Daerah Perlu Mengawal Peredaran Buku

Sutejo *
Kompas, 10 Maret 2003

Menarik sekali apa yang dikemukakan Agam Suchad, Kepala Pusat Perbukuan (Pusbuk) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), yang menengarai adanya pengabaian mutu standar nasional dalam peredaran buku pelajaran di sekolah-sekolah, dari SD sampai SLTA (Kompas, 30/1). Sampai hari ini, memang, narasi buku pelajaran tak dapat lepas dari lipatan problem.

Problem-problem itu terkait dengan (a) kelayakan buku, (b) sistem tender pengadaannya, (c) transparansi penilaian kualitas buku, (d) “tidak relevan” –nya dengan kurikulum yang berlaku, dan (e) menjamurnya buku suplemen yang “tidak layak” sebagai ajang bisnis “persekongkolan” birokrat pendidikan dan pihak terkait.

Lima hal di atas menegaskan betapa amburadulnya masalah perbukuan, satu komponen saja dalam penentu kualitas pendidikan kita. Tulisan ini hanya akan mengkritisi persoalan “buku suplemen” yang banyak beredar. Termasuk lembar buku siswa (LKS) yang sering menjadi “senjata” dominan para guru dalam mengajar.

Saya pikir, benar apa yang disampaikan Pak Agam, bahwa peredaran buku pelajaran mengabaikan standar nasional. Ketika membaca buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD terbitan Intan Pariwara, saya terhenyak ketika menemukan kata-kata macam “naik pitam” (cawu 1); sofa, zarafah, ventilasi, vila, vandel, lava, viola, virus (cawu 2), xilofon, saksofon (cawu 3), dan lainnya. Pemilihan diksi sebagai bahan ajar di SD kelas 1 demikian, mayoritas jauh dari kehidupan anak. Hal ini, tentu semakin menjauhkan anak untuk mengalami pembelajaran yang menyenangkan.

Ketika pembelajaran SD disarankan menekankan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung; maka fenomena kesesatan buku ajar seperti itu menjadi persoalan penting yang perlu diperhatikan para guru.

Pada halaman lain, saya temukan idiom “polisi tidur” dan “daur ulang”. Padahal, kelas 1 SD, esensinya belum mampu untuk diperkenalkan dengan idiom (kata majemuk), terlebih lagi misalnya berkaitan dengan ejaan. Penggunaan huruf kapital pun sekadar “pemahaman aplikatif” dengan memberikan contoh-contoh terdekat.

Saya semakin terjengah ketika menemukan soal latihan cawu 2 yang sudah melatihkan penggunaan penulisan huruf z dan v secara benar (EYD) dengan soal sebagai berikut: (1) jika akan pergi kamu harus minta: (a) izin, (b) isin, dan (c) ijin. Demikian juga, soal seperti berikut: nasi goreng ini lesat. Penulisan kata lesat yang benar adalah lezat.

Padahal, soal ejaan seringkali menjadi momok para guru SD. Saya semakin pesimis, soal semacam itu akan “tidak komunikatif”. Ketika saya menguji guru SD yang sedang praktik pengalaman lapangan (PPL) dia menuliskan pistol dengan “pestol” dan menuliskan “mushola” dengan “moshola”. Kalau kata yang lebih mudah saja para guru SD seringkali mengalami kesalahan, maka kata-kata yang relatif sulit macam lezat, izin, xilofon, sexofon kemungkinan besar akan terjadi kesalahan.

Untuk inilah, maka perlu dipikirkan hal-hal penting ketika guru menggunakan buku pelajaran (apalagi buku pendamping) agar tidak “salah sesuai” dengan konteks dan perkembangan psikis anak. Terlebih dengan akan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Pertama, hendaknya dalam memilih buku pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikis anak. Artinya, untuk yang sifatnya verbal dan konseptual sebaiknya dihindarkan.

Kedua, disesuaikan dengan konteks sosial anak. Kata xilofon, vila, dan lainnya perlu dihindari. Sebaliknya, perlu diganti dengan kata-kata yang lebih dekat dengan anak seperti: vas (tempat bunga hias) atau viva (jenis bedak yang banyak beredar di masyarakat). Ketiga, menghindarkan penggunaan buku suplemen sebagai buku wajib menggantikan buku pelajaran yang sudah diterbitkan Depdiknas. Hal ini penting, karena orientasi yang berbeda. Buku suplemen berorientasi bisnis, dan buku pelajaran Depdiknas –minimal– “lebih terjaga” kualitasnya.

Keempat, menjauhkan penggunaan buku suplemen sebagai “ajang bisnis” yang basah. Guru dan kepala sekolah, arifnya lebih berhati-hati untuk tidak terjebak pada image komersialisasi buku pelajaran.

Dan, kelima, pentingnya pengawasan dari pihak berwenang (dalam hal ini: pemerintah kabupaten) mengontrol buku pelajaran yang beredar di pasaran dengan memberikan rambu-rambu dan parameter kualitas yang sesuai.

Jika pembenahan faktor buku pelajaran ini tidak menjadi perhatian, maka mengharapkan terjadinya maksimalisasi pembelajaran hanya akan jadi isapan jempol belaka. Terlebih, jika salah memahami makna otonomi sekolah sebagai “kebebasan” dalam menentukan segalanya. Untuk inilah, maka daerah (Dewan Pendidikan?) penting untuk mengawal peredaran buku di daerahnya.

*) Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Ponorogo.