Di Kaki Pulau Sulawesi…Etos Kerja Para Transmigran Bali, Jembrana dan Emas Bombana…

Raudal Tanjung Banua
http://www.balipost.co.id/

CATATAN ini saya tulis dengan ingatan kepada sebuah buku karya seorang pemikir Bali, I.B. Agastya ”Di Kaki Pulau Bali”. Entah kenapa buku tipis penuh makna itu tiba-tiba melintas di benak saya, ketika saya mulai menapak Pulau Sulawesi. Barangkali karena buku tersebut mampu mengurai pentingnya sejumlah hal terkait ”kaki Pulau Bali”, mencakup kawasan Pecatu, Uluwatu, Nusa Dua dan sekitarnya. Kita tahu, kawasan tersebut memiliki situs sejarah, kultural dan spritual yang sangat kaya dari masa lampau, menjadi lintasan wacana dalam kehidupan masyarakat Bali, dari dulu hingga sekarang. Nah, dalam konteks itulah, kaki pulau Sulawesi yang saya jelajahi menemui korelasinya.

BICARA kaki Pulau Sulawesi, setidaknya merujuk kedua daratan yang dipisahkan oleh Teluk Bone yang luas. Kalau kita melihat dalam peta, boleh jadi kaki kiri Pulau Sulawesi adalah semenanjung Bira sampai Sulawesi Barat yang meliputi kawasan sangat luas. Kaki kanannya boleh jadi kawasan Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi sejak perbatasan Banggai, sampai Kendari, Pulau Kabaena, Muna, Buton dan gugusan Pulau Wakatobi.

Untuk gampangnya, mungkin lebih pas kita sebut sesuai letaknya, yakni Kaki Tenggara dan Kaki Barat. Demikianlah, saya mendarat di Kendari, dulu nama bandaranya Wolter Monginsidi, sekarang berganti menjadi Haluoleo. Haluoelo adalah tokoh pemersatu orang Sultra. Selain jadi nama bandara, universitas negeri pertama di Sultra lebih dulu memakai nama Haluoleo, disingkat Unhalu. Haluoleo adalah tokoh lintas batas. Ia pernah jadi panglima perang Korajaan Konawe, Mekongga dan Moronene yang berhasil mengusir Portugis tahun 1551; kemudian jadi Raja Muna VII dan Raja VI Buton sekaligus Sultan Buton I tahun 1538-1541.

Kesultanan Buton, kita tahu, pernah jadi ajang pergulatan sejarah penting. Bersama kerajaan lain di timur tanah air, seperti Bone, Gowa, Ternate dan Tidore, Kesultanan Buton tumbuh sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan yang diperhitungkan. Belanda tergiur menguasainya, namun gagal berkat kecerdikan Sultan Buton yang membuat ”persekutuan abadi” dengan VOC. Pesekutuan yang disetujui Kapten Apollonius Scotte dan Sultan La Elangi (1613) ini bersifat saling menguntungkan, termasuk mencegah serangan Gowa. Tapi konflik Buton-Gowa (Makassar) membesar setelah bangsawan Bone (Bugis) bernama Aru Palakka, saingan Sultan Hasanuddin, melarikan diri ke Kraton Buton. Ia dilindungi Sultan Aidul Rahin atau La Sombata. Ketika pasukan Hasanuddin menyerbu, Aru Palakka tak ditemukan karena tempat persembunyiannya jauh di celah tebing karang. Serangan Gowa berikutnya terjadi akhir tahun 1666 dipimpin Karaeng Bonto Marannu. Sultan Buton dibantu Aru Palakka, berhasil mempreteli pasukan ”Ayam Kinantan” dan mengasingkan mereka di Pulau Makasar, sebuah pulau kecil di muka kota Bau-bau. Kini, tiap tahun ada Festival Pulau Makasar menampilkan kreasi seni dan kuliner masyarakat pulau itu.

JEJAK SEJARAH penting lainnya adalah tragedi tahun 1969. Ketika itu, bangsawan Buton dituduh menerima pasokan senjata untuk membangkitkan ideologi komunisme. KRI Dompu yang berlayar dari Tanjung Priok ke Maluku, dituduh mendrop senjata di Teluk Sampolawa. Bupati Buton, M. Kasim, ditahan menyusul ratusan orang lainnya hilang tanpa pengadilan. Sebagian sejarawan berpendapat, tragedi itu buntut persaingan dua kota niaga dan kultural sejak lama antara Makassar di barat dan Bau-bau di timur. Akibatnya, Ibu Kota Sulawesi Tenggara dipilih Kendari, bukannya Bau-bau yang strategis dan bersejarah. Ada pula pendapat, tragedi itu masuk ke benteng Buton akibat ”permainan” orang dalam yang tersingkir dari tahta dan kuasa.

Belum lagi revitalitas antara Buton dan Muna. Sampai saat ini, rencana pembentukan Provinsi Buton Raya terkendala sebab orang Muna merasa bukan bagian dari Buton. Meski sebenarnya, pembagian administratif sekarang sangat menarik. Pembagian kabupaten tidak berdasarkan pulau, melainkan berdasarkan wilayah yang berdekatan. Misalnya, Kabupaten Buton Utara sebagian terdiri dari Pulau Buton dan sebagian lagi Pulau Muna; Kabupaten Muna sebagian juga terdiri dari Pulau Buton dan seterusnya. Tapi, ketika pembicaraan menyangkut soal-soal sejarah dan kultural, baik orang Muna maupun Buton sama-sama tidak mau mengalah; mereka sama-sama merasa memiliki raja dan sultannya sendiri, meski dalam kenyataan raja atau sultan sudah lama tak bertahta. Bahkah Bau-bau sebagai kota berbasis laut telah lama ditinggalkan, dan Raha di Muna tidak kunjung tumbuh jadi kota penyanggah; maka yang muncul kemudian adalah Kendari yang jauh di ”darat”!

INILAH ironi besar dalam sejarah kesultanan Buton maupun sejaran Sultra modern; sebuah kota penting dengan kratonnnya yang megah dan pelabuhannya yang luas, ditinggalkan, dan ibu kota baru mesti dibangun: Kendari, kota orang Tolaki yang hanya punya beberapa ruas jalan serta tidak punya persinggungan kultural dengan pergulatan orang Sultra secara keseluruhan.

***

Apa pun, menyusuri kaki tenggara Pulau Sulawesi, kita bersua narasi sejarah sebagai tinggalan masa lalu berbaur dengan kekinian yang mungkin bernama masa depan. Duduk di tepi Teluk Kendari, kita akan melihat gairah kota ini dengan ruang publik yang memanjang dengan restoran terapung, ikan bakar, pisang epek dan sop saudara. Meski itu semua belum mencerminkan perkembangan yang berarti. Kendari masihlah kota kecil yang pertumbuhannya bergantung pada seruas jalan utama. Selain memusatkan aktivitas di sepanjang teluknya yang indah, geliat kecil kota ini bisa dilihat dari Tugu Persatuan (bekas arena MTQ Nasional, 2006) dan pasar lama. Sementara kota lama, dengan aktivitas pelabuhannya memang masih berdenyut hidup, namun belakangan juga dirundung masalah. Maklumlah, di sini akan dibangun jalan layang yang berarti menggusur bersejarah ini selekas mungkin. Impian ini sama dengan keinginan Pemda setempat ingin membangun masjid terapung di tengah Teluk Kendari. Sebuah impian mahal yang tidak didasarkan pada kebutuhan. Sebuah ironi yang parah.

Banyak ironi memang tersua dengan mudah di wilayah ini. Ironi lain, ketika tahun 2000 lalu emas ditemukan secara tak sengaja oleh petani di Kabupaten Bombana, serentak daerah ini diserbu para penambang emas. Lalu aturan dibuat sepihak oleh preman dan penguasa: siapa pun yang menambang menyetor sekian dana kepada mereka, tidak peduli tanah yang digarap itu milik petani setempat. Kini ”penambang liar” dianggap mereda, digantikan ”penambang resmi” yang tetap saja mencaplok tanah-tanah milik petani di sekitarnya. Para petani di Sultra pun masih tergiur emas murni, sehingga banyak kebun mete dan jati dibiarkan kurang terurus.

Di Universitas Halouleo (Unhalu), saya mendapat informasi bahwa jurusan favorit adalah Ilmu Keguruan, sementara Perikanan dan Pertanian kurang diminati. Tentu saja kita bergembira hati mendengar minat yang besar untuk menjadi tenaga pengajar. Tapi jika itu dijadikan profesi jalan pintas supaya cepat dapat kerja atau diangkat PNS, sangat disayangkan. Kenapa tidak berani melirik jurusan lain seperti Perikanan dan Pertanian yang notabene sesuai dengan potensi alam dan kebutuhan masa depan Sultra? Ini yang belum terjawab sampai sekarang.

KENYATAAN yang tak kalah rumit adalah ketika saya memutuskan ke Pasar Wajo, daerah penghasil aspal di Buton, yang sudah berproduksi sejak tahun 1926. Dari Bau-bau ke Pasar Wajo, jalan utama yang mesti dilewati tidak ubahnya kali mati, penuh batu dan lobang, debu merayapi kampung-kampung yang miskin dan merana. Inikah potret jalan di daerah penghasil aspal utama di tanah air? Ya, inilah potret nyata! Bukan hanya dari Bau-bau ke Pasar Wajo, hampir ke semua jurusan jalan di Pulau Buton adalah kali mati yang tak layak dilewati. Inilah ironi besar lain yang sampai saat ini masih terngiang dalam ingatan saya.

Dalam situasi seperti ini, saya teringat para transmigran Bali yang banyak terdapat di Bombana dan Jatibali, Konawe. Kekukuhan transmigran Bali untuk terus menggarap lahan pertanian memberi harapan bahwa potensi lahan yang digarap dengan proses kesabaran jauh lebih berarti ketimbang godaan emas batangan. Begitulah, lahan transmigran Bali masih tetap terjaga, mereka tidak tergoda penemuan emas di Bombana. Meski hasilnya tidak serta-merta membuat mereka kaya-kaya, tapi ada proses yang lebih pasti dari siklus tani yang mereka pelihara bertahun-tahun. Ini pula yang membuat saya teringat pada Kabupaten Jembrana, Bali Barat, sebuah wilayah yang kaya dengan potensi kelautan dan pertanian. Jika pariwisata di Bali dapat diibaratkan ”emas Bombana”, maka bisakah Jembrana menahan diri untuk tidak tergoda merebutnya? Apakah tidak lebih baik mendayagunakan potensi kelautan dan pertanian secara sungguh-sungguh, ketimbang berburu ”emas pariwisata” yang bakal membuat segala sesuatunya jadi rusak berantakan? Jembrana, mungkin bisa belajar pada etos kerja para transmigran Bali di kaki tenggara Pulau Sulawesi!

15 Agustus 2010 | BP