan isu minoritas. Antropolg dan Sejarawan asing semisal Max Lane dan Ben Anderson tidak segan-segan menempatkan Pram sebagai salah satu sosok terpenting dalam jagad sastra dunia. Mereka berdua begitu merindukan karya Pram dan memutuskan menjadi bagian dari penerjemahan karya itu ke dalam bahasa asing.

Di masa kritis memasuki usia uzur, Pram tidak menujukkan sedikitpun tanda-tanda menyerah kalah atas lingkungan sekitarnya. Pria tua yang beberapa kali dinobatkan atau masuk nominasi peraih nobel sastra dunia itu tidak pernah berhenti mengingatkan generasi muda untuk terus menjadi agen perubahan bagi bangsanya–bangsa yang sekaligus pernah membawanya merasakan kehidupan menjadi tahanan sekaligus kebebasan dibelenggu, Pram dipenjara pada masa Belanda, pada masa Orde Lama, dan juga Orde Baru. Menurut Pram di Filipina revolusi pernah terjadi karena adanya anak muda, di China hal serupa juga pernah terjadi karena anak muda juga, pesan ini yang membuat Max lane sangat kagum dengan Pram yang dia anggap sangat mencintai bangsanya. Indonesia.

Pulau Buru adalah kenangan pahit Pram bersama Orde Baru. Pram diasingkan karena alasan yang biasanya dibuat-buat oleh rezim Orde Baru kala itu. Seakan terbiasa dengan kehidupan penjara, di Pulau Buru ia sangat produktif menulis karya-karya kritis nan legendaris. Dari sana lahir puluhan karya yang tetap saja tidak peduli dengan repressi Orba. Ia terus memompa semangat perubahan dari dalam penjara. Namun sayang karya Pram tidak semuanya bisa selamat ke tangan penerbit karena Orde Baru lewat instrumen militer yang begitu kuat saat itu menyensor sedemikian rupa karya-karya Pram, baik Koramil maupun kejaksaan bergotong-royong menghalangi terbitnya karya Pram. Membakar karya Pram sesuai instruksi pusat. Anak muda sekarang hanya bisa membaca list judul dari karya-karya yang hilang dan dibakar itu—ada salah satu karya yang tanpa sengaja ditemukan oleh peneliti asing di pasar loak, naskah Pram tidak di meja redaksi penerbit tetapi di pasar loak! itu tentu saja karena instrumen kekuasaan Orba memperlakukan karya Pram sedemikian rupa.

Membaca Buku SBY

Masih segar diingatan kita ketika republik ini ramai-ramai bicara tentang buku SBY yang diterbitkan oleh penerbit komersil menggunakan dana pemerintah (dana mendiknas). Tidak banyak yang bersimpati dengan hadirnya buku itu, dimulai dari daerah di Jawa Tengah yang melalui kantor dinas pendidikan setempat mempersoalkan beredarnya buku tersebut di sekolah-sekolah. Anehnya lagi buku itu diselipkan bersama-sama dengan surat pengisian DIPA. Instruksi dari surat berlampirkan buku SBY itu adalah agar buku-buku kiriman itu diterima oleh kepala sekolah untuk dibaca sebuah, dan sisanya ditaruh di perpustakaan sekolah.

Kritik berdatangan dari masyarakat yang menilai buku tersebut belum layak diedarkan di sekolah karena pertimbangan atau dikhawatirkan sarat dengan nuansa politis karena SBY masih memegang jabatan politis. Bagi para pengkritik ide peredaran menyodorkan alasan bahwa masih banyak tokoh bangsa yang lebih mumpuni untuk diceritakan kepada anak-anak sekolah. Sejarah bangsa Indonesia sarat dengan tokoh-tokoh besar yang belum terdokumentasikan secara komprehensif.

Buku tentang SBY setidaknya ada sembilan judul, tema besarnya adalah “Lebih Dekat Dengan SBY”, sampul buku yang saya ingat adalah SBY dekat dengan rakyat miskin, SBY dekat dengan demokrasi, SBY adalah sosok teladan yang sukses menjadi Presiden, SBY juga sembari memegang gitar dinilai mempunyai selera seni yang tinggi.

Hanya kader demokrat dan beberapa petinggi mendiknas yang kelihatannya membela kebijakan itu. Langkah penebitan buku itu bagi mereka telah melalu prosedur standar dan baik untuk anak didik. Semua argumentasi coba dikonstruksi agar masyarakat bisa menerima. Namun pada akhirnya ide itu kalah oleh derasnya logika publik yang tidak menerima argumen sederhana para pembantu presiden itu.

Maka, adakah kaitan antara pernyataan Pram di masa lalu yang menganggap sejarah kita banyak menceritakan kisah para raja dengan kebijakan kemendiknas menerbitkan buku lebih dekat dengan Presiden (Raja) SBY?

Boleh-boleh saja mendokumentasikan SBY dalam buku, tidak ada yang melarang, seperti buku yang ditulis pak Dino Pati Djalal tentang SBY tidak pernah mendapat kritik karena tidak menggunakan anggaran negara, tapi buku tentang “Lebih dekat dengan SBY” menggunakan dana negara, itulah sebab rakyat protes!

Jika di Jepang ada semacam instruksi oleh pemerintah setempat untuk membaca karya-karya Pram karena dinilai sangat penting untuk pendidikan karakter. Di Indonesia kita tidak pernah mendengar kebijakan seperti itu. Artinya, bangsa lain lebih menghargai karya besar Pram ketimbang bangsanya sendiri.

24 March 2011
Dijumput dari: http://media.kompasiana.com/buku/2011/03/24/membaca-sby-dari-kacamata-pram/