Saatnya Belajar Menghargai Pram

Anita Retno Lestari*
http://www2.kompas.com/

Seandainya tidak dibuang ke Pulau Buru dan diisolasi secara politis oleh rezim Orde Baru, apakah novel-novel tetralogi yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan Jejak Langkah bisa ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer?

Pertanyaan itu bukan pembelaan terhadap rezim Orde Baru yang sekian tahun membuang sastrawan besar Indonesia itu sebagai tahanan politik. Meski faktanya justru pembuangan merupakan “berkah” bagi Pram untuk melahirkan karya tetraloginya yang semakin mengibarkan namanya dalam kesusastraan dunia dan sempat memosisikannya sebagai calon peraih hadiah Nobel.

Pertanyaan itu layak diungkapkan agar semua pihak dapat menyadari betapa magma kreativitas bersastra-sastra tidak akan padam meski secara fisik sastrawan dibuang atau dijebloskan ke penjara. Dalam hal ini, data empiris menunjukkan betapa banyak sastrawan besar di berbagai negara juga bernasib seperti Pram justru semakin produktif di dalam penjara.

Lalu apa yang bisa dipelajari dari pengalaman Pram sebagai sastrawan dan tahanan politik? Jawabannya tentu cukup banyak. Misalnya, bagi sastrawan untuk produktif bisa justru membutuhkan tempat sunyi semacam penjara. Sebab, dalam proses kreatif, suasana sunyi sangat kondusif dibanding suasana gaduh.

Oleh karena itu, penguasa yang suka menjebloskan sastrawan ke sel tahanan atau penjara dapat dikatakan sebagai penguasa yang tidak cukup memahami proses kreatif. Penguasa demikian akan ketahuan ketololannya dan bahkan kebusukannya manakala muncul perubahan politik. Dan, itulah yang terjadi pada rezim Orde Baru yang ternyata sangat busuk.

Namun sebaliknya, sastrawan akan “merugi” jika melibatkan diri secara langsung ke dalam politik praktis, sebagaimana dipilih Pram. Meski produktif, sekian karyanya tidak bisa disosialisasikan secara leluasa dan bahkan diberangus di dalam negeri sehingga membuat satu generasi bangsanya tidak bisa membaca dan memberikan apresiasi. Aktivitas politik bagi sastrawan bisa menjadikannya kehilangan nilai universalisme, dan ini sangat merugikan bagi perkembangan kebudayaan dalam arti luas.

Ibarat tubuh, jika seorang sastrawan melibatkan diri secara langsung ke dalam politik praktis maka tubuhnya akan terbelah dan tidak utuh lagi dalam pandangan publik. Efek lanjutnya, publik pun akan terbelah, sebagian bisa mengapresiasi karyanya dengan obyektif, sebagian justru memberangusnya dengan semena-mena. Inilah yang dialami Pram dan karya-karyanya selama Orde Baru.

Sikap abai pemerintah kita terhadap Pram harus dianggap sebagai dosa sejarah yang harus segera ditebus. Dalam hal ini, jika Pram memang pernah berdosa, maka dosanya adalah dosa politik dan sudah ditebus dengan mendekam sekian lama sebagai tapol. Sebagai seorang sastrawan, Pram tak pernah berdosa, bahkan sangat banyak berjasa dengan melahirkan karya-karya sastra yang sangat memesona dan selayaknya diberi penghargaan tinggi oleh pemerintah atas nama bangsa dan negara.

Ketika Pram menjadi redaksi koran Harian Rakjat dan tokoh Lekra di masa Orde Lama yang gemar memberangus karya seniman non-Lekra, bisa disebut juga dosa politik karena posisinya itu lebih bersifat politis dibanding sebagai sastrawan. Sejumlah sastrawan dan seniman non-Lekra yang pernah menjadi korban pemberangusan oleh Pram telah memaafkannya.

Jika pemerintah memang ingin membangun kebudayaan yang bermartabat, selayaknya segera memberi penghargaan pada Pram. Bentuknya bisa mengangkatnya sebagai pahlawan nasional.Pemerintah juga selayaknya membangun proyek penerbitan untuk menyosialisasikan karya-karya Pram agar bisa dibaca oleh semua anak sekolah kita.

Rasanya sangat ironis jika anak-anak sekolah di Malaysia begitu bersikap apresiatif terhadap karya-karya Pram karena pemerintah di sana cukup apresiatif terhadap karya sastra anak bangsa serumpun, tapi anak-anak sekolah di Indonesia justru tidak mengenal karya- karya Pram karena sulit menemukannya di perpustakaan-perpustakaan sekolah.

Jika pemerintah kita tetap abai terhadap prestasi Pram sebagai sastrawan kelas dunia, rasanya layak khawatir suatu ketika muncul cibiran bangsa lain dalam berbagai bentuk. Misalnya, Pram diakui sebagai sastrawan ASEAN terbesar dan terpenting dan karena itu di Malaysia dibangun museum atau perpustakaan dengan label Pram. Otonomi daerah

Sesuai semangat otonomi daerah, penghargaan pada Pram bisa saja diberikan Pemerintah Kabupaten Blora atau diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena Pram lahir di Blora, Jateng. Ini tentu tidak berlebihan, mengingat Pram telah diakui dunia sebagai sastrawan besar dengan bukti hampir semua karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Jika Pemkab Blora atau Pemprov Jateng memberi penghargaan pada Pram, bentuknya harus bernilai edukatif dan monumental. Misalnya, mengabadikan nama Pram menjadi nama ruas jalan, museum, perpustakaan, dan universitas yang dibangun Pemkab Blora dan Pemprov Jateng.

Penghargaan pada sastrawan besar sekaliber Pram tentu bukan berlebihan jika dibandingkan dengan penghargaan pada atlet berprestasi. Jika di Tasikmalaya ada Gedung Olahraga Susi Susanti karena atlet bulu tangkis ini berprestasi meraih medali emas di Olimpiade, tentu di Blora atau di Jateng layak dibangun gedung atau taman budaya dengan nama Pram.

Jika penghargaan yang proporsional pada Pram bisa diberikan Pemerintah Indonesia, atau Pemkab Blora dan Pemprov Jateng, Pram tentu seakan-akan dapat lebih hidup abadi bersama karya-karyanya sehingga dapat menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

Dan, Pram memang telah memberi teladan: bahwa untuk terus produktif dan kreatif demi bangsa dan negara tidak harus sebatas ketika hidup bebas tapi juga ketika sedang dibuang atau dipenjara; bahwa kebebasan fisik dan biologis bisa saja dirampas, tapi bukan kebebasan kreatif. Kini, setelah Pram wafat, saatnya bangsa dan negara Indonesia belajar menghargainya!

*) Penggiat Komunitas Sastradipati, Jawa Tengah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *