DEWAN KESENIAN DALAM BADAI SOROTAN

Jamrin Abubakar *
http://www.kompasiana.com/jamrin_abubakar

PENGURUS Dewan Kesenian Palu (DKP) periode 2010-2013 akhirnya terbentuk dan melaksanakan rapat kerja, Minggu 31 Januari 2010. Selain perkenalan antarpengurus, juga mengagendakan persiapan pelantikan. Dua minggu sebelumnya berlangsung workshop untuk menampung sejumlah gagasan yang dilontarkan sejumlah seniman, aktivis? dan peminat seni. Termasuk masih diungkapnya kecaman dan kritik terhadap kebijakan Revi Arifin Passau selaku Ketua DKP lalu yang dianggap kurang akomodatif.

Tapi begitulah, kadang memang ada orang selalu “merasa pintar” mengkritik dan bicara hebat dan membanggakan dirinya sebagai seniman dan melihat orang lain gagal memimpin suatu lembaga. Menganggap kepengurusan DKP masa lalu gagal, yang ironisnya mereka para pengritik itu pun patut dipertanyakan mana karya-karya monumentalnya? Apakah bisa lebih hebat ketimbang yang dikritik?

Harusnya kepengurusan DKP lalu dijadikan pelajaran bersama sekaligus pijakan ke depan yang harus lebih baik, karena ada setumpuk program dan harapan seniman menunggu untuk dilaksanakan sebagaimana yang dibeberkan sejumlah aktivis seni saat workshop lalu. Kita berharap lebih baik ke depan, terutama mereka yang selalu piawai dalam menilai, jangan sampai cuma melihat semut di seberang sungai, tapi gajah di pelupuk mata tidak dirasakan.

Mungkin periode inilah menjadi momen yang tepat bagi Nirwan Sahiri seorang akademis yang bergelar doktor untuk membuktikan janji-janjinya saat musyawarah DKP pada 9 Januari lalu. Di antara janjinya akan menjadikan dewan kesenian sebagai wadah untuk semua (seniman) tanpa ada perbedaan, memposisikan dewan kesenian sebagai lembaga yang kuat sebagai mitra sejajar pemerintah, menciptakan kemajuan kesenian di Kota Palu sejajar dengan kota-kota lainnya.

Urusan dewan kesenian terlihat kecil dari luar, namun jadi urusan besar kalau orang masuk di dalamnya yang selalu ada badai sorotan secara internal dan eksternal. Entahlah kalau nahkoda Nirwan Sahir yang mengarungi samudra mendatang tidak menemui badai dalam pelayaran. Semoga tidak, menyusul dirangkulnya orang-orang yang selama ini “hebat” dalam berteriak di luar memprotes kebijakan-kebijakan pengurus dewan kesenian yang lalu, namun belum teruji integritas dan kredibilitasnya.

Di snilah kita mau lihat kinerjanya lebih baik ketimbang yang lalu, sebab saat ini ada setumpuk tugas harus dibuktikan bahwa bekerja tidak mesti dengan cara “ribut-ribut” mengritik. Tidak perlu pula memuji-muji diri sendiri sebagai seniman yang berjasa melakukan pembinaan seniman lain yang “termarjinalkan.” Biarlah masyarakat yang mengetahui. Waktulah yang akan mengujinya, seorang seniman sejati tidak perlu pamrih dengan menyatakan telah tampil di berbagai komunitas masyarakat dengan melakukan pemibinaan ini dan itu.

SETELAH DKP, GILIRAN DKST

Sebetulnya DKP sejak lama menjadi salah satu pusat sorotan banyak kalangan. Bukan saja kalangan seniman, tetapi juga mereka yang tiba-tiba merasa menjadi seniman, atau hanya ikut-ikutan dengan aktivitas seni. Apalagi saat DKP diketuai politisi yang sangat riskan dengan persoalan publik, maka masalah pribadi selalu dilihat dari kacamata politik walau berada dalam urusan kesenian.

Harapan seniman pada DKP sebetulnya juga menjadi harapan buat DKST, cuma saja di antara pengurus DKST dua periode terakhir bukanlah orang-orang yang berkutat atau bersentuhan dengan urusan politik, sehingga sepi dari badai sorotan. Namun demikian bukan berati DKST tidak menjadi “bidikan” sasaran kritik, beberapa waktu lalu sudah tersiar kabar setelah DKP melaksanakan musyawarah, maka muncul lagi pertanyaan, kapan giliran DKST? Sebab berdasarkan Musyawarah Daerah (Musda) III tahun 2005 lalu, periode DKST tersebut pada kurun waktu 2005-2008. Itu berati sudah lewat setahun lalu, sama lambatnya dengan DKP yang menggelar musyawarah setelah molor.

Secara historis membicarakan DKST tidak lepas dari eksistensi DKP. Begitu pula sebaliknya, keduanya bagai “anak” dan “induk,” walau secara administrasi tidak struktural, namun perlu komunikasi dan berkoordinasi. Apalagi forum Musyawarah pertama DKP yang dilaksanakan pada 20 April 1997 itulah yang kemudian melahirkan DKST sebagai tindaklanjut Juklak Inmendagri tahun 1995 (dalam perkembangannya Imendagri tidak lagi jadi acuan). Musyawara tersebut memberikan rekomendasi kepada pengurus DKST periode 1997-2002 untuk memprakarsai, mempersiapkan dan membentuk dewan kesenian kabupaten/kota di Sulteng.

Dengan sendirinya keberadaan DKP sebagai emrio melahirkan DKST akan dibentuk tersendiri bersama Dewan Kesenian di setiap kabupaten. Penugasan ini menjadi bagian kerja pengurus baru untuk kehadiran Dewan Kesenian Poso, Dewan Kesenian Donggala, Dewan Kesenian Tolitoli, Dewan Kesenian Banggai dan Dewan Kesenian Palu dan lainnya.

Musyawara pertama DKP waktu itu ada banyak harapan dan semangat baru dengan impian ada peluang pengembangan kesenian di daearah ini makin terbuka, terutama adanya kebijakan dari Pemda Sulteng. Apalagi pembangunan seni budaya sebagai bagian ketahanan nasional dewasa ini Sulteng telah memasuki fase dinamika, terjadi percepatan yang cukup mengembirakan. Berupa itensitas pertunjukan dan maraknya pertumbuhan organisasi seni, khususnya di Kota Palu.

Ketika itu Musyawarah pertama DKP dibuka Wakil Gubernur Sulteng, Haryono. Dalam sambutannnya menyatakan khazanah budaya Sulteng sampai saat ini (maksudnya ketika itu) belum terkelola maksimal, disebabkan minimnya sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki terbatas. Karena itu proses pengembangan seni budaya tersebut antara lain dengan dibentuknya dewan kesenian berdasarkan SK Gubernur dan diperkuat Inmendagri, memberikan format institusional. Harapan Haryono, pengembangan kesenian harus diarahkan kepada yang berwawasan nasional, membina ketahanan budaya, menyebarkan dan menghidupkan kebudayaan nasional.

Nah bagaimana setelah sepuluh tahun lewat, apakah khazanah budaya kita belum terkelola? Dan apakah sumber daya manusia (seniman) yang minim? Ini merupakan pertanyaan lama sekaligus pertanyaan baru bagi pendatang baru saat ini yang akan dijawab bersama. Termasuk bagi mereka yang kini sudah menjadi pengurus Dewan Kesenian Palu harus membuktikan kerjanya yang hebat. Kalau dulunya hanya kecaman-kecaman karena berada di luar struktur dapat dimaklumi. Padahal kalau dipikir seorang seniman sejati harusnya waktu tidak menjadi pengurus lembaga itulah dapat melahirkan karya-karya besar yang bisa abadi.

Ke depan sebaiknya jangan lagi ada yang hanya mengaku seniman ketika menjelang dan saat ada acara musyawarah dewan kesenian baru ramai-ramai bermunculan. Tapi setelah itu, entah kemana mereka tidak terlihat? Baguslah kalau sedang berproses untuk melahirkan karya-karya besar. Atau memang tidak lagi menjadi seniman, menunggu kalau ada acara musyawarah baru kembali lagi jadi seniman?

__________20 March 2010
*) Penulis adalah mantan Pengurus Dewan Kesenian Palu. Berprofesi sebagai wartawan sejak 1991 dan peminat masalah seni dan budaya. Tulisan pernah dipublikasikan Majalah PANJI MASYARAKAT, majalah INTISARI, Mingguan SULUH NASIONAL, PELOPOR KARYA (keduanya sudah tidak terbit)Harian Radar Sulteng, Harian Mercusuar, Harian MEDIA ALKHAIRAAT. Pernah menulis buku WAJAH KESUSASTRAAN INDONESIA DI PALU (1995) (fotokopy), MENGENAL KHAZANAH BUDAYA DAN MASYARAKAT LEMBAH PALU (1999)keduanya diterbitkan Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah. Saat ini sedang menulis buku; ALIMIN LASASI DEMI PANGGUNG TEATER,HASAN M. BAHASYUAN KOMPONIS LEGENDARIS TANAH KAILI, MASYHUDDI…