Sastra Dunia, Sastra Nasional

DEMIKIANLAH batas wilayah linguistik semakin mendekati batas wilayah negara, batas bangsa.
Bambang Agung*
http://www.korantempo.com/

DEMIKIANLAH batas wilayah linguistik semakin mendekati batas wilayah negara, batas bangsa. Bahasa adalah lemari penyimpan memori bangsa, baik yang busuk memuakkan maupun yang indah membanggakan. Dari hal-hal begini, antara lain, karakter suatu bangsa terbentuk. Pada hal semacam ini pula semestinya dicari “sastra kita, sastra nasional”, dengan kata lain, sastra berbasis bangsa. Soal bagaimana bentuk ideal dan ukuran mutu “sastra nasional” idealnya, itu perkara lain yang layak diperdebatkan. Namun, satu hal pasti: sastra sampai batas tertentu mesti tunduk pada karakter bahasa.

Ini gampang dilihat dalam puisi, karya sastra yang paling tergantung pada karakter bahasa. Dibanding cerpen atau novel, puisi jauh lebih sukar diterjemahkan. Di samping padat metafor, rima dan ritme puisi sangat tergantung pada karakter masing-masing bahasa. Puisi dari bahasa Inggris, misalnya, akan kehilangan banyak bila diterjemahkan ke bahasa Polandia (lihat Joanna Janecka, “The Power of Sound”, Translation Journal, October 2001) atau puisi Rimbaud akan kehilangan denting romantiknya saat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (lihat Michael Walker, “Translating Rimbaud’s Poetry from French to English”, Translation Journal, October 1998). Juga mudah diduga, kelebihan Shakespeare mengolah kekuatan kata satu suku akan menguap saat karyanya dialihbahasakan ke dalam bahasa yang minim hal demikian, seperti bahasa Indonesia.

Dalam rumah-penjara bahasa inilah, pengarang menemui tantangan dan peluang besar untuk mencipta atau mendobrak. Dalam faktor-faktor konkret demikian–bahasa hanya salah satu contoh di antara banyak faktor lain, misalnya pengalaman bersama (tragedi ’65, pemerintahan rezim Orba, pendidikan yang buruk dan salah urus, dan seterusnya)–ke-bangsa-an sastra bisa ditelusuri.

Dengan begitu, baik “nasionalisme sempit” maupun penolakan keras hati terlampaui. Dengan begitu pula, arah pernyataan Moretti bisa dibalik: raison d’etre sastra nasional adalah terus-menerus menjadi “duri dalam daging” bagi sastra dunia dan sastra daerah. Dan itu mensyaratkan satu fakta sederhana: karya sastra nasional mempunyai kelebihan atau perbedaan dari sastra dunia maupun sastra daerah. Di sinilah daya cipta dipertarungkan dan prestasi dipertaruhkan. HUBUNGAN sastra dan politik adalah soal yang tidak pernah habis diperdebatkan. Tapi justru di sini posisi para pembela kemurnian sastra terlihat paling problematis.

Memang benar suatu ketika di suatu tempat, realisme pernah diklaim oleh sementara pihak sebagai satu-satunya bentuk sastra yang “paling benar” untuk menampilkan realitas. Memang benar pula, varian dari sastra ini, yakni realisme sosialis, pernah didukung oleh kekuasaan negara untuk menganaktirikan dan mencelakakan penulis sastra yang lain (lihat Vitally Shentalinsky, Arrested Voices: Resurrecting the Disappeared Writers of the Soviet Regime, 1993). Memang benar juga perumusan konsep realisme sosialis oleh pemikirnya, Georg Lukacs, sejak awal tidak kalis dari kerancuan. Meski mengklaim berangkat dari tradisi Marxis, model ideal Lukacs adalah karya-karya pengarang Jerman, Thomas Mann. Sementara itu, Marx dan Engels sendiri condong ke karya-karya pengarang Prancis, Balzac, yang agak sukar dimasukkan ke dalam kriteria ketat realisme sosialis Lukacs. Susahnya pula, Mann sendiri bersikap dingin-dingin saja, kalau tidak malah risi, dengan segala kesibukan Lukacs yang dikaitkan dengan dirinya. Masuknya seniman-penulis Marxis lain, Bertolt Brecht, ke dalam perdebatan membuat perkara semakin tidak sederhana.

Tapi terlepas dari keterbatasan metodologi maupun eksekusi pengolahan bahannya, menurut Moretti, kehebatan studi Lukacs adalah proyek rintisannya untuk memahami pola hegemoni simbolis pada zamannya. Cara kita mendekati sastra menggunakan sastra bandingan misalnya adalah cara pandang kita atas dunia.

Dengan demikian, dalam benak kaum pemurni sastra, dunia (sastra) yang mereka bayangkan adalah dunia (sastra) yang merdeka dari kepentingan politik atau pengaruh kekuasaan. Benarkah?

Cara pandang ini di samping tidak realistis, juga merugikan diri sendiri. Tidak realistis karena mengaburkan ketidakadilan yang ada.

Pengertian kekuasaan yang dirujuk Nirwan dan para pemurni sastra adalah kekuasaan negara. Meski harus diperiksa lebih lanjut, pengertian kekuasaan macam ini mungkin refleksi dari pengalaman politik menjelang tragedi ’65 maupun rezim represif Orba. Sayangnya, pengertian macam ini gagal menangkap mekanisme kekuasaan pada dua tingkat: kekuasaan yang melampaui ruang lingkup negara dan kekuasaan yang bermain di antara jari-jari kaki kekuasaan negara.

Seperti dilihat Moretti, sastra dunia adalah sistem yang satu namun timpang, tidak adil. Sastra dari kebudayaan inti, Inggris dan Prancis, menyilangi dan mempengaruhi sastra-sastra dari kebudayaan pinggiran atau semipinggiran. Kalaupun terjadi arah sebaliknya, yang tidak terlalu sering terjadi, khalayak dari budaya pinggiran harus menebus dengan harga (secara finansial atau nonfinansial) yang jauh lebih tinggi. Boleh dihitung pula berapa persen dibanding karya sastra yang diproduksi dan ditulis pengarang dari budaya inti, karya yang diproduksi dan ditulis oleh pengarang dari budaya pinggiran bisa didengar.

Dalam sistem sastra dunia perimbangan kekuasaan tidak adil karena, dalam bahasa Itamar Even-Zohar, “Tidak ada kesejajaran dalam hubungan saling-pengaruh sastra. Sastra sasaran (sastra dari budaya pinggiran)… dipengaruhi oleh sastra sumber (sastra dari budaya inti) yang sepenuhnya mengabaikannya.”

Hal yang sama berlaku untuk mekanisme hubungan kekuasaan sastra nasional dan sastra daerah: sastra daerah dipengaruhi oleh sastra dari pusat (Jakarta, terutama) yang sepenuhnya mengabaikannya. Komentar minor para penulis daerah terhadap hubungan tidak imbang antara pusat dan daerah ini terhadap dominasi pusat dalam dunia sastra terlalu sering kita dengar. Begitu pula bagaimana persoalan besar yang dihadapi seorang (bakal) sastrawan yang baik dan diharapkan berwawasan kosmopolitan bisa diatasi bila infrastruktur di sekitarnya: bahan bacaan, pendidikan, komunitas intelektual, tidak memadai? Kalimat berikut: “seorang penyair yang tumbuh di Bone atau Rogojampi yang… memandang serius… Sutasoma yang hanya dia baca terjemahan Inggrisnya” (cetak miring ditambahkan–BA) jelas menunjukkan betapa Nirwan lalai mempertimbangkan ketidakadilan distribusi fasilitas yang ada, betapa dia melupakan kekuasaan mikro yang bermain. Dan juga seberapa besar peluang penulis dari Bone, Rogojampi, atau tempat mana pun yang serba minim fasilitas mampu menembus seleksi gramatik penulisan sastra seorang redaktur ruang budaya di suatu media massa? Itu baru ketimpangan spasial, belum lagi soal ketimpangan finansial, diskriminasi, dan berbagai soal lain. Tapi barangkali semua ini juga tercecer dari pertimbangan kaum pemurni sastra.

Tapi yang lebih susah, karena berpretensi nonpolitis, kaum pemurni sastra tidak memiliki pijakan etis untuk bersuara sekaligus kemungkinan mengubah kenyataan yang sering tidak ideal. Di luar keluh-kesah dan aksi personal, setiap langkah lebih lanjut selalu terbentur pada batas ruang yang mereka bikin sendiri, ruang kedap politik. Di hadapan ketimpangan yang membutuhkan tindakan politik semisal kebobrokan pendidikan secara umum atau (apalagi) pendidikan sastra, di hadapan ratusan bakat sastra yang berguguran karena lembaga-lembaga kebudayaan yang salah urus dan distribusi fasilitas penunjang yang tidak adil, mereka terpaksa menjadi penonton. Mungkin penuh ratap, tapi tetap penonton.

Banyak hal yang masih harus dibenahi, dan masih terlalu mewah untuk bersikap sebagai penonton.

—-
*) Lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Bergabung dengan Tim Peneliti Sastra Eksil Indonesia. Bagian pertama tulisan ini dimuat minggu lalu.

PuJa

http://sayap-sembrani.blogspot.com/

Leave a Reply