Budaya Politik Ekskul

Adhie M Massardi *
Media Indonesia, 14/1/20

FFI 2006 tampaknya harus dicatat sebagai peristiswa kebudayaan terpenting pasca-reformasi, khususnya di bidang perfilman. Sebab dari keriaan film nasional yang dihidupkan kembali setelah mati suri bertahun-tahun, terutama berkat perhatian serius Menbudpar Jero Wacik, muncul Ekskul sebagai film pertama yang membawa aura reformasi dalam dunia kesenian sejak gerakan reformasi digelindingkan mahasiswa pada 1998.

Film garapan sutradara Nayato Fio Nuala ini film paling cerdas dan lugas memotret situasi sosial politik nasional setelah era Sjuman Djaya. Karena itu, dibandingkan dengan film-film lain produk generasi baru perfilman nasional, baik tema maupun pendekatan sinematografinya, Ekskul yang kemudian menjadi Film Terbaik FFI 2006 ini, berani dan fenomenal.

Lewat tokoh Joshua (Ramon Y Tungka), seorang siswa SMU yang kerap mengalami pengkhianatan, diskriminasi, intimidasi dan teror dalam seluruh bagian hidupnya, tidak hanya di sekolah, tapi juga di tengah keluarga, sutradara ingin mengungkapkan realitas sosial politik di negeri ini yang secara struktural sebenarnya memang anti-demokrasi.

Apa yang dirasakan Joshua fotokopi dengan yang pernah dirasakan dan dialami (alm) Munir, Inul Daratista, warga Ahmadiyah, warga Aceh, atau kelompok-kelompok kecil lain yang (dianggap) berbeda dengan mainstream-nya. Maka tak berlebihan bila Nayato – yang kebetulan WNI keturunan Cina yang sangat fasih bicara apa arti hidup di tengah “tekanan publik” – disebut sebagai sineas paling tajam dan cerdas dalam memotret situasi sosial politik nasional.

Pernyataan “Sekarang kok gampang ya ngomong sama Mami dan Papi,” dari Joshua pada orang tuanya via Walkie Talkie dari ruang guru tempat ia menyandera preman sekolah yang selalu menerornya, dengan pistol dalam genggaman, mengingatkan saya pada percakapan perwakilan GAM dengan Pemerintah RI di Helsinski. Dan memang, karya seni yang baik itu adalah yang substansinya bisa diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan.

Film Gie karya sutradara Riri Riza yang diproduseri Mira Lesmana, Film Terbaik FFI 2005, semula saya harapkan menjadi film paling membawa semangat reformasi. Karena kehidupan Soe Hok Gie sendiri memang menyimpan dinamika kehidupan sosial politik yang canggih. Hal yang tidak mungkin diangkat ke layar film di masa lalu.

Di kalangan aktivis reformasi (1998) sosok Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa (UI) tahun 60-an, adalah idola mereka setelah Tan Malaka. Dan menjadi kebanggaan pemuda dan mahasiswa WNI keturunan Cina yang selama ini distigmakan kurang nasionalis. Oleh sebab itu, Soe Hok Gie menjadi punya arti penting dalam sejarah kehidupan keetnisan kita karena ia WNI keturunan Cina.

Nah, dalam Gie, Mira Lesmana dan Riri Riza tampaknya mencoba mengaburkan fakta sejarah yang bisa menguntungkan etnis keturunan Cina ini. Sebab dengan mimilih Nicholas Saputra yang wajahnya jauh dari kesan Cina, Mira dan Riri sedang “mempribumikan” sosok Soe Hok Gie. Menghapus jejak perjuangan etnis keturunan Cina dalam sejarah politik kontemporer bangsa Indonesia. Karena itu, dibandingkan dengan Ekskul, film Gie tampak menjadi anti-reformasi – untuk tidak dibilang rasialis.

Semula saya menduga dimainkannya Gie oleh Nicholas Saputra semata hanya salah casting. Untuk kepentingan komersial. Tapi mustahil sineas sekaliber Mira Lesmana dan Riri Riza yang sangat dekat dengan Garin Nugroho tidak paham soal ini, soal pemuliaan, penghormatan kepada sosok atau cerita yang akan diangkatnya ke layar film.

Pendekatan kepada “sosok” yang dijadikan sumber cerita untuk karya sinematografi hukumnya wajib. Tanpa itu, sebuah karya sinematografi kehilangan ruhnya, kehilangan substansinya. Bayangkan bila tokoh Dith Pran dalam The Killing Fields, film pembantaian di Kamboja diperankan Al Pacino, atau Robert deNiro memainkan tokoh Gandhi. Selain tidak akan pernah terjadi, film menjadi tawar, kehilangan nyawa, tak bernilai. Itulah yang terjadi pada Gie.

Akan tetapi yang menarik, Ekskul menjadi “fenomena kebudayaan” bukan hanya karena mengangkat tema anti-pluralisme dalam masyarakat kita, tapi filmnya sendiri berhasil membuktikan kepada kita bahwa tema film itu sangat aktual.

Sebab film Ekskul yang digarap anak muda WNI keturunan Cina ini, setelah menang di FFI 2006, yang mendapat reaksi keras dari kelompok sineas yang dimotori Mira Lesmana dan Riri Riza, yang selama ini menguasai peta (baru) perfilman nasional, membuktikan betapa tema Ekskul memang kontekstual, potret buram bangsa ini dalam memahami demokrasi, pluralisme dan perbedaan.

Jargon kelompok garis keras “yang bukan kita berarti musuh” tampaknya juga sedang berkibar di dunia perfilman kita. Karena itu, Masyarakat Perfilman Indonesia tinggal tunggu waktu berubah menjadi “Front Perfilman Indonesia” (FPI), yang memonopoli kebenaran dalam perfilman nasional.

Makanya, para penggiat demokrasi harus melihat Ekskul sebagai tonggak budaya politik dalam dunia kesenian kita. Dan setiap embrio anti-pluralisme, anti-demokrasi, harus diwaspadai. Seni yang mencerminkan situasi sosial politik itu bagus. Tapi politicking dalam berkesenian, harus dicegah.

*) Penulis adalah pengamat perfilman nasional.
Dijumput dari: http://www.gusdur.net/Opinion/Detail/?id=217/hl=id/Budaya_Politik_Ekskul