Sudra

Hasnan Bachtiar *

“Tiap-tiap pendirian, salah.” – Gorgias (483-375 SM) –

Sekitar abad ke 4-3 sebelum masehi, di Athena berdatangan para filsuf untuk saling mengakali satu sama lain. Di sinilah, Gorgias bertemu Protagoras. Tatkala itu, Protagoras mengajukan pendapat bahwa “tiap-tiap pendirian boleh benar,” namun Gorgias dengan lantang berujar, “Tiap-tiap pendirian, salah.”

Suatu dasar iman yang berlandaskan pada “yang salah”, adalah olok-olok yang merendahkan lawan adu argumentasi. Di sini, Gorgias hendak menegur Protagoras untuk tidak perlu terlampau santun saat mengumpat pada ke-sial-an. Demikianlah, kejujuran yang sarkastik adalah senjata ampuh untuk menghancurkan tembok besi opini para musuh yang kadang tanpa tiding aling-aling menipu kita.

Dalil Gorgias ini cocok sekali sebagai landasan filosofis untuk melawan segala rezim kuasa di negeri ini. Bukan makian, lebih dari itu adalah tamparan telak untuk orang-orang yang sial(an) sehingga mereka berhenti berpikir dan kehabisan mesiu alasan untuk mengelak. Pastilah tiada lagi topeng, tipu-menipu, negosiasi politik, transaksi curang, permufakatan kotor dan lain sebagainya, yang ada hanyalah ketelanjangan tanpa pengajuan selembar pembelaan pun: bugil.

Negeri ini, sudah kacau balau. Kita sedang dirundung malang karena ulah politisi yang berpolitik dengan serendah-rendahnya politik kebinatangan, semakin tragis karena korupsi yang menjadi-jadi, terang-terangan, membabi-buta, menguras habis yang bukan haknya, dan seluruhnya adalah kemerosotan akhlak dalam catatan sejarah umat manusia.

Dengan perspektif Gorgiasian, pernahkah kita berpikir untuk tiada pernah membenarkan mereka? Masihkan kita bertetap hati mempertahankan para pemimpin kita, tatkala mereka adalah representasi para sial? Adakah yang masih setia membela mereka atau masihkah kita berjubah bebal untuk membela mati-matian orang yang tiada pernah benar?

Hanya ada satu jawaban yang harus dipertahankan, mereka salah dan tiap-tiap pendirian, salah. Konsekuensinya, secara politis mereka tidak layak untuk memimpin umat. Tidak bisa dipungkiri, fenomena politik Indonesia kini adalah fenomena politik kegilaan. Ini adalah gila tatkala kita (minoritas) dipimpin oleh mereka (mayoritas, koruptor) orang yang tidak waras. Inilah ketragisan demokrasi bagi umat manusia (Jose Ortegay Gasset, The Revolt of the Masses, 1930: 22).

Memperjelas persoalan demokrasi yang timpang, bisa kita telusuri dalam pergeseran model taksonomi masyarakat Hindu-Jawa. Masyarakat klasik ini menjabarkan adanya empat kelas sosial yang masing-masing mengampu tanggungjawab tertentu. Pertama, Wangsa Sudra (kelompok sudra), ia tidak bisa bertanggungjawab bagi orang lain, karena itu ia hidup untuk dirinya sendiri; Kedua adalah Waisya, sebagai pemimpin bagi keluarganya; Ketiga, Ksatria, pemimpin negara; dan yang terakhir adalah Brahmana, ia adalah pemimpin umat. Hari ini, dapatkah kita membayangkan tatkala Sudra sedang memimpin dan berkuasa di Indonesia?

Idealnya dalam benak kita adalah, orang yang selayaknya-lah yang berkuasa atas negara kita. Ia adalah Pengayom, pendidik, para bijaksana dan jauh dari birahi kebinatangan. Dalam konteks ini, kiranya benar etika Aristotelian (nicomachean ethics) yang menghendaki bahwa aristokrat-lah (orang bangsa/Ksatria) yang paling cocok memimpin sebuah negeri. Bukan para kuli pekerja, yang akan mengobrak-abrik kondisi perpolitikan bangsa dan kehidupan umat manusia.

Bagaimana Sudra membuat kacau suatu negara? Sekelompok kasta bawah ini tidak pernah ikhlas dalam mengabdi. Tidak pernah pula seorang yang terbiasa bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, pribadinya, hasrat dan keinginannya, akan mencintai orang lain, orang banyak, atau rakyat dalam suatu negara. Suatu hal yang mustahil memberikan kepedulian untuk kemanusiaan, kecuali memang hal itu menguntungkan.

Sudra berjaya untuk permufakatan gelap. Membentuk partai para Sudra, memenangkan wakil Sudra sebagai pemimpin yang akan memudahkan segala tindak-tanduk pragmatisme Sudra. Dalam berbangsa dan bernegara, tatkala menjalankan roda pemerintahan, jelaslah Sudra bertindak-laku selayaknya Sudra, mencipta malapetaka bagi dunia dengan menyulut ketidakadilan yang merajalela.

Sudra, selamanya tiada pernah patut untuk disebut sebagai manusia terhormat. Betapa tidak, sebagai wakil rakyat, Sudra tidak pernah peduli kapan pun atau di manapun berada akan melampiaskan nafsu bejatnya. Menonton film porno saat sidang berlangsung, pelecehan seksual, perselingkuhan, pornografi-pornoaksi, berpelisir ke luar negeri atas nama studi banding yang konyol, menjadi makelar legislasi untuk para saudagar-mafia (kapitalis), menerima upeti penggelapan pajak, pembakaran hutan, eksploitasi tambang, minyak dan hasil alam lainnya, korupsi bank secara berjamaah untuk mendanai partai, merencanakan membangun gedung mewah-megah di tengah berjuta rakyat jelata yang melarat tidur di kolong jembatan, dan seribu dosa lainnnya yang akan di lampirkan di hari akhirat nanti.

Wahai para pembaca (para minoritas) yang budiman, dalam narasi ini Sudra tengah duduk gagah di singgasana kekuasaan sembari merampas keadilan dan kemanusiaan rakyat Indonesia yang semakin lemah tak berdaya. Tentu saja persoalan Sudra ini bukan berarti sampai hati untuk menuliskan klasifikasi sosial, tapi ini persoalan filsafat dan kebudayaan manusia yang tiada lagi berbudi. Sudra adalah simbol baru, ciri dan tindak-tanduk dari dimensi liar manusia yang bahkan lebih dari hasrat binatang buas. Demikianlah Sudra, tiap-tiap pendiriannya adalah salah. []

22 Juli 2011
*) Hasnan Bachtiar, peneliti di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) UMM, Koordinator Studi Linguistik dan Semiotika di Center for Religious and Social Studies (RëSIST) Malang, Komite Advokasi dan Informasi Rakyat Malang sebagai peneliti, ketua Lembaga Studi Terranova Malang di bidang kajian posmodernisme, anggota Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah.