Membongkar Hubungan Sastra dan Kekuasaan

Amato Assagaf
zonautara.com

Sesuatu yang kelak retak dan kita membikinnya abadi (Goenawan Mohamad)

Sastra jelas buruk bagi kekuasaan. Persoalannya, apakah kekuasaan juga buruk bagi sastra? Jika kekuasaan dipahami secara awam dan sederhana seperti dalam berita online, jawabannya pasti iya. Tapi jika kekuasaan dipahami sebagai apa yang bisa diandaikan dalam relasi antar manusia, maka jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa menjadi sederhana. Bahkan pertanyaan itu sendiri sangat mungkin menjadi tidak lagi relevan.

Apalagi kita memang tidak bisa membicarakan hubungan sastra dan kekuasaan secara sederhana. Setidaknya, jika kita membicarakannya dalam kerangka filsafat yang mencoba melihat perbedaan dan keberbagaian sebagai dasar reflektifnya. Tapi apa yang bisa sederhana dari filsafat jika ia pada awal dan akhirnya adalah burung hantu Hegel?

Sastra jelas buruk bagi kekuasaan karena sifat kreatif sastra tidak akan bisa diperdamaikan dengan dimensi relasional yang selalu menyertai gagasan tentang kekuasaan. Dalam dimensi itu, sastra adalah peristiwa kreatif yang membungkam relasi. Ia adalah upaya mengembalikan manusia pada posisi soliternya sebagai manusia. Dalam sastra, manusia selalu adalah manusia dalam dirinya sendiri.

Kekuasaan mengandaikan relasi. Manusia, dalam kekuasaan, harus selalu bisa diklasifikasi berdasarkan relasi satu dengan yang lain. Bahkan, bisa dibilang, kekuasaan menjadi mungkin hanya dalam relasi/klasifikasi itu. Dalam sastra, Atmo Karpo atau Pariyem, adalah manusia. Dalam kekuasaan mereka adalah hubungan-hubungan yang membangun jenisnya masing-masing.

Saya mengambil contoh dari puisi Rendra dan prosa liris Linus Suryadi untuk mengambil yang paling kreatif dalam membangun kejamakan relasional. Atmo Karpo, seperti Pariyem, dalam masing-masing karya hanya dapat dipahami dalam relasi mereka dengan yang lain. Bahkan cenderung selalu berada dalam keramaian. Tapi, sekali lagi, kedua karya itu menunjukkan dengan jelas bahwa masing-masing tokoh tetap harus tinggal soliter agar kita bisa memahami tragedi masing-masing.

Dalam hal ini, pada dirinya sendiri, sastra selalu menolak relasi kekuasaan. Karenanya, ia menjadi buruk bagi kekuasaan kecuali pada masa-masa yang paling kritis dengan apa kekuasaan dipaksa mendefinisikan ulang relasi antar manusia yang menjadi targetnya. Publik, warga negara, atau apa yang selalu dengan mudah kita sebut sebagai rakyat, hanya bisa dipikirkan sebagai manusia pada awalnya. Setelah itu, setelah kekuasaan sendiri terdefinisikan, baru mereka akan diklasifikasikan dan tinggal menjadi relasi-relasi sebagaimana dimaksud.

Momen-momen redefinisi diri ini akan membutuhkan triumvirat kreativitas umat manusia berhadapan dengan hidup: filsafat, sains, dan seni/sastra. Maka, sastra menjadi penting bagi kekuasaan ketika terjadi bencana bagi kekuasaan itu sendiri. Saat kekuasaan terdefinisi, berlangsung dalam sistem yang sudah menjadi mapan, sastra hanya mendatangkan keburukan.

Itu persoalan sastra bagi kekuasaan. Lalu bagaimana kita akan melihat kekuasaan bagi sastra? Ini bukan pembicaraan bertema sederhana seperti apakah seorang sastrawan harus terlibat dalam partai atau apakah sastra memiliki tanggung jawab dalam persoalan bangsa dan negara. Ini adalah persoalan melacak jejak kekuasaan dalam sastra; melacak kekuasaan sebagai peristiwa dalam sastra.

Tapi harus diingat, “metode pelacakan” bermuatan nalar representasional dalam peringatan ontologis Deleuze. Ia adalah satu dari dua bahaya bagi filsafat selain “rasa puas diri yang mengganggu.” Tapi kembali pada Atmo Karpo dan Pariyem, pun secara ajaib “hujan” dalam Sapardi, akan mempertemukan kita dengan kekuasaan sebagai wacana bagi produksi relasi dan/atau resistensi.

Itu adalah bentuk sastra yang menjelaskan ketegangan kreatifnya berhadapan dengan kekuasaan; antara semata tuntutan akan “re-presentasi” yang berupaya menjelaskan ada/diri tematisnya (Atmo Karpo, Pariyem, dan “hujan”) sebagai sebuah identitas atau membiarkan setiap bangun kreatifnya menjadi peristiwa penciptaan dalam keberbedaan yang khaotis. Yang pertama berupaya melakukan identifikasi, yang terakhir mencoba melahirkan tragedi.

Artinya, hubungan sastra dengan kekuasaan, juga baik buruknya kekuasaan bagi sastra, bukan pada hasil akhir karya itu sendiri tapi pada perhadapannya dengan kekuasaan, pada ketegangan kreatif yang diselaminya. Di sini, sastra seharusnya tinggal sebagai “poci” Goenawan Mohamad. Atau ia akan selalu jumbuh dengan realitasnya sebagai bagian dari relasi kekuasaan, “sesuatu yang kelak retak,” atau ia akan merayakan kemanusiaannya yang soliter, menjadi subyek yang “membikinnya abadi.”

Bukan kebetulan bahwa Deleuze menemukan “aku-subyek” sebagai “aku yang retak” (je fêlê), atau “skizofrenia pada prinsipnya.” Kafka sebagai kecoak, sakral bagi Iverdixon muda. Tema-tema subyektif yang melawan kekosongan dan kemurnian waktu. Kehendak akan ketidakterhinggaan.

Dengan kata lain, pengulangan kreatif dalam sastra yang tidak mau tinggal sebagai khutbah, seruan, atau menjadi perwujudan dari ilusi keterlibatan. Tapi sastra yang merenung dan, alih-alih semata melawan atau mengikuti arus kekuasaan, ia melahirkan tragedi. Gambaran tentang manusia yang harus tinggal sendiri dalam upacara eksistensial Albert Camus, yaitu “upacara menjadi manusia.” Sebentuk upacara “melawan” keretakan dengan imajinasi yang diberkati atas manusia oleh kehidupan dan menjelma apa yang kita sebut, dengan atau tanpa katarsis, sebagai seni/sastra.

Apakah kekuasaan buruk bagi sastra? Mungkin pertanyaan ini lebih tepat diajukan kepada mereka yang sudah lebih dari sebulan tidak membaca puisi dan masih merasa punya hak untuk merenung.

http://zonautara.com/blog/2017/06/10/membongkar-hubungan-sastra-dan-kekuasaan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *