Bahasa

Djadjat Sudradjat
Lampung Post, 24 Mei 2009

BAHASA memang bersifat arbitrer (sembarang), tetapi kata-kata yang terucap dari mulut manusia bukan gelembung sabun. Ia bermakna, bahkan kerap mengandung janji. Ia bias menjadi jejak yang pasti, dan terlacak. Siapa yang mengucapkan? Dari “lidah tak bertulang” siapakah bahasa diproduksi? Adakah ia seorang yang berteguh atau sebaliknya? Bahasa menjadi jejak yang tak terhapus, terlebih lagi jika tercetak, terekam, dan tersimpan dalam rahim teknologi audio-visual.

Politik memang ranah yang paling tinggi memproduksi bahasa menjadi jungkir-balik. Simak saja televisi. Dengar saja radio. Baca saja koran dan majalah. Alangkah mudahnya lidah para politisi berubah sikap, berubah keyakinan (?). Adakah politik tak perlu keteguhan, bahwa sebuah pilihan diambil bertumpu pada sebuah keyakinan yang kukuh? Koran, majalah, dan buku-buku, menjadi saksi dan bukti betapa “lidah tak bertulang” menjadi justifikasi untuk tak setia pada kata.

Apa sikap kita ketika membaca teks-teks yang jungkir balik (saling bertentangan) dari para elite kita, termasuk dari mulut yang sama? Inilah politik yang digerakkan karena semata hitung-hitungan kekuasaan; yang oleh penulis Prancis, Julien Benda, politisi memang dikelompokkan sebagai “kaum awam” yang mengabaikan tujuan “surgawi”. Maka tak heran ketika beberapa elite yang kini berada di panggung politik dan meneriakkan hiduplah demokrasi dan terkutuklah rezim sebelum reformasi (rezim Soeharto), ternyata pernah memuji setinggi langit kebijakan ekonomi Orde Baru. Bahwa “Bapak Soeharto pahlawan pembangunan ekonomi yang tak tertandingi.” Tulisan seorang akademisi dalam sebuah buku yang terbit sebelum reformasi itu pastilah masih berjejak kuat. Setiap melihat wajahnya di televisi, saya jadi terganggu. Setiap bunyi ujaran yang keluar dari mulutnya, meskipun dengan bahasa yang tertata dan banyak referensi, ia seperti fibrasi yang hanya menghasilkan dengung, bukan makna.

Pastilah terlalu sedikit contoh yang terlacak lewat teks dibandingkan realitas yang sesungguhnya. Adakah sang empunya teks tak ingat lagi apa yang pernah ditulisnya? Adakah ia berkait dengan sikap bunglon, atau adakah budaya kelisanan (orality) di negeri ini menjadi penyebab kaum cendekiawan mudah lupa akan teks yang ditulisnya? Ilmuwan sastra Amin Sweeney dan A.A. Teeuw mungkin bisa menjelaskannya secara tepat aspek kelisanan yang masih berjejak kuat dalam tradisi literacy di negeri ini.

Mungkin lebih membingungkan lagi bertebarannya kata-kata yang berubah begitu cepat dalam dunia politik hari ini. Ia tidak saja berubah, tapi berada pada polarisasi yang ekstrem; antara rezim satu dengan rezim yang lain; antara tahun lalu dan sekarang; antara bulan lalu dan hari ini; antara pekan lalu dan kini; antara hari ini dan esok; antara pagi dan sore: esuk dele sore tempe (pagi kedelai sore tempe). Sebuah ungkapan Jawa yang mengandung arti betapa mudahnya sikap/pendirian (seseorang) berubah.

Budaya kelisanan memang tak membiasakan masyarakat bicara secara konseptual dan rasional sebagaimana ajaran budaya keberaksaraan. Budaya kelisanan memang terbiasa dengan spontanitas yang tidak menekankan argumentasi yang logis. Memang akhirnya memunculkan debat kusir yang tak berujung. ***

HIDUP memang sebuah pilihan. Tetapi, pilihan itu memang tak ada yang abadi. Semboyan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), dulu, ketika menuju tangga presiden 2004-2009 “Bersama Kita Bisa” kini bisa menjadi “Berbeda Kita Bisa”. SBY mencari jalannya sendiri bersama Boediono (SBY-Berboedi) dan JK bersama Wiranto (JK-Win). Megawati yang sempat “bimbang dan ragu” akhirnya maju bersama Prabowo (Mega-Pro).

Politik praktis memang amat ditentukan oleh kemampuan oral untuk berdebat dan berargumentasi. Tetapi, ada banyak kecemasan atas beberapa sikap yang berubah tanpa disertai argumentasi yang rasional. Sikap partai yang mengkritik bantuan langsung tunai kemudian mendukugnya, tanpa penjelasan, tidak saja membingungkan, tetapi juga menganggap rakyat bodoh. Begitu juga penjelasan yang mengambang tentang spirit (neo) liberalisme yang menyerahkan segala urusan pada pasar bebas.

Prakteknya, apa yang dikhawatirkan tentang liberalisme terjadi di mana-mana. Contoh yang terang-benderang berpindahnya aset-aset milik negara yang dijual murah ke pihak asing. Para pemilik modal menjadi penentu segala urusan ekonomi dan negara seperti tak berdaya, termasuk juga dalam soal pendidikan. Pendirian mal-mal dan kian dipinggirkannya pedagang kecil, adalah bukti yang terang benderang betapa negara seperti dengan sengaja mengabaikan orang-orang kecil.

Teks-teks yang “berbahan baku” pernyataan (politik) para politisi bertebaran ketika sebuah partai mengancam keluar dari koalisi besar karena partai pemenang hendak mengusung calon wakil presiden yang tak dikehendaki. Tetapi, beberapa politisi partai itu menolak kata-kata “mengancam” dan “menggertak”. Padahal, kata-kata itu masih “hangat” keluar dari sang pemiliknya. Jika pun lupa, adakah teks-teks yang bertebaran di media cetak tak menjadi cermin? Hati-hatilah berbahasa menyikapi sebuah peristiwa!

Studi sosiolinguistik pastilah bisa dengan segera membongkar betapa teks dan konteks (politik) punya kaitan yang amat erat. Dan, kaitan itu, adalah kekuasaan sebagai tujuan. Almarhum Soedjatmoko pernah mengingatkan kita, bahasa Indonesia harus menjadi wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat. Bahasa, yang tak memberikan realitas objektif, yang tertumpu pada subjektivitas semata, akan sulit untuk mencapai masyarakat demokratis. Orientasi kekuasaan kini telah “menghalalkan segala bahasa”.

Politik memang memerlukan diplomasi untuk mencari solusi. Karena itu perlu kekayaan diksi dalam berargumentasi untuk menjelaskan sebuah pilihan dan keyakinan sikap. Bukan, bantahan-bantahan yang justru memperlihatkan ketidakkonsistenan. Ini sungguh “meniadakan” publik dalam interaksi politik.

Julien Benda, memang mengelompokkan politisi ke dalam kelompok awam (meskipun bisa jadi berasal dari akademisi). Yakni kelompok masyarakat yang berorientasi tujuan duniawi semata. Benda, dengan mengutip kata-kata pujangga, para politisi adalah Jiwa-jiwa yang merunduk ke tanah, dan dikosongkan dari segala yang bersifat surgawi.

Proses politik di alam kebebasan mestinya ikut memperkaya kosakata bahasa Indonesia sebagai bahasa modern, bahasa persatuan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Para politisi mestinya juga ikut mengembangkan bahasa untuk lebih mendemokrasikan masyarakat. Dalam realitasnya justru merekalah yang menghancurkan bahasa (Indonesia). Bukankah partai-partai (baik yang nasionalis, terlebih lagi yang berbasis agama) kini berebut predikat religius? Tapi, dalam soal konsistensi, mereka terlihat lebih rendah daripada kaum agnostik. ***

Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2009/05/refleksi-bahasa.html