150 Tahun Sastra Indonesia

Ibnu Wahyudi*
http://www.ruangbaca.com/

Di tahun 1857 telah hadir kumpulan puisi Boek Saeir Oetawa Terseboet Pantoen.

Sudah 150 tahun perjalanan sastra Indonesia. Wajahnya kini tengah penuh gairah; silih berganti antara resah dan amarah terhadap ketimpangan dan anomali, dengan hasrat dari aurat yang kerap berkelebat tak henti. Formula tak lagi menjadi utama, sebab pola semacam itu cuma menyimpan keasyikan di dalam dirinya. Langkahnya pun tak lagi meniti lajur yang serba menghibur. Tak terhitung lagi jumlah sepakan yang telak menyedak ingatan sehingga banyak peminat yang mengalami trauma atau sekadar diteror. Tapi, tak sedikit pula yang malahan tertawa, menikmati hidup dengan lebih penuh warna.

Di tahun 1857, 150 tahun lebih sedikit dari sekarang, telah hadir sebuah kumpulan puisi bertajuk Boek Saeir Oetawa Terseboet Pantoen yang ditulis oleh Sa-orang Jang Bangsjawan yang diterbitkan oleh Lange & Co di Batavia. Kesenyapan bumi Hindia Belanda dari karya pribumi ditetak oleh sebuah terbitan berupa kumpulan sajak. Bukan ditulis oleh orang Belanda, Indo, atau Peranakan Cina, seperti yang cenderung diduga selama ini, melainkan sangat mungkin ditulis oleh seorang anak negeri; oleh orang Slam. Ini jelas, sebab nada dalam buku syair ini sangat diwarnai oleh nada keislaman dan sekaligus keindonesiaan.

Dengan begitu, istilah “slam” di sini dipakai bukan sebagai kata yang dalam dirinya mengandung makna yang “merendahkan”, yaitu sebutan terhadap pribumi yang bodoh, terbelakang, atau yang lebih rendah dari bangsa lain di Hindia Belanda pada waktu itu, melainkan adalah pribumi yang sekaligus Islam tapi tidak bodoh. Pembuka buku syair ini jelas menyatakan hal itu:

Bismillah itoe moela dikata
Rahman den rahim kedoewanja serta
Mengarang sair soewatoe tjeritta
Dengen pitoeloeng Toehan kitta.

Reorientasi Keindonesian
Kumpulan ini tak pelak telah menandai bahwa perjalanan puisi Indonesia telah menginjakkan langkah yang ke-150 tahun. Perjalanan yang telah cukup jauh. Atau, malah baru selemparan batu? Tergantung dari mana pandangan kita mulakan. Kalau dari sudut pandang Indonesia, ya tentu sudah cukup tua lantaran “Indonesia” sendiri masih begitu muda. Tapi, kalau dari semenjak hadirnya Beowulf–tentu yang bukan film itu–misalnya, masih belum apa-apa. Baru kemarin petang.

Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah kenyataan bahwa karya ini telah mendahului “pembaptisan” sebagaimana pernah dikemukakan oleh A. Teeuw, yang pernah menyatakan bahwa “modern Indonesian literature was born around 1920”. Perbedaan sebanyak 63 tahun ini apakah tidak signifikan? Apakah tidak penting? Itulah, alangkah ganjil dan rendah dirinya pemahaman kita selama ini, yang rela begitu saja menerima dan dicekoki penjelasan bahwa karya sastra Indonesia baru bermula dari terbitan pertama Balai Pustaka.

Barangkali soalnya adalah embel-embel “indonesia” yang menyertai penjelasan itu. Banyak di antara kita yang sangat boleh jadi akan merasa kehilangan orientasi ketika harus menganggap karya yang terbit pada tahun 1857 itu sebagai bagian integral sastra Indonesia modern yang dengan sendirinya tentu bagian dari “keindonesiaan”. Akan tetapi, kalau ini letak masalahnya, karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka–penerbit milik penjajah, pada waktu itu–pun bukan karya-karya yang layak disebut sebagai “indonesia” sebab secara sosio-politis maupun yuridis-formal belum ada yang namanya “Indonesia” itu.

Oleh sebab itu, sekiranya kita “rela” menerima karya-karya yang diterbitkan oleh lembaga yang mula-mula bernama Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (1908) yang berganti nama menjadi Kantoor voor de Volkslectuur (1917), maka alasan apa untuk menolak karya yang telah terbit pada pertengahan abad ke-19 itu sebagai khazanah sastra Indonesia modern?

Agar kita tidak linglung, perlu dinyatakan di sini bahwa maksud didirikannya lembaga bentukan pemerintah kolonial ini adalah untuk “membendung bangkitnya kesadaran nasional”, seperti pernah dikemukakan oleh Ajip Rosidi (Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia, 1969). Jadi, alangkah kacau-balaunya nalar kita jika mau menerima karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di satu sisi, sementara di sisi lain malahan tidak bersedia menganggap karya-karya yang diterbitkan oleh penerbit partikelir itu sebagai bagian dari khazanah sastra Indonesia modern!

Pada titik ini diperlukan suatu kedewasaan untuk menimbang kembali pemahaman kita ihwal “keindonesiaan” itu. Yang jelas, pandangan Slametmuljana beberapa puluh tahun silam yang berbunyi “demikianlah kesusastraan Indonesia resmi tak dapat tidak harus mulai dari tahun 1945” (Bahasa dan Budaya, 1953) perlu kita kesampingkan. Sebuah khazanah budaya adalah sebuah proses; bukan sesuatu yang ditandai oleh tanggal pasti seperti proklamasi kemerdekaan atau pergantian tahun. Sebabnya, jika saran itu yang akan kita pilih, akan disebut sebagai apa karya-karya yang selama ini disebut sebagai Angkatan Balai Pustaka atau Pujangga Baru itu, misalnya?

Keindonesiaan dan Sastra Indonesia Modern
Kalau pembicaraan ini hanya memfokuskan diri pada persoalan sastra dan pemahaman akan genealogi sastra Indonesia modern yang alami, tidak berarti bahwa tulisan ini tidak bersinggungan dengan persoalan “kesadaran berbangsa”. Justru dengan mengambil contoh kasus dari ranah sastra ini, diharapkan muncul adanya kesadaran baru akan pengertian nasion atau berbangsa (Indonesia) yang tidak dilandasi oleh suatu motif yang tendensius sebagaimana dengan soal Balai Pustaka tadi.

Persoalannya kemudian adalah karya-karya apa saja yang lantas akan digolongkan ke dalam khazanah sastra Indonesia ini? Mengapa buku syair yang telah disebut dalam tulisan ini, atau Sya’ir Jalanan Kreta Api (1890) karya Tan Teng Kie, Njai Dasima (1896) karya G. Francis, dan Lelakon Raden Beij Soerio Retno (1901) karya F. Wiggers harus dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari khazanah sastra Indonesia modern?

Penetapan karya-karya tersebut sebagai warga sastra Indonesia modern tentu tidak sembarangan dasarnya. Paling tidak ada tiga kriteria utama yang dipakai, yaitu (1) bahasa, (2) aksara, (3) identitas pengarang. Dengan “bahasa” di sini artinya bahwa semua karya sastra yang diekspresikan dalam bahasa Indonesia atau Melayu layak disebut sebagai sastra Indonesia. Dengan kata lain, karya-karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu (baik Rendah maupun Tinggi), karena pada waktu itu memang belum ada apa yang disebut sebagai bahasa Indonesia, harus dinyatakan sebagai karya sastra Indonesia.

Akan tetapi, dalam hubungannya dengan “kemodernan” yang ditempelkan, maka karya yang ditulis dengan huruf Jawi atau Arab-Melayu tidak akan disertakan. Itulah, maka kriteria (2) menjadi sangat berperanan di sini, yaitu bahwa hanya karya sastra yang ditulis atau dicetak dengan huruf atau aksara yang masih dipakai sampai sekarang, yaitu Latin, yang akan dimasukkan.

Dua kriteria tersebut sangat utama. Melalui penetapan yang seperti itu maka identitas sastra Indonesia modern terbentuk. Sementara kriteria (3), yaitu berkenaan dengan identitas pengarang, suatu pemahaman yang tidak sempitlah yang selayaknya dipakai. Artinya, jika dewasa ini kita tidak terlalu mempersoalkan para pemain film atau artis Indonesia yang blasteran atau berdarah campuran, mengapa pula kita harus risau dengan soal ras di masa ketika identitas Indonesia yang biasanya diwakili oleh sebentuk kartu yang namanya KTP belum diberlakukan?

Dengan pengertian lain, alasan apa untuk tidak menganggap Tan Teng Kie, G. Francis, atau F. Wiggers yang sudah disebutkan, sebagai bukan orang Indonesia? Betul bahwa mereka berdarah (sebagian) asing, tetapi apakah hanya gara-gara soal ini maka keindonesiaan lalu tidak layak tersemat untuk mereka? Apakah di dalam tubuh kita sendiri, yang mengaku Indonesia ini, sungguh-sungguh mengalir darah “asli”, sementara “keaslian” kita sendiri bukan sesuatu yang langsung bisa dibuktikan?

Maka marilah, kenaifan pandangan yang sempit ini kita kikis untuk membangun sebuah Indonesia yang plural, dewasa, sehat, dan bermartabat.

*) Peminat dan penikmat sastra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *