SEJARAH LEKRA Vs MANIKEBU: HANYA INTERPRETASI TUNGGAL

Catatan buat Ikranagara
Aguk Irawan MN
http://duaduka.blogspot.com

Bung Ikra yang saya Hormati.
Bertanya pada ahli? Saya kira memang “solusi” yang benar, agar kita bisa menarik kesimpulan secara proposional. Tetapi pertanyaan saya adalah, siapa yang ahli dalam sejarah Kebudayaan kita, dan siapa yang bukan ahli? pertanyaan ini entah kenapa dalam benak saya menjadi seperti “misterius”.

Apa penyebabnya? Tak lain dan tak bukan, karena saya meresa bahwa selama ini- pada mereka yang disebut (ahli) sejarawan Indonesia itu– sejarah hanya ada dalam sebuah interpretasi tunggal. Yaitu dari mereka yang bersama Orde Baru keluar sebagai pemenang. Kemudian selanjutnya adalah segala informasi, interpretasi dan pendapat dari pihak yang kalah jadi tertutup. Sejarah ditulis oleh para pemenangnya. Inilah yang membuat saya selalu bertanya, oleh karenanya mungkin saya tidak terlalu salah, seandainya lantas saya bertanya pada bung? Tak lain, karena saya menganggap bung adalah bagian dari sejarah Kebudayaan Indonesia itu (sekaligus pelaku sejarah), dan pernah hidup di zamannnya, meskipun tidak secara keseluran barangkali.

Saya menengahkan pertanyaan, buku Joebaar Ajoeb (1990), “Mocopat Kebudayaan Indonesia”, yang hilang itu? Saya kira pertanyaan ini tidak harus dijawab dengan secara pragmatis, yang jawabannyua kemudian kembali pada kewajiban kita untuk mencari. Namun pertanyaan ini lebih sebagai pengkuat hepotisa saya, bahwa sesungguhnya benar, bahwa sejarah kita selama ini adalah hanya interpertasi tunggal, dan secara umum, sejarah Indonesia pada periode 1950-1965, penuh dengan kontroversi. Ada garis tunggal yang selama 32 tahun dipaksakan oleh Orde Baru.

Bahan-bahan sejarah pada periode 1960-an terutama terbitan kelompok kiri, yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta, membutuhkan ijin khusus dari aparat keamanan untuk mengaksesnya. Hasil penelitian dan buku dari sarjana-sarjana ahli Indonesia di luar negeri tentang periode ini banyak yang dilarang. Karya-karya mereka yang dianggap terlibat dalam peristiwa 1965 juga dilarang. Lebih detil tentang hal ini lihat: Tim Jaringan Kerja Budaya, 1999, Menentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia, Jakarta, Jaringan Kerja Budaya dan Elsam.

Bukti lain, di awal-awal Orde Baru, para penandatangan Manikebu sangat rajin mempublikasikan berbagai tulisan untuk menjelaskan duduk perkara kelahiran Manikebu sampai pelarangannya. Tentu saja dari sudut pandang mereka dengan memposisikan Lekra sebagai bagian dari PKI yang memberontak pada 30 September 1965. Lihat misalnya surat Bokor Hutasuhut pada Kol. Drs. Suhardiman sebagai pemimpin redaksi Ampera yang meminta agar memuat tulisannya tentang Manikebu: “Kebudayaan Perjoangan” . Atau tulisan-tlisan Wiratmo Soekito setelah tahun 1966: “Kostradnya Kebudayaan”, Merdeka 23-10-1966; “Sudah Tiba Saatnya Membangkitkan Seni Murni”, Merdeka, 27-11-1966; “Politik Orang Tidak Berpolitik”, Harian Kami, 1-5-1968; “Dwifungsi Kulturil Kita”, Harian Kami, 8-5-1968, “Proses Pembebasan Manifes Kebudayaan 1964-1966”, Sinar Harapan, 1970. Tulisan Goenawan Mohamad dalam sisipan Tempo 21 Mei 1988: “Peristiwa ‘Manikebu’: Kesusateraan Indonesia dan Politik di tahun 1960-an. Juga tak kalah tegasnya yang dinyatakan dalam: Ismail, Taufik/DS Moeljanto, 1995, Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk., Jakarta, HU Republika dan Mizan. Dengan meruntut pada satu gelombang perdebatan saja.

Bukankah hal tersebut cukup sebagai bukuti. Di mana sejarah Kebudsyaan kita adalah sebuah interpretasi tunggal, yang datang dari satu arah saja. Karena penjelasan yang ada tentangnya hanya datang dari satu sisi, yaitu dari mereka yang bersama Orde Baru keluar sebagai pemenang. Dan konsekwensi “getir” selanjutnya adalah segala informasi, interpretasi dan pendapat dari pihak yang kalah jadi tertutup. Sejarah ditulis oleh para pemenangnya. Kemudian pada gilirannya, bahwa benar bahwa sejarah yang telah ditulis di zaman Orde Baru adalah sejarah semu, yang tak jauh terpaut dengan kepentingan politik, bukan pernyataan (sejarah) ilmiah. Apalagi hadir sebagai sejarah yang “benar” dan fair. Sebab alasan saya simpel, bahwa penyelidikan ilmiah tentang G30S/PKI itu. Hingga sampai sekarang masih dalam segumpal tekateki yang “buram” dan belum selesai dijawabnya?

Bung Ikra.

Terkadang saya “iri”, melihat sejarah perkembangan Kebudayaan Mesir, jika harus dibandingankan dengan keadaan apa yang pernah terjadi di Negeri kita.

Hanya mencoba sebagai pembanding saja. Di Mesir yang sama satu kurun dengan Indonesia (1950-1965), Mesir juga mengalami persengketaan yang meluap dan tak kalah sengitnya. Permasalahannya juga tak jauh berbeda, yaitu dalam hal dan cita-cita ”mewujudkan kebudayaan baru” persoalan itu digiring melalui konsepsi ”bahasa dan sastra Arab”. Pelaku perdebatan adalah para eksponen modernisasi dan eksponen tradisionalisasi.Dalam perdebatan tersebut, dalam kubu modernitas adalah dengan nama-nama penting, diantaranya Thaha Husein (1889-1973), juga penyair terkenal seperti Syauqi Dhaif dan Suhair Al-Qalamawi muncul sebagai peenentang kelopok tradisionalisasi semisal oleh tokoh kebudayaan, Muhammad al-Khudar Husein, Musthafa Shidiq ar-Rafi’i, Muhammad Farid Wajdy, Rasyid Rida, Anwar Jundy dan Maryam Jamelah.

Apa yang membedakan polemik budaya di Mesir dengan Indonesia?Tentu tak lain, adalah hal penulisan sejarah. Mesir bisa menuliskan sejarah secara runtut dan benar, yang bisa disepakti oleh kedua belah pihak yang berseteru, dan sejarah ini bisa diwariskan pada generasi berikutnya. Sehingga tak heran, budayawan sekarang semisal Jabir Asfor, selalu hadir dan dibelakang nama Thaha Husain, juga tokoh semisal Muhammad Taymor hadir di belakang nama besar Muhammad al-Khudar Husein, hingga sampai sekarang berlanjut tanpa ada ketidak relaan, dari (dan) pembelaan politik serta merta seperti yang terjadi di Negeri kita.

Meskipun pada akhirnya kelompok Thaha Husain, yang kemudian dekat dengan Rezim, pada sejarah Kebudayaan Mesir, masih tercatat menjadi bintang gemerlap dalam perbincangan mengenai pembaruan bahasa dan sastra Arab. Sejak masa itu, muncul mazhab baru bahasa Arab, yang dirasakan sebagai pendorong dinamika dan perubahan sosial di Mesir.

Dan buku-buku sejarah itu setidaknya dapat ditelusuri dalam buku Anwar Jundy, Thaha Husayn, Hayatuhu wa fikruhu fi Mizan al-Islam dan Maryam Jamelah, Islam and Modernism atau pada as-Sira’ bayna al-Fikrah al-Islamiyah wa al-Fikrah al-Gharbiyah Fial-Aqtar al-Islamiyah karya Abu al-Hasan ‘Ali al-Husni an-Nadawi.

Kemudian apa yang bisa kita sedikit “petik” untuk pelajaran dari perbandingan itu, tentu tak lain, bangsa Indonesia mengalami kerugian besar akibat politik dehumanisasi yang melahirkan dan melanggengkan rejim Orde Baru. Kita bukan saja kehilangan sejumlah pekerja kebudayaan yang terbaik di zamannya, tapi juga dipisahkan dari suatu proses pencarian yang sudah berlangsung dan diperjuangkan begitu rupa oleh gerakan kebudayaan sejak awal abad yang lalu. Pencapaian-pencapaian yang seharusnya bisa memperkaya wawasan kita tentang kehidupan yang lebih baik bagi manusia disederhanakan dengan sekat-sekat kategoris yang tidak berkata apa-apa, atau malah dihilangkan sama sekali dari lembaran sejarah, (baca lebih lanjut: Lekra vs Manikebu: Mitos Pemenggal Sejarah, Tim Media Kerja Budaya). Karena setelah proyek kebudayaan nasional-popular dihancur-leburkan, proyek humanisme universal pun terlindas. Yang muncul berjaya adalah kebudayaan militer! Upacara dan baris-berbaris, indoktrinasi P4, penyeragaman kurikulum, asas tunggal dalam politik, pelarangan kegiatan kesenian hanyalah beberapa contoh dari kuatnya semangat militerisme dalam kebudayaan kita selama tiga dekade terakhir. Lebih dari itu, Indonesia sebagai negeri berpenduduk terbesar ke 4 di dunia, begitu miskin di bidang kebudayaan: jumlah penerbitan buku per tahun terendah di Asia, institusi pendidikan berubah menjadi pabrik pencetak buruh atau intelektual plagiator.

Maka pertanyaan penting yang saya ajukan adalah, kemana suara Taufik Ismail, dan Manifestan lain yang lantang itu, saat menyaksikan zaman begitu tak masuk akal? Bukankah ini cukup kuat jika saya mengatakan, mereka bungkam, karena ada di dalam dan terlibat langsung dengan Orde Baru.

Kairo, 22/6/05

Wassalam
Aguk Irawan MN