Tragedi Dunia Pendidikan

H.A. Karomani *
http://www.lampungpost.com/

SETELAH kurang lebih 32 tahun masyarakat Indonesia mengalami tekanan politik yang kuat dari rezim Orde Baru, era reformasi belum membawa perbaikan yang berarti.

Masyarakat atas nama demokrasi demikian bebas mengekspresikan gagasan dan kehendaknya. Saking bebasnya, kondisi masyarakat kita kini cenderung berubah menjadi masyarakat yang anarki, penuh konflik, reaktif, tidak toleran, tidak taat azas, dan cenderung destruktif.

Berbagai perilaku antisosial seperti kekerasan, premanisme, hingga korupsi yang makin menggila menjadi tontonan harian bagi bangsa ini. Ironisnya, perilaku seperti ini telah mewarnai potret dunia pendidikan kita.

Beragam perilaku amoral seperti tawuran pelajar, tawuran mahasiswa, demonstrasi yang anarki, ketidakjujuran seperti kasus contek massal, serta joki ujian nasional dan joki masuk perguruan tinggi menjadi salah satu contoh betapa moralitas peserta didik kita demikian rendah. Lebih tragis, dunia pendidikan kita saat ini dikagetkan oleh kasus plagiat yang justru dilakukan oleh pendidik itu sendiri.

Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, rumusan tersebut tampaknya sekadar ilusi.

Praktek Pengajaran

Sejak tahun 2005 pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang mencakup delapan aspek, yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Namun, praktek pendidikan di lapangan sesungguhnya belum sepenuhnya mengarah pada sasaran standar itu. Hal ini terlihat misalnya dalam proses belajar-mengajar dan penilaian yang dilakukan para pendidik.

Meskipun sudah menyandang predikat tersertifikasi, dalam mengelola proses belajar-mengajar para guru banyak yang masih menggunakan gaya lama, yakni gaya menabung yang mengganggap peserta didik sebagai objek celengan yang cukup hanya dijejali pengetahuan. Murid atau mahasiswa dianggap tidak lebih sebagai tong kosong yang layak dijejali air sampai tumpah.

Proses pembelajaran selama ini umumnya tidak diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Juga tidak memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa. Akibatnya, siswa dan mahasiswa kita saat ini tidak kreatif, tidak mandiri, dan umumnya rendah wawasan minat bacanya.

Sebagai dosen, penulis pernah kesal dengan mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia ketika di antara mereka yang nyaris sudah semester akhir tidak mengenal sosok sastrawan Pramudya Ananta Toer. Padahal, sastrawan ini telah menghasilkan karya sastra hampir 50 buah judul dan telah dterjemahkan ke dalam 48 bahasa di dunia. Mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia tidak tahu siapa Pramudya… sungguh amat tragis!

Tentu saja malapraktek pendidikan acap terjadi pula dalam bidang penilaian. Keberhasilan para siswa atau mahasiswa sering hanya kita ukur secara positivis objektif-kuantitatif dari aspek nilai ujian atau indeks prestasi kumulatif (IPK).

Para pendidik kerap mengabaikan aspek kepribadian siswa dari sisi lain yang khas, seperti akhlak mereka pada dosen dan guru, kejujuran, kerja sama dengan kawan sekelas, pengabdian kepada masyarakat, bahkan kualitas ibadahnya, sebagai bagian yang inheren dengan prestasi mereka.

Akibat pola penilaian seperti ini, tidak heran manakala ditemukan nilai siswa yang demikian tinggi dalam pendidikan agama, namun siswa tersebut suka mencontek, tidak jujur, bahkan tidak pernah melaksanakan syariat agamanya sendiri.

Malapraktek Pendidikan

Proses pembelajaran dan penilaian yang keliru dalam dunia pendidikan dan pengajaran tanpa disadari sesungguhnya melahirkan karakter moral yang buruk bagi bangsa ini. Demikian lama mengguritanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membawa bangsa ini pada krisis multidimensi seperti krisis moral, politik, ekonomi, dan lain-lainnya jika diurai penyebabnya—suka atau tidak suka—tidak terlepas dari kegagalan dunia pendidikan.

Di antara koruptor besar dan garong uang rakyat yang menyengsarakan rakyat justru adalah produk pendidikan kita. Ini antara lain akibat malapraktek penilaian kita dalam pendidikan yang menekankan prestasi siswa atau mahasiswa pada kecerdasan intelektual atau angka-angka kuantitatif belaka. Padahal, ukuran prestasi semacam itu sesungguhnya sudah lama kedaluwarsa.

Kecerdasan manusia itu sendiri tidaklah semata-mata intelektual, tetapi ada kecerdasan lain yang lebih urgen seperti kecerdasan emosional, sosial, dan spritual yang justru amat menentukan keberhasilan hidup seseorang. Semua ini acap luput dari penilaian dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Akibatnya, bangsa ini menjadi bangsa yang seperti kita saksikan dan kita rasakan saat ini, penuh kemunafikan, ketidakjujuran, intoleransi, dan sejumlah karakter buruk lainnya.

Para praktisi dan para petinggi negeri yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan harus segera membenahi praktek pendidikan dalam setiap satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, diharapkan dunia pendidikan kita tidak saja menghasilkan orang pintar, tetapi melahirkan orang benar. Pintar dan benar dalam dunia pendidikan kita selama ini seolah dua hal yang berbeda. Itu sebabnya, tidak sedikit orang pintar yang tidak benar alias menjadi tikus atau maling di negeri ini. Semoga ini dapat menjadi refleksi pada peringatan Hari Pendidikan, 2 Mei 2012.

*) Dosen FKIP Universitas Lampung, Ketua LTN NU Lampung /02 May 2012