Catatan Kurator: Jejak Kritik Sastra

Maman S Mahayana

Selalu! Menghimpun sebuah antologi bersama dengan ragam dan tema apa pun, problemnya jatuh pada perkara pilihan. Tambahan pula, jika jumlah karya tidak berkutik ketika berhadapan denganketentuan halaman, maka segalanya mesti dipikirkan kembali, dipertimbangan keterwakilannya dengan tetap menjaga tema yang hendak dikedepankan. Jadi, begitulah! Pilihan mesti dijatuhkan, dan pemuatan karya terpaksa bernegosiasi dengan jumlah halaman. Itulah yang terjadi dalam penyusunan antologi esai ini. Maka, selalu, di sana-sini, ada yang luput, tercecer, dan tenggelam.Seperti nasib sebuah kamus, ia ditakdirkan untuk tidak lengkap!

Meski begitu, ketidaklengkapan itu perkara lumrah. Maka, peribahasa, “Tak ada gading yang tak retak” berlaku bukan sebagai apologia, melainkan sebagai fakta yang memang begitu. Tentu saja, pemberlakuan peribahasa itu tak mengurangi semangat hendak menampilkan sesuatu yang mustahak jadi bahan perenungan kita. Diperlukan kesadaran, bahwa sastra Indonesia tak dibawa malaikat lalu dijatuhkan begitu saja. Kritik sastra Indonesia juga begitu. Menggeliat dan bergerak melalui perjalanan waktu yang berliku dan tak sekali jadi. Tidak ada sulap dalam proses penjadian sebuah kebudayaan-kesusastraan. Simsalabim, jadi maka jadilah, tidak berlaku dalam perjalanan kesusastraan kita. Di dalamnya, ada proses panjang pergulatan pemikiran dan lintasan perjalanannya menunjukkan dinamika perdebatan yangargumentatif: matang dan fenomenal.

Dari simpang-siur gagasan, baik yang kontroversial, maupun yang aman terkendali atau yang melakukan pembelaan, kita dapat mencermati segalanya, bahwa gagasan perlu argumentasi, argumentasi perlu referensi, dan referensi perlu pengolahan kembali, sehingga menjadi pemikiran baru, tawaran yang tidak sekadar sebagai Pak Kutip dan Bu Turut, tetapi hadir sebagai sebuah wacana yang menuntut semua pihak berpikir keras, membuka diri semata-mata untuk memajukan sastra dan kebudayaan Indonesia. Jika dalam perdebatan itu ada perbedaan yang tidak dapat dipertemukan lantaran titik pijak dan perspektifnya berlainan, tidaklah kemudian harus berakhir dengan kesedihan dan permusuhan. Perbedaan adalah kekayaan, dan kekayaan (sastra) Indonesia justru lantaran keberbagaian perbedaan itu.

Pertanyaannya kini: pentingkah segala perbalahan dan lompatan pemikiran para sastrawan dan intelektual kita di masa lalu itu dihimpun dan dibukukan? Apa maknanya bagi kita sekarang? Lalu, atas dasar pertimbangan apa pula pemilihannya? Pertanyaan lain tentu saja masih dapat kita deretkan. Setidaktidaknya, pertanyaan itu dapat dianggap mewakili dasar pemikiran dan kriteria pentingnya menghimpun sejumlah esai (sastra) yang ikut mewarnai dinamika perjalanan kesusastraan Indonesia.

Dari sejumlah catatan pemikiran tentang sastra dan kritik sastra itu, kita dapat menemukan banyak hal: intelektualitas, sikap dalam memandang perbedaan, argumen yang melandasi pemikiran, cara menyerang dan mengkritik secara anggun dan elegan, dan seterusnya. Model perbalahan dan polemik yang seperti itulah yang dalam banyak kasus sekarang ini, tidak banyak kita jumpai. Kematangan bersikap dan penghargaan pada perbedaan.
***

Buku ini menghimpun 21 esai yang ditulis para sastrawan, intelektual atau siapa pun yang pernah merekamkan pemikirannya dalam sebuah esai. Pertimbangan utama pemilihan ke-21 esai itu tentu saja jatuh pada aspek kualitas: bernas dan bergizi. Pertimbangan berikutnya menyangkut isu aktual pada zamannya. Dengan dua pertimbangan itu saja, esai-esai yang terpilih itu sesungguhnyadapat ditempatkan sebagai lintasan gagasan: sejarah pemikiran tentang (kritik) sastra Indonesia.

Jika esai-esai itu dihadirkan kembali, wacana pemikirannya tetap kontekstual dalam ruang dan waktu kini. Jadi, pilihan atas esai klasik itu bukan lantaran kejadulannya, melainkan pada kontekstualitas dan relevansinya dengan situasi kekinian. Tarikmenarik wacara Timur-Barat, tradisionalisme—modernisme, seni untuk seni dan seni untuk masyarakat, sastra sebagai alat dan sastra yang berpihak, tanggung jawab sosial sastrawan, atau problem kelesuan kritik sastra kita, dan seterusnya, sejak dulu sampai kini, tokh masih tetap relevan diperbincangkan. Pertimbangan berikutnya tinggal mencermati benang merahnya. Dengan begitu, diandaikan, esai yang satu melengkapi esai yang lain; dan kenyataannya memang begitu.

Penyusunannya sendiri dimulai dari esai Sutan Takdir Alisjahbana (1935) dan ditutup esai Dami N. Toda (1984). Meski esai Sutan Takdir Alisjahbana (STA) yang mengawali, tidak berarti sebelum itu tidak ada esai lain yang berkaitan dengan sastra atau kritik sastra. Esai Muhammad Yamin,Husein Djajadiningrat, atau Ki Hadjar Dewantara, sebelum tahun 1928 yang tersebar di media massa, tidak sedikit yang menyinggung bahasa dan sastra (Indonesia). Tentu juga dengan kualitas esai yang tidak sekadar. Penempatan esai STA di awal dan esai Dami N. Toda di bagain akhir, pertimbangannya selain mengisyaratkan adanya benang merah perkara kritik sastra kita, juga penyusunannya dilakukan atas dasar urut kacang (kronologis). Jika ada pertanyaan, mengapa tidak esai yang lain atau yang lian, pertanyaan dan jawabannya kita kembalikan pada kisah telur Columbus.

Sebagaimana tersurat pada judul buku ini: “Esai dan Kritik Sastra” semangatnya coba menelusuri jejak pemikiran kritik sastra kita yang tersebar di media massa. Jika dilihat dari titik berangkatnya, kritik sastra (Indonesia) di media massa, secara praktissudah dapat kita jumpai pada surat-surat kabar dan majalah abad ke-18. Komentar dan tanggapan tentang pantun, syair atau hikayat, misalnya, di banyak suratkabar pada masa itu, sengaja dimuat agar pembaca lain ikut mengirimkan karya atau komentarnya.

Bahkan, jauh sebelum itu, perdebatan ideologis tentang pemikiran tarekat wujudiyah dan nakhsyahbandiah, perebutan pengaruh pemikiran Hamzah Fansuri versus Nuruddin Ar-Raniri, berlangsung hampir sepanjang abad ke-17, yang lalu menghasilkan ratusan naskah keagamaan. Perdebatan itu substansinya kritik, tanggapan evaluatif atau catatan kritis atas sebuah pemikiran atau doktrin tentang keberadaan Tuhan. Para ulama itu—dengan tulisan tangan dan huruf Arab—Melayu—menulis pemikirannya yang kemudian wujud sebagai naskah. Terjadi semacam polemik: menerima atau menolak pemikiran seseorang yang kemudian dikelompokkan sebagai naskah keagamaan. Nah, jika kitamengungkapkan simpang-siur gagasan yang terjadi pada masa itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tegas menolak pandangan sesat, bahwa masyarakat kita tidak punya tradisi kritik. Maka, perlu kita nyatakan, bahwa kita punya tradisi kritik!

Ketika terjadi pemberlakuan pemakaian huruf Latin—dalam bahasa Melayu—menggantikan tulisan Arab-Melayu (dikenal juga dengan sebutan Pegon atau Jawi), para ulama atau siapa pun yang semula begitu penting peranannya dalam kehidupan literasi di Nusantara, seketika surut ke belakang. Mereka jadi masa lalu dan naskah-naskah yang dihasilkannya teronggok beku di almari, terasing, dan berdebu. Jika pun ada usaha menghidupkannya lewat upacara atau ritual pembacaan naskah pada hari-hari tertentu yang istimewa, naskah-naskah itu diperlakukan sebagai benda sakral yang tidak boleh sembarangan dijamah. Di beberapa keraton atau kesultanan, naskah-naskah itu masuk gudang; sementara di pesantren-pesantren yang masih menghargai pemikiran para pendahulunya, naskah-naskah itu diberi label baru sebagai kitab kuning. Begitulah, perubahan sistem tulisan, telah mengubah banyak hal dalam dunia literasi dan kehidupan keberaksaraan masyarakat Nusantara.

Suratkabar dan majalah yang menggunakan aksara Latin merebut hampir semuanya dan pengaruhnya disebarkan oleh mereka yang menguasai bahasa Melayu dengan huruf Latin. Pemuatan karya-karya sastra (pantun, syair, hikayat, dongeng, cerita), beralih ke suratkabar dan majalah. Muncul pula tanggapan atas karya-karya sastra yang dimuat di sana. Jika fakta sejarah menunjukkan begitu, dari mana munculnya anggapan, bahwa kritik sastra Indonesia berasal dari Barat, kecuali datang dari orangorang yang tunasejarah? Jadi, sastra Indonesia sejak awalnya punya tradisi kritik, dan ia tidak mengadopsi dari Barat! Tidak! Begitulah, kembali, munculnya kritik sastra, selalu,mengikuti kehadiran karya sastra, dan itu terjadi bersamaan dengan terbitnya surat-surat kabar dan majalah yang mulai semarak sejak pertengaan abad ke-18.
***

Istilah kritik sastra (criticism) sendiri, awalnya diperkenalkan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dalam artikelnya “Menoedjoe Kesoesasteraan Baroe,” yang dimuat dalam ruang “Memadjoekan Kesoesasteraan” (Pandji Poestaka, Mei 1932). Di sana, STA menjelaskan ciri-ciri puisi baru,syair, kiasan, dan ibarat, berikut ulasannya. Sejak itulah istilah kritik sastra banyak digunakan untuk menunjuk sebuah tulisan (esai atau artikel di media massa) yang membicarakan (karya) sastra sebagai kritik sastra.

Tidak lama STA bekerja sebagai salah seorang redaksi Pandji Poestaka. Ia merasa tak nyaman bekerja di sana lantaran adanya sejumlah aturan yang berkaitan dengan posisi Balai Pustaka sebagai lembaga penerbitan kolonial. STA kemudian hengkang. Bersama Armijn Pane dan Amir Hamzah, STA ikut terlibat dalam penerbitan majalah Poedjangga Baroe. Di majalah inilah, lewat esai-esainya, STA punya banyak kesempatan melontarkan berbagai gagasan mengenai kesusastraan, kebudayaan, dan masyarakat Indonesia baru. Salah satu esainya yang kontroversial, berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru Indonesia—Prae-Indonesia,” mengundang reaksi berbagai kalangan. Itulah salah satu alasan pemuatan kembali esai itu dalam buku ini, meskipun esai STA lainnya, tidak kalah pentingnya. Begitu banyaknya reaksi atas gagasan STA itu, Achdiat Karta Mihardja lalu menghimpun dan menerbitkannya dalam satu buku berjudul Polemik Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1949).

Pemuatan kembali esai itu, selain untuk menghindari kebiasaan segelintir orang yang tak bertanggung jawab dan lebih suka mengandalkan sumber referensinya berdasarkan konon kabarnya, juga untuk menyimak sendiri, betapa kencangnya gagasan STA dalam menyuarakan pentingnya masyarakat Indonesia berorientasi ke Barat. Dalam sejarah pemikiran bangsa kita, terlepas dari sikap pro atau kontra, polemik atas gagasan STA itu, pada gilirannya menggiring para sastrawan dan kaum terpelajar kita untuk coba memikirkan—dan merumuskan— konsep kebudayaan Indonesia.Sejak itulah konsep kebudayaan Indonesia kerap dikaitkan dengan kebudayaan daerah atau kebudayaan etnik. Perbalahan itu juga menandai semacam tradisi berpolemik. Dan dalam setiap polemik itu,kita melihat, bahwa yang penting dari simpang-siur gagasan itu adalah argumentasi dan pandangan konstruktifsebagai pijakan berpikirnya.

Dari sejumlah reaksi keras yang menyerang gagasan STA, salah satu di antaranya datang dari Sanusi Pane, kakak Armijn yang juga tercatat sebagai pembantu majalah Poedjangga Baroedi Bandung. Bagi Sanusi, dalam esainya yang berjudul “Persatuan Indonesia,” perkembangan kebudayaan sebuah bangsa tidaklah begitu saja dapat direduksi dengan membuat garis demarkasi: dulu (belum Indonesia) dan sekarang (Indonesia). Meskipun secara tegas Sanusi menolak gagasan STA, ia masih menangkap sisi lain yang positif dari pandangan STA itu. Di akhir tulisannya, Sanusi mengatakan: “… karangan Tuan Sutan Takdir Alisjahbana itu besar nilainya, karena menyuluhinya dengan terang. Makna karangan itu berjasa sebagai penentang semangat kedaerahan.” Esai Sanusi Pane itu pun disertakan dalam buku ini.

Jika kita mencermati sejumlah esai yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru, maka akan terbentanglah, bahwa dalam hal gagasan dan pemikiran, kakak-beradik Sanusi dan Armijn Pane atau STA dan Amir Hamzah, bisa saling menyerang dan berbantah, meski mereka tercatat sebagai redaktur dan pembantu majalah yang sama. Jadi, perbedaan gagasan bagi mereka, tidaklah meski diikuti dengan permusuhan.

Posisi kakak-beradik Pane dalam hubungannya dengan STA juga unik, dan oleh karena itu, jadi menarik. Mereka bisa kompak menyerang tokoh-tokoh tua –yang disebutnya sebagai kolotisme— ketika keberadaan dan peranan majalah Pujangga Baru, dipertanyakan. Tetapi, ketiganya bisa saling menyerang ketika berbicara tentang tugas dan kewajiban sastrawan dan sastra sebagai alat. Sanusi Pane cenderung tidak melupakan dunia Timur, STA berada di jalan yang berseberangan, dan Armijn Pane bisa berada di posisi mana saja, termasuk dalam posisi menolak keduanya. Novel Belenggu, Armijn Pane, misalnya, dikatakan STA sebagai lectuur defaitistisch: bacaan dengan semangat pecundang yang menunjukkan sikap STA hendak menempatkan sastra sebagai alat memberi pencerahan bagi masyarakat.

Pemikiran ketiga tokoh itu, sebagaimana yang dapat kita cermati dalam sejumlah esainya, terlalu sayang jika diabaikan. Tetapi, dalam hubungannya dengan semangat yang melandasi penerbitan buku ini, kadang-kadang kita perlu juga bertindak kejam. Maka, pilihan harus dijatuhkan, beberapa esai lain terpaksa disisihkan, dan esai STA dan Sanusi Pane itu, dapatlah dianggap muwakil—representatif perdebatan polemik kebudayaan itu.
***

Jika kita mencermati perjalanan sejarah sastra Indonesia, perubahan sistem tulisan—dari Arab-Melayu ke Latin; dari naskah yang hanya dapat dibaca secara individu dan oleh karena itu cenderung individual ke suratkabar dan majalah yang bersifat publik, maka pandangan terhadap posisi dan fungsi sastra pun mengalami pergeseran. Karya sastra yang dihasilkan individu sastrawan, tidak lagi berada dalam kekuasaan pengarangnya sendiri manakala ia dipublikasikan. Karya sastra menjadi milik publik, dan masyarakat punya hak menanggapi atau memperlakukannya sesuai dengan tujuan dan kepentingannya.

Esai yang ditulis Sutan Sjahrir, “Kesusastraan dan Rakyat” misalnya, coba menarik posisi sastra sebagai karya individual ke ranah publik; dan kebebasan sastrawan ke tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, sebagai warga bangsa. Maka, sastra mesti tegas menyampaikan pesan, dan publik (rakyat) mesti memperoleh pencerahan. Meski begitu, perlu juga ada kejelasan ketika sastra digunakan sebagai alat untuk memberi pelajaran kepada masyarakat. Apa kriteria dan ukuran-ukuran yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Itulah yang coba ditawarkan J.E. Tatengkeng dalam esainya, “Kritik Ukuran Sendiri.”

Posisi penyair sebagai anggota masyarakat dan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa yang pada zaman Pujangga Baru menjadi wacana perdebatan, pada dasawarsa 1950-an, kembali diangkat dalam kaitannya dengan persoalan seni untuk seni (l’art pour l’art), seni untuk masyarakat, dan seni bertendens. Pramoedya Ananta Toer dan Boejoeng Saleh pada awalnya menolak seni bertendens atau seni yang menghamba selera pihak tertentu. Belakangan, memasuki pertengahan tahun 1960-an, wacana itu bergeser memasuki pertentangan konsepsi humanisme universal dan humanisme proletariat. Lalu, muncul pula pandangan realisme sosialis yang secara salah kaprah ditafsirkan sebagai seni (sastra) yang mesti dipahami rakyat dan melakukan pembelaan pada rakyat yang melakukan perlawanan pada kaum borjuis.

Ketika pertentangan makin tajam, para pengusung humanisme universal lalu menyatakan sikap berkeseniannya lewat Manifesto Kebudayaan. Bagaimana proses kelahiran manifesto itu dan bagaimana sikap para penentangnya, esai-esai dalam buku ini mengungkapkannya sebagai catatan sejarah yang berharga: bagaimana kebudayaan—kesusastraan terbelah oleh gerakan politik. Bukankah peristiwa semacam itu terjadi belakangan ini ketika secara membuta-tuli para sastrawan terjerumus mendukung capres, cagub atau partai politik dalam pemilu? Setelah pesta demokrasi itu usai, tak ada pengaruh apa pun bagi kehidupan para pendukung taklid itu? Di situlah sejarah penting sebagai cermin agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Setidaktidaknya, pemuatan esai-esai itu agar sastrawan kita tidak terjerembab menjadi generasi yang tunasejarah dan perbedaan pendapat dapat disikapi secara wajar dan baik-baik saja.

Perlu juga disebutkan di sini dua esai yang ditulis Chairil Anwar (“Membuat Sajak Melihat Lukisan”) dan esai Iwan Simatupang (“Mencari Tokoh bagi Roman”). Chairil Anwar mengingatkan, bahwa alat penyair adalah bahasa. Maka, ia mesti mengolah bahasa secara kreatif, yang menurut Chairil, secara intuitif, untuk menghadirkan keterharuan –dan tentu juga ketakjuban dan keterpukauan. Meski esai ini sebenarnya bukan esai Chairil Anwar yang terbaik, setidak-tidaknya, penting bagi penyair untuk memperlakukan bahasa, tidak sebagaimana masyarakat umum menggunakannya. Jadi, penyair perlu punya kesadaran, bahwa bahasa yang digunakan siapa pun, di tangan penyair mesti menjadi sesuatu yang istimewa. Dikatakan Chairil Anwar, “… si seniman dengan caranya menyatakan harus memastikan tentang tenaga-tenaga perasaan-perasaannya,” dan alat untuk menyatakan itu tidak lain adalah bahasa.

Sementara itu, esai Iwan Simatupang, dapat digunakan sebagai pintu masuk memahami, mengapa tokoh dalam novelnovel Iwan Simatupang, cenderung tak mengikuti konvensi; nama tak penting, sebab identitas tokoh lesap ke dalam status atau profesi. Esai ini menjadi semacam kredo model estetika yang ditawarkannya.

Model esai sejenis ini pernah juga ditulis Armijn Pane dalam esainya, “Mengapa Pengarang Modern Suka Mematikan,” (Pujangga Baru, No. 9, Th. VIII, Maret 1941). Dalam esai itu, Armijn Pane menolak cara penokohan sastrawan Balai Pustaka yang cenderung mematikan tokoh-tokohnya. Kekuasaan pengarang atas tokohtokoh ciptaannya begitu besar, sehingga mereka membuat cara mudah melakukan penyelesaian dengan mematikan tokohtokohnya. Nah, tokoh-tokoh—Tono, Tini, dan Yah— dalam novel Belenggu, ternyata dibiarkan hidup, sehingga novel itu berakhir secara terbuka (open ending). Iwan Simatupang dalam esainya itu juga mengantarkan kita pada pemahaman, bagaimana sikap Iwan Simatupang dalam memperlakukan tokoh-tokoh ciptaannya.
***

Esai-esai lain, seperti yang ditulis Asrul Sani, Sudjatmoko, H.B. Jassin, D.A, Peransi, Wiratmo Soekito, Bahrum Rangkuti atau Dick Hartoko, pada dasarnya bersifat saling melengkapi mengingat pembicaraannya tidak terlalu jauh beranjak dari persoalan hakikat dan fungsi sastra serta peranan dan kesadaran sastrawan dalam mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa. Bagaimanapun, sastrawan dengan segala hak kebebasan berkreasinya, bukanlah makhluk dari ruang angkasa yang mesti mendapat perlakuan istimewa. Ia bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, dan karyanya –dengan semangat seni untuk seni sekalipun—tetap akan berhadapan dengan masyarakat yang tingkat apresiasinya terhadap sastra, tidaklah seragam.

Selalu akan terjadi tarik-menarik antara karya sastra yang fiksional dengan tanggapan masyarakat yang punya ukurannya sendiri. Di sinilah, peranan sastrawan tak dapat mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas. Maka, pembelaan Bahrum Rangkuti pada Kipanjikusmin, bukanlah pembelaan atas ideologi (agama), melainkan penegasan pentingnya penciptaan karya sastra yang lebih bermutu.

Esai Boen S. Oemarjati, “Romantisisme dalam Sastra Indonesia” tampak seperti berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan esai lain. Padahal, jika kita cermati benar semangat yang melandasi sastrawan Pujangga Baru, maka akan terungkaplah, bahwa romantisisme Pujangga Baru lahir dengan kesadaran membangun masyarakat Indonesia agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Jadi, latar belakangnya berbeda dengan gerakan romantisisme yang terjadi di Eropa. Kaum romantik berusaha mengingatkan dampak buruk revolusi industri. Ciri atau karakteristikkarya mereka tidak terlepas dari kecenderungan kembali ke alam, mengangkat sentimentalisme, individualisme, dan seterusnya. Sastrawan Pujangga Baru begitu saja mengambil ciricirinya belaka. Oleh karena itu, semangatnya muncul pula dalam sejumlah karya para penyair Indonesia kontemporer.
***

Jika kita coba menelusuri kembali alur perjalanan kritik sastra Indonesia, model kritik sastra yang dilakukan STA di majalah Pujangga Baruitulah yang kemudian semarak terjadi di surat kabar dan majalah. Media massa laksana medan tempat para sastrawan kita menumpahkan berbagai gagasannya tentang sastra dan kritik sastra. Pada dasawarsa 1950, seiring dengan bermunculannya surat kabar dan majalah, pemuatan karya sastra (puisi, cerpen, dan cerita bersambung) dan esai sastra makin semarak di media massa. Situasi itu didukung dengan terbentuknya berbagai organisasi seniman, termasuk Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang didirikan 17 Agustus 1950.

Pada masa itu, H.B. Jassin yang pada zaman Pujangga Baru berada di bawah bayang-bayang STA, kini mulai sangat diperhitungkan peranannya. Kedekatan Jassin pada sastrawan, ketelatenan dan kesabarannya menjalin komunikasi dan kerajinannya mengumpulkan karya-karya sastrawan Indonesia dari berbagai daerah, menempatkan posisinya makin penting dalam membangun kehidupan sastra Indonesia. Sampai awal tahun 1970-an, posisi Jassin seperti tidak dapat tergantikan. Kritik sastra Indonesia lewat esai-esai Jassin, terus memainkan peranannya di media massa.

Selepas terjadi perdebatan tentang kritik sastra Indonesia antara kelompok Goenawan Mohamad dan Arief Budiman dengan para sarjana dan pengajar sastra di Fakultas Sastra Universitas Indonesia –yang lalu disebut Aliran Rawamangun, sebagaimana yang disinggung Achdiat Karta Mihardja dalam esainya, “Kakaren Simposium Kritik Sastra,” pengaruh Jassin sebenarnya mulai memudar. Di pihak yang lain, pengaruh Aliran Rawamangun mulai merambah ke berbagai institusi sastra dan sejumlah universitas penting di Indonesia. Tetapi kemudian, muncul anggapan, bahwa telah terjadi krisis kritik sastra yang berdampak pada krisis kehidupan sastra. Salah satu penyebabnya, tidak lain, adalah Aliran Rawamangun itu.

Esai Dami N. Toda, coba mengungkapkan duduk perkara tentang persoalan itu.
***

Esai-esai yang terhimpun dalam buku ini bukanlah sejarah sastra Indonesia. Masih terlalu banyak esai lain yang penting yang menyimpan berbagai gagasan tentang situasi dan dinamika kesusastraan Indonesia. Oleh karena itu, esai-esai dalam buku ini, patutlah diperlakukan sebagai sumber terpercaya untuk melengkapi pemahaman kita tentang perjalanan sejarah kesusastraan kita. Lewat pembacaan kembali esai-esai itu, kita dapat menelusuri masa lalu kita dan mencari sendiri esai-esai lainnya, lalu masuk, berenang, dan menyelami kedalamannya sambil coba berusaha menemukan mutiara gagasan yang terdapat di sana. Jadi, anggaplah esai-esai yang terhimpun dalam buku ini sebagai pemantik, agar kita mencampakkan kebiasaan mengandalkan referensi konon kabarnya.

Itulah salah satu alasan yang melatarbelakangi penerbitan buku ini. Begitulah …

Sebelumnya http://sastra-indonesia.com/2018/05/buku-esai-dan-kritik-sastra/
Bersambung…

Sepilihan Esai & Kritik Sastra
Copyright © Pusat Pembinaan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Cetakan Pertama, Juli 2017
ISBN: 978-602-6447-29-6
KURATOR/ EDITOR: MAMAN S MAHAYANA
Hak Posting: PUstaka puJAngga (PuJa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *