SATU SEGI DARI DEBAT BUDAYA ANTARA MANIKEBU DAN LEKRA

Dari Notes Belajar Seorang Awam: [Catatan Untuk Aguk Irawan Mn]
JJ. Kusni
http://sanggarbebas.blogspot.com

Dalam artikel yang sangat menarik berjudul “Menuju Kebudayaan Baru Itu Meniru Barat” yang diturunkan oleh Harian Sinar Harapan, Jakarta, pada tanggal 17 Juli 2004, Aguk Irawan antara lain menulis:

“Di saat gelombang perdebatan Manikebu Vs Lekra bertemu di puncak yang sangat sengit (1950-1965), Mesir juga mengalami persengketaan yang meluap dan tak kalah sengitnya. Permasalahannya juga tak jauh berbeda, yaitu dalam hal dan cita-cita ”mewujudkan kebudayaan baru” persoalan itu digiring melalui konsepsi ”bahasa dan sastra Arab”. Pelaku perdebatan adalah para eksponen modernisasi dan eksponen tradisionalisasi.Dalam perdebatan tersebut, ada satu nama yang sangat penting”.

Artikel Aguk yang berharga sebagai pembanding dalam usaha menarik pelajaran dari negeri lain dan juga dalam usaha menyidik hukum umum dari peristiwa sejarah, telah mengangkat beberapa soal serius, antara lain apakah kebudayaan modern dan tradisional, risiko apa yang dihadapi oleh seorang pembidas, dan kemudian inti masalah dalam debat budaya antara Lekra [Lembaga Kebudayaan Rakyat] dan seniman-budayawan yang mencetuskan Manifes Kebudayaan yang oleh Pramoedya A. Toer ketika menjadi pengasuh ruang kebudayaan Lentera, Harian Bintang Timur, Jakarta disingkat dengan Manikebu — istilah ironis yang sekalipun sudah menjadi umum digunakan tapi saya sendiri enggan menggunakannya. Mengapa? Karena ironisme dan sinisme tidak hakiki dan tidak membantu dalam menjawab masalah. Saya lebih suka jika dalam perdebatan kita memasuki dan membahas masalahnya dengan tenang tanpa sinisme dan ironisme. Saya tidak pernah menemukan irionisme, sinisme, apalagi gunjing dan maki-maki bisa memecahkan masalah kecuali menghilangkan ketenangan dan membangkitkan kekalapan. Penggunaan ironisme dan sinisme, apalagi gunjing dan maki-maki bagi saya hanya memperlihatkan taraf budaya dan kemanusiaan para peserta yang disebut “debat”. Debat ide dengan cara ini akan merosot menjadi yang disebut oleh orang Jawa sebagai “eyel-eyelan” setingkat dengan “pokrol bambu”, tanpa hasil apapun selain memarakkan kedengkian.Dan barangkali tidak bisa digolongan pada kategori debat ide.

Dalam hal ini sungguh menarik mengingat dan mencatat praktek debat tentang “gerakan aksi sepihak” antara Harian Rakjat dan Harian Merdeka, kedua-duanya terbit di Jakarta, yang saya nilai sangat sehat dan tenang sekalipun memperlihatkan perbedaan tajam dalam pendirian, sikap dan pandangan. Adanya debat ide antara kedua harian nasional penting ini dulu di samping adanya cara-cara debat emosional, menunjukkan bahwa kaum terdidik Indonesia itu terdiri dari paling tidak dua kategori: yang bisa berdebat ide dan yang sulit melakukannya. Sikap yang mau menang sendiri, pada galibnya tidak berbeda dengan ujud otoritarianisme di bidang pemikiran dan mentalitas.

Dari tiga permasalahan-permasalahan utama yang diangkat oleh Aguk Irawan Mn melalui artikelnya di atas, saya mendapatkan tambahan contoh lagi, bahwa kehidupan seorang pembidas, sekalipun sebatas ide, menanggung banyak risiko, termasuk diusir dari tanahair sendiri, dienyahkan dari tempat kerja dan dikucilkan, tanpa berarti bahwa ide-idenya salah. Keadaan ini bagi saya tidak lain dari memperlihatkan taraf kemampuan suatu masyarakat untuk mengkhayati, melaksanakan dan mengelola kehidupan masyarakat yang selalu majemuk dan tidak pernah monolit.

Sedangkan terhadap masalah tradisi dan modernitas, saya tidak mempertentangkan keduanya karena antara keduanya ada saling hubungan tak terelakkan. Dalam hal ini saya membedakan antara tradisi dan kekolotan atau konservatisme. Tradisi secara arti tidak identik dengan kolot. Kolot menolak perobahan, sedangkan tradisi selain berarti “adat kebiasaan turun-menurun[dari nenek moyang] yang masih dijalankan di masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang baik dan benar” [lihat:”Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.959], tradisi juga bisa berarti “sebagai sesuatu hal baru tapi dijadikan sebagai kegiatan yang secara teratur dilaku ulang”. Misalnya Fête de la Musique [Pesta Musik] yang diadakan atas prakarsa menteri kebudayaan Perancis, Jack Lang pada masa kekuasaan Presiden Mitterrand di Perancis. Sampai sekarang Pesta Musik, ide yang tanggap aspirasi oleh rakyat Perancis telah dijadikan tradisi baru.

Kalau tradisionalitas dan modernitas dilihat dari segi kurun waktu, maka tautan keduanya akan makin jelas dan tak perlu dipertentangkan.Keduanya merupakan jawaban generasi secara budaya atas permasalahan zaman yang berbeda. Modernitas sejati tidak mungkin lahir dan berakar jika meninggalkan tradisi. Dalam artian ini modernitas membentuk dan mengembangkan diri atas dasar tradisi.Dan tidak semua nilai tradisional [sebagai kata sifat] menjadi kadaluwarsa total. Hal ini kian aktual bagi Indonesia sebagai negeri dan bangsa.

Mengenai debat Lekra-Manikebu, yang oleh Aguk Irawan Mn dikatakan bermula pada tahun 1950, saya kira secara data, Aguk melakukan kekeliruan. Manikebu tidak ada pada tahun 1950. Ia diumumkan pada tahun 1963 setelah gagalnya Muyarawah Teater Nasional Indonesia di pendapa ASDRAFI [Akademi Seni Drama Dan Film Indonesia] Yogyakarta dan memanasnya situasi politik nasional pada waktu itu [Di sini saya tidak memasuki pertanyaan: Mengapa keadaan politik nasional memanas setelah Gerakan Aksi Sepihak, dan juga tidak memasuki masalah apa bagaimana gerakan aksi sepihak untuk melaksanakan perobahan agraria].Di sini yang ingin saya tunjukkan bahwa Aguk melakukan ankronisme sejarah. Kecuali itu jika Aguk Irawan Mn membandingkan Mukadimah Lekra dan isi Manifes Kebudayaan maka Aguk akan menemui inti debat sesungguhnya tidak terletak pada masalah modernitas dan tradisionalitas. Katakanlah Aguk benar. Lalu dalam konteks ini, siapa yang modern dan siapa yang tradisional? Karena itu saya kira, Aguk perlu menjelaskan pengertian modern dan tradisional sebagai konsepsi. Apakah Manikebuis itu modern dan Lekra itu tradisional? Jika Lekra itu tradisional bagaimana Aguk menjelaskan seluruh prinsip-prinsip Lekra seperti metode penciptaan 1:5:1, tiga pemaduan [pemaduan kreatifitas pimpinan, massa dan seniman], prinsip-prinsip Mukadimah Lekra, pandangan filsafat kebudayaan Lekra, fungsi dan peranan sastra-seni dan seluruh prinsip-prinsip Lekra yang lain? Dalam konteks sejarah pada waktu itu, memahami debat Lekra-Manikebu tidak bisa lepas dari pemahaman atas keadaan politik pada waktu itu baik secara nasional maupun internasional. Debat budaya dan politik Lekra-Manikebu jauh lebih luas dari yang disebut Aguk sebagai “Permasalahannya juga tak jauh berbeda, yaitu dalam hal dan cita-cita ”mewujudkan kebudayaan baru” persoalan itu digiring melalui konsepsi ”bahasa dan sastra Arab”. Pelaku perdebatan adalah para eksponen modernisasi dan eksponen tradisionalisasi.”

Memahami debat Lekra-Manikebu hanya sebatas dan bermula dari permasalahan bahasa dan sastra, saya khawatir Aguk tidak memahami benar latarbelakang dan inti debat tersebut dan masih kurang cermat mengikuti dokumen-dokumen yang masih tersedia serta bisa didapat mulai dari yang anti dan yang sangat anti Lekra maupun yang mencoba obyektif. Menempatkan dan melihat masalah sebagaimana adanya, barangkali sekarang sangat diperlukan kalau kita masih merasa sejarah mempunyai makna. Karena itu saya menyatakan kesediaan diri untuk debat dengan mereka yang paling anti Lekra dengan syarat mampu atau paling tidak mencoba melihat masalah tanpa emosi. Sangat memalukan jika setelah tiga dasawarsa lebih kita masih saja tidak bisa duduk bersama di satu meja selagi sama-sama masih bernafas untuk berbicara tenang dan melihat masalah sebagaimana adanya. Berusaha melihat masalah sebagaimana adanya, saya kira hanya memberikan manfaat kepada anak bangsa dan negeri, terutama angkatan sekarang dan selanjutnya. Hanya memberikan kegunaan bagi eksistensi dan perkembangan bangsa dan negeri bernama Indonesia ini. Artikel Aguk di atas memperlihatkan keperluan angkatannya tentang kejelasan sejarah dan betapa perlunya belajar sejarah serta adanya sejarah obyektif.

Paris, Juli 2004.
—————-
JJ.Kusni