LEMBAGA KESENIAN DAN PARTAI POLITIK

F. Rahardi
Kompas 25 Feb 200l

Belakangan ini kembali muncul gagasan untuk menghidupkan lagi lembaga kesenian (lembaga kebudayaan) yang berafiliasi ke partai politik. Gagasan tersebut antara lain dikemukakan oleh pelukis Hardi. Untuk kondisi Indonesia sekarang ini, gagasan menghidupkan kembali lembaga-lembaga tersebut, kalau dilaksanakan akan sangat potensial bermuara ke pemecahbelahan potensi bangsa di sektor kesenian. Sebab sekarang ini konglomerat, intelektual, mahasiswa bahkan para pemuka agama pun sudah terkooptasi oleh partai politik untuk kepentingan sesaat. Apalagi seniman-seniman miskin yang lemah mental, yang akan mudah sekali terbujuk untuk berbondong-bondong membentuk lembaga kesenian yang berafiliasi ke partai politik. Di lembaga tersebut, para seniman kita akan sangat efektif untuk menjadi alat politik guna membodohi massa.

Partai politik adalah alat untuk merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional. Martabatnya masih di bawah kesenian yang konon bermanfaat untuk lebih memanusiakan manusia. Bahkan banyak kalangan yang percaya bahwa kesenian mampu membantu manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada semesta alam serta Tuhan. Pada tataran semacam ini, daya jangkau kesenian bisa melampaui batasan ideologi politik, wawasan kebangsaan maupun ajaran keagamaan. Jadi kesenian yang telah mencapai tahapan humanisme maupun universalisme, akan sulit untuk dimanfaatkan sebagai propaganda partai politik. Kecuali keterampilan kesenian secara umum yang masih bisa digunakan untuk kepentingan demo, pengerahan massa maupun kampanye partai politik.

Sama halnya dengan pemanfaatan kesenian (dan seniman) untuk iklan sabun, obat pusing atau rokok. Hingga iklan Marlboro di televisi menjadi puitis dan indah sekali. Maka diharapkan pemanfaatan kesenian untuk kepentingan politik di Indonesia saat ini, akan membuat demo berjalan tertib dan indah, massa peserta kampanye tidak beringas. Tetapi kesenian pasti tidak bisa segera mengubah perilaku pemimpin partai menjadi santun dan bermoral dalam upaya merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional.

Kemampuan berpolitik suatu bangsa, biasanya selalu paralel dengan kemampuan ekonomi, tingkat kecerdasan dan moralitas rata-rata warga masyarakatnya. Mayoritas bangsa Indonesia sekarang ini belum sampai ke tahapan kemampuan ekonomi, kecerdasan dan moralitas yang baik untuk sebuah kegiatan politik yang elegan. Karenanya sistem demokrasi yang selama ini diterapkan oleh negara-negara maju dengan sukses, menjadi kedodoran ketika diadopsi di Indonesia atau negara-negara berkembang pada umumnya. Sebab mereka yang duduk di parlemen, lembaga yudikatif dan eksekutif, tingkat kemampuan ekonomi, kecerdasan serta moralitasnya nyaris sama dengan rakyat yang keluyuran di jalan sebagai preman.

Dalam kondisi semacam ini, seniman yang tergiur untuk “berkesenian dalam partai politik” akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Sama beratnya dengan para intelektual dan pemuka agama yang juga mencoba masuk ke kancah politik praktis. Hingga kesenian yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat tersebut, nasibnya akan sama dengan ajaran keagamaan yang telah disalahgunakan para politisi untuk membodohi massa yang tingkat kecerdasannya masih sangat rendah.
***

Lembaga kesenian seperti Lekra dan LKN di tahun 50-an dan 60-an adalah bagian dari politik massa. Artinya, lembaga tersebut lebih disiapkan sebagai alat merekrut sebanyak mungkin seniman agar menjadi bagian dari partai politik. Warga desa yang main ketoprak di kampung, kalau sudah masuk Lekra atau LKN diharapkan bisa menjadi bagian dari PKI atau PNI. Taktik semacam inilah yang kemudian dipraktikkan oleh Golkar terhadap pegawai negeri, wartawan, dokter dan lain-lain profesi di negeri ini. Lembaga profesi dipelintir menjadi alat politik. Hasilnya pada tahun 60-an, warga kampung yang sederhana dan sekadar ingin main ketoprak, harus masuk penjara bahkan dibunuh. Birokrat di masa Orde Baru lalu lebih banyak mengurus kepentingan Golkar dan bukannya melayani masyarakat.

Pelembagaan suatu profesi, termasuk profesi seniman untuk alat politik hanya akan berakhir seperti yang pernah terjadi di masa Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru. Wacana yang akan menjadi bahan perdebatan seniman akan bergulir di sekitar kepentingan kelompok dan bukannya yang urgen bagi dunia kesenian dan kemanusiaan. Pemanfaatan kesenian untuk kepentingan politik memang sah dilakukan. Di negara-negara maju, pemanfaatan kesenian dalam kegiatan politik bahkan berlangsung dengan sangat intensif. Karena kesenian, seperti halnya media massa adalah alat yang paling efektif untuk membentuk opini publik. Tetapi sang seniman di negara maju yang membuat baliho, poster, puisi, jingle dan lain-lain untuk kampanye, cukup dibayar jasanya dan tetap bisa independen.

Di intern partai politik di negara maju, biasanya juga selalu ada lembaga yang bertugas menangani pemanfaatan kesenian untuk kepentingan partai. Di lembaga semacam ini pasti ada juga senimannya. Namun, fungsi lembaga kesenian intern partai tersebut lebih mirip dengan bagian artistik di sebuah perusahaan. Bukan lembaga untuk mobilisasi seniman. Jadi kalau kehidupan politik di Indonesia saat ini terkesan kasar, tidak berbudaya dan lain-lain, itu bukan karena tidak adanya lembaga kesenian model tahun 60-an. Memang tahap kehidupan politik, ekonomi, kecerdasan dan moralitas bangsa kita ya masih seperti ini. Kalau kesenian diharapkan membuat demo menjadi lebih manis, poster lebih artistik dan pidato politik jadi puitis, yang diperlukan hanyalah membayar seniman profesional. Bukan membentuk lembaga kesenian.

Seniman profesional boleh melayani siapa pun yang mampu membayarnya. Kalau PDI-P perlu poster bagus misalnya, pelukis Hardi boleh melayaninya. Kalau Golkar ingin membuat baliho, pelukis yang sama bisa saja mengerjakannya. Dan seandainya PAN mau demo dengan happening art, Hardi juga masih sangat terhormat untuk menerima order tersebut. Itulah jiwa seniman profesional yang bisa tetap independen tanpa harus masuk ke partai politik tertentu guna mendapatkan proyek. Seniman profesional demikian tidak perlu takut akan mendapatkan cap sebagai plin-plan atau oportunis. Sebab yang dilakukannya hanyalah menjalankan profesi. Sama dengan para dokter dan pengacara yang boleh melayani kepentingan penguasa maupun membantu pihak oposisi atau siapa pun tanpa kehilangan independensinya.

Tetapi, seniman sebagai warga masyarakat biasa, kadang-kadang tidak cukup hanya sekadar memikirkan nafkah. Seniman puningin pula mengerjakan sesuatu yang dianggapnya mulia. Misalnya menyuarakan kebenaran dan membela yang lemah. Dalam kondisi seperti inilah seniman Indonesia dituntut untuk hati-hati.Ramadhan KH adalah penyair yang sangat saya kagumi. Membaca kumpulan puisinya Priangan Si Jelita seakan tercium aroma persawahan di Bandung Selatan. Ketika dia menulis novel biografi Bu Inggit Kuantar ke Gerbang terasa betapa indah dan manusiawinya kisah cinta Sang Proklamator kita Bung Karno. Tetapi ketika dia menerima order menggarap biografi Soeharto, siapa pun tahu bahwa itu adalah bagian dari sebuah propaganda politik Orde Baru.

Banyak hal dalam buku tersebut yang perlu kita pertanyakan kebenarannya. Misalnya pengakuan Soeharto mengenai perannya dalam Serangan Umum 1 Maret dan di sekitar G30S. Hal yang sama juga dialami oleh Arifin C Noer. Dialah salah satu penulis lakon terbaik yang pernah ada di Indonesia sampai saat ini. Ketika terjun ke dunia film, garapan pertamanya Suci Sang Primadona adalah salah satu tonggak sejarah perfilman Indonesia. Namun filmnya Pengkhianatan G30S PKI adalah bagian dari proyek pembodohan publik Indonesia yang disiarkan melalui televisi selama hampir 20 tahun.
***

Dewasa ini komunisme dunia dianggap telah mati. Karenanya pertarungan ideologi besar juga dianggap sudah menjadi masa lalu. Jadi lembaga kesenian model tahun 50-an pasti tidak akan ada lagi. Lembaga kesenian di bawah partai politik di milenium III ini pasti akan berideologi demokrasi, HAM, kesetaraan jender, kelestarian lingkungan dan lain-lain. Anggapan demikian patut kita cermati. Sebab yang kita takuti, sebenarnya bukan paham komunisme melainkan radikalisme dan totaliterisme. Dua hal ini bisa melekat pada ideologi apa pun, termasuk ideologi yang berbasiskan ajaran keagamaan. Setiap saat radikalisme, totaliterisme bisa tumbuh di mana saja terutama di negara-negara berkembang. Sebab musuh utama komunisme yakni kapitalisme bukannya ikut mati bersamaan dengan selesainya Perang Dingin.

Kapitalisme dunia semakin kokoh dan merata menancapkan hegemoninya, karena tidak mendapatkan imbangan kekuatan yang setara. Ideologi-ideologi besar yang potensial mendatangkan konflik bukan melulu sektarianisme atau rasialisme radikal. Konflik Utara-Selatan, negara maju negara berkembang atau kaya miskin di suatu negara sangat potensial untuk mengkristal menjadi ideologi besar kalau mendapatkan peluang. Ini merupakan reaksi dari makin kokohnya kapitalisme dunia.

Masa depan umat manusia juga mulai mendapatkan tempat untuk dipertanyakan di kalangan para pemikir dunia. Apakah peradaban manusia sekarang ini masih dalam tahap pertumbuhan, sudah mencapai titik kulminasi atau sedang meluncur menuju jurang kehancuran? Kalau masih dalam tahap pertumbuhan, titik kulminasinya akan seperti apa? Benarkah peradaban yang telah kita capai sekarang ini telah membawa umat manusia ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik? Atau malahan telah membawa malapetaka yang akan memusnahkan kita semua?

Dalam perspektif nasional, pertanyaan demikian bisa kita kaitkan dengan keberadaan republik kita ini. Apakah Indonesia merupakan awal atau akhir dari sebuah peradaban? Kalau penjajahan kita anggap sebagai awal dari pembentukan wilayah administratif di bumi Nusantara ini, maka Indonesia adalah titik kulminasi. Kita tinggal menunggu hancurnya republik ini menjadi negara-negara kecil. Kalau kita percaya bahwa pergerakan nasional dan kemerdekaan adalah titik awal, maka umur republik kita masih akan panjang.

Pertanyaan-pertanyaan demikian niscaya akan lebih menantang para seniman kita untuk mengasah kreativitasnya daripada sekadar menjadi alat politik. Bahkan, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga bisa kita ajukan untuk menggugat ideologi-ideologi besar yang sekarang ini lagi laris. Demokrasi ala Amerika Serikat misalnya, bukankah itu merupakan pemberhalaan uang? Sebab mereka yang potensial untuk menjadi wali kota, gubernur, senator bahkan presiden akan tak berdaya menghadapi tokoh dengan kemampuan pas-pasan tetapi kaya. Ideologi kemanusiaan yang dijadikan berhala dengan dukungan kapitalisme dunia bisa menghancurkan alam dan juga kemanusiaan itu sendiri. Dan perdamaian 100% tanpa perang, tanpa huru-hara, tanpa kriminalitas dan bencana alam, sebenarnya hanyalah impian abadi. Sebab hukum alam selalu menganut asas keseimbangan. Kheos adalah bagian dari keseimbangan tersebut untuk melahirkan keteraturan.

Konglomerat jahat dan politikus rakus akan selalu lahir dan hidup di bumi Indonesia atau di mana pun di dunia. Tetapi pengusaha baik dan politikus santun juga akan tetap ada. Seniman yang ngebet masuk Senayan atau keranjingan mengejar proyek juga banyak. Tetapi seniman-seniman sederhana yang tetap berusaha independen pasti masih bisa kita jumpai di negeri ini. Tugas seniman yang baik adalah mencoba menangkap kebenaran dan menyuarakannya. Sambil kalau bisa sekalian membela kaum lemah yang selama ini ditindas dan dibodohi konglomerat jahat, politikus rakus, dan seniman pemburu proyek. Siapa yang akan menang dan unggul menjadi tidak penting. Sebab pergulatan antara yang baik dan yang jahat, antara kheos dan keteraturan adalah sesuatu yang tidak akan pernah berakhir.
***

https://frahardi.wordpress.com/2010/09/25/polemik-pelukis-hardi-dengan-penyair-f-rahardi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *