Kreativitas dan Ideologi

Seno Gumira Ajidarma
http://majalah.tempointeraktif.com/

Sebagai penulis cerita saya sering ditanya, termasuk dalam forum yang maunya pura-pura ilmiah: “Dari mana Anda mendapat gagasan untuk cerita-cerita Anda?” Dalam kapasitas itu, saya sering mengaku lupa, atau tidak tahu, karena memang alangkah mahatahunya saya jika saya berpura-pura tahu dari mana datangnya gagasan itu. Saya teringat pelukis Rustamadji, pelukis realisme yang mencengangkan karena sudut pandang kerakyatannya, yang tidak pernah membubuhkan tanda tangan. “Semua ini kehendak Tuhan,” katanya—dan baginya memang tabu untuk memberi istilah melukis sebagai mencipta. “Hanya Tuhan yang mencipta, kita semua hanya alatnya.”

Saya juga teringat potongan sajak Sutardji Calzoum Bachri:

zukuzanggazegezege
zukuzanggazegezege

Mereka yang pernah membaca O Amuk Kapak (1981) akan tahu bahwa “sajak” semacam itu mewakili kredonya yang terkenal: membebaskan kata dari beban pengertian. Nah, dari manakah sang penyair mendapatkan gagasan-gagasannya? Kepada majalah mahasiswa IKJ, Cikini, sekitar 25 tahun lalu, ia menjawab: “Saya sering mendapatkan gagasan jika sedang dalam perjalanan, apakah itu dalam bus kota, kereta api, pesawat terbang, maupun bajaj….” Dengan data semacam ini, saya kira sulit bagi para peneliti sajak seperti itu untuk mendapat bahkan sekadar konteks yang relevan, kecuali kalau ada yang ingin melucu dan menghubungkannya dengan suara kereta api.

zukuzanggazegezegezukuzanggazegezege

Proses kreatif, begitulah, sering dianggap misterius. Tiga jilid buku Proses Kreatif yang disunting Pamusuk Eneste, dan berisi pengakuan proses kreatif para penulis, juga tidak memungkinkan suatu klasifikasi yang bisa jadi pegangan: bahwa terdapat suatu kriteria tertentu yang bisa diterapkan kepada semua kreator dalam segala hal, semacam Theory of Everything dalam urusan kreativitas.

Jika proses kreatif memang misterius, apakah berarti perbincangan cukup sampai di sini saja? Tidakkah ada suatu cara untuk menggiring dan menyempitkan ruang permainan bernama kreativitas itu?

Kreativitas bermain dengan gagasan, yang juga disebut sebagai ide—dari sini tinggal selangkah untuk sampai kepada perbincangan tentang ideologi. Subagio Sastrowardoyo pernah menggiring sejumlah penyair dalam bukunya Sosok Pribadi dalam Sajak (1980), dan sedikit banyak ia berhasil menunjukkan bahwa lahirnya suatu gagasan tidaklah “misterius-misterius amat”: Chairil Anwar tampak menyempal dari tradisi pantun, tetapi memang karena orientasi budayanya ke Eropa; keterasingan dalam sajak-sajak tertib Sitor Situmorang terjelaskan oleh teori keisengan yang menimba filsafat eksistensialis Prancis; kesenduan puisi Toto Sudarto Bachtiar tersebabkan oleh tenggelamnya penyair ke dalam mitos Jakarta; dan keterhubungan sajak-sajak Rendra kepada Federico Garcia Lorca dikaitkannya dengan keaktoran Rendra sebagai gejala peniruan—konon Rendra tidak terlalu suka dengan kesimpulan ini. Haha!

Setidaknya, meski pendapat tentang proses lahirnya suatu karya bisa berbeda, bisa terlacak bahwa gagasan itu tidak jatuh dari langit. Sebaliknya, gagasan yang mana pun ternyata merupakan suatu konstruksi, bukan dari langit, tapi sebagai gejala sosial. Nah, apakah dunia sudah terbalik? Pendapat ini memang berasal dari para pemikir yang tidak menggubris ide sebagai “roh”, melainkan memandang kreasi sebagai materi yang bisa diperiksa dan dilacak ideologinya. Dengan kata lain, kreativitas itu ideologis.

Ini memang terhubungkan dengan pemahaman bahwa kreativitas merupakan bagian dari tindak berbahasa, dan berbahasa adalah usaha komunikasi yang dengan sendirinya melibatkan pengguna bahasa secara sosial dan ideologis. Pemikir bahasa Valentin Volosinov menolak pendapat Ferdinand de Saussure bahwa bahasa merupakan sistem yang sudah selesai sebelum seseorang mengucapkannya. Bagi Volosinov, bahasa selalu terbentuk kembali ketika digunakan, bahkan dalam konteks percakapan, bahasa sudah diproses secara unik ketika masih didengarkan, karena sang pendengar pasti menempatkan dirinya dalam posisi tertentu, untuk memberi makna ujaran yang didengarkannya.

Teori Volosinov ini mempunyai banyak konsekuensi, antara lain bahwa makna dalam bahasa tidaklah tetap—di sana terdapat arena perjuangan kelas. Inilah yang membuat kreativitas sebagai representasi usaha berbahasa menjadi ideologis. Masalahnya, kreativitas macam apa yang mewujud dalam berbagai gejala di sekitar kita? Atau, lebih tepatnya, ideologi macam apa saja yang tecermin dalam berbagai bentuk kreativitas itu?

Saya pernah bertanya kepada Sardono W. Kusumo, kenapa setelah hampir 20 tahun menonton tari yang disebut modern atau kontemporer, saya seperti selalu melihat koreografi yang sama? Kita selalu melihat kelompok orang berlari, menggelinding, loncat sana, loncat sini, lari lagi, menggelinding lagi; kelompok tersebar dan menyatu lagi, dan seterusnya—bahwa tari tradisi bisa ditebak tentu masuk akal, karena memang sudah kita kenal, tetapi jika yang “kontemporer” selama 20 tahun tak berubah, tidakkah itu berarti kita masih terjebak di dalam paradigma yang masih juga sama? Sardono sendiri hanya menjawab, “Ya begitu itu!”

Sejauh saya tidak bisa mengklaim diri sebagai pengamat tari, saya berharap asumsi saya keliru—meskipun pertanyaan bisa berlanjut, benarkah setelah reformasi kreativitas bangsa Indonesia belum berhasil mendobrak paradigma lama? Situasi prareformasi memunculkan penyair Wiji Thukul:

Hanya ada satu kata: lawan!

Tak kurang dari sang Munir dalam pengantar buku Thukul, Aku Ingin Jadi Peluru (2000), mengakui, “Thukul adalah guru kita bersama.” Dan setelah Orde Baru rontok, kita sekarang menghayati apa artinya berdemokrasi.

Namun, sastra mutakhir Indonesia, saya kira, tidaklah mempunyai orientasi yang sama dengan Wiji Thukul. Tepatnya, ideologinya berbeda. Jika bahasa Thukul yang lugas-jelas memperlihatkan semangat sosialisasi yang tinggi, maka para penulis sastra masa kini masih asyik dengan semangat Sutardji lebih dari 30 tahun lalu: kalau bisa setiap kalimat menghindari makna yang dikenal.

Kecenderungan macam ini mengingatkan saya kepada para ideolog Orde Baru yang sempat berhasil mencekoki para seniman, bahwa berpolitik menggunakan kesenian itu “salah”, bukan dengan semangat kritik sastra, melainkan dengan semangat mengutuk PKI, melulu karena para seniman Lekra dengan sadar menggunakannya.

Mereka yang melawan menjadi Wiji Thukul. Mereka yang takut dibantai berlindung dalam kantong “komunitas seni”, memberlangsungkan permainan makna seolah-olah bukan demi suatu tujuan, melainkan demi permainan itu sendiri. Artikulasi sastra menjadi plesetan, bukan demi humor, melainkan “mutu seni”. Kadang terbaca bagaimana semangat menggugat kekerasan militer misalnya, tersembunyikan begitu rupa sehingga nyaris tidak kelihatan lagi.

Bahwa gejala ini tetap dominan setelah reformasi, menunjukkan larisnya ideologi estetisme di pasar wacana, yang boleh dihubungkan dengan dampak trauma nasib malang yang dialami para seniman “kiri”.

Tentu saya juga mengakui, betapa para seniman memiliki hak penuh atas pertimbangan etisnya masing-masing. Namun, bisa disaksikan dengan jelas sekarang, betapa bakat-bakat terbaik ibarat main piano di kamar sendiri—sedangkan sisanya menjeritkan keadilan dengan gitar butut di jalanan, dengan suara serak memprihatinkan….

Seno Gumira Ajidarma, Budayawan
27 Desember 2004