Amiruddin Al Rahab*
http://oase.kompas.com/
Proses peralihan kekuasaan di Papua dari Belanda ke Indonesia di mata elite-elite Papua tampak begitu panjang dan tersirat menekan perasaan. Ketika kekuasaan Indonesia hadir, sebagai Pamong Praja yang dididik Belanda secara modern untuk membangun politik dan pemerintahan dengan etos kerja keras, mereka ini seperti anak ayam kehilangan induk didadak oleh rajawali.
Hari-hari panjang transisi kekuasaan dari Belanda ke Indonesia di Papua hampir tak dikenal dalam literatur sejarah dan politik Indonesia. Sosok dan peranan orang-orang Papua yang telah mampu menjalankan roda pemerintahan hilang dalam peta sejarah dan politik Indonesia. Akibatnya transisi kekuasaan di Papua seakan menjadi dunia yang asing sekaligus tanpa catatan sejarah. Oleh karena itu, Papua seakan meloncat secara tetalogis ke dalam Indonesia.
Implikasinya adalah kekuasaan Indonesia yang hadir di Papua 40 tahun lebih melupakan sesuatu yang paling berharga dalam membangun politik di Papua, yaitu pengalaman batin dan persepsi elite-elite Papua sendiri dalam menjalankan dan mengelola kekuasaan dan pemerintahan. Itu semua terjadi karena Indonesia terlalu Jakarta sentris dari dulu sampai kini.
Saling curiga
Buku ini menguak perjumpaan yang asing antara Indonesia dan Papua. Indonesia selalu melihat para elite terdidik Papua sebagai orang-orang yang pikirannya telah diracuni ?bahaya laten separatisme? oleh Belanda.
Oleh karena itu, harus terus-menerus diwaspadai dan kapan perlu dihancurkan. Sementara elite terididik Papua, meskipun telah diinkoporasi ke dalam birokrasi Indonesia, tetap memandang Indonesia sebagai pihak yang tidak ramah, selalu melecehkan, dan tidak bisa dipercaya sepenuhnya.
Semua itu tersirat dalam buku ini melalui kesaksian 17 orang pionir pemerintahan di Papua sejak era Belanda. Oleh karena itu, penulis buku ini pantas diacungkan jempol karena berhasil menggali “harta karun” yang disembunyikan selama ini. Harta karun itu adalah kesan dan sikap dari para elite-elite generasi pertama Papua ketika peralihan kekuasaan di Papua berpindah tangan dari Belanda ke Indonesia. Akibat kesan dan sikap Pamong pionir itu diabaikan, bahkan dipaksa dihilangkan, Indonesia gagal belajar dari mereka dalam mengelola Papua sampai kini.
Dalam khazanah ilmu politik selalu dipandang bahwa peran elite jauh lebih menentukan ketimbang peran khalayak umum. Hal itu terjadi karena elite lebih banyak terlibat dalam proses politik dan memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan, sekaligus mengontrolnya. Maka dari itu, persepsi dan sistem nilai yang diyakini oleh elite jauh lebih berpengaruh terhadap jalannya politik dan pemerintahan daripada nilai yang berkembang di khalayak umum.
Maka dari itu, menelisik dan memahami pengalaman para elite suatu masyarakat, terutama Papua, menjadi sangat penting saat ini. Apalagi Indonesia sedang bergegas membenahi seluruh sendi-sendi kepemerintahan dalam rangka memperbaiki hubungan pusat dan daerah. Pembenahan itu saat ini disebut proses desentralisasi yang memberikan peran jauh lebih besar kepada para elite daerah, khususnya penyelenggara pemerintahan (pamong praja) dalam menjalankan roda pembangunan politik dan sosial-ekonomi di daerah.
Sejarah lisan
Secara metode, penulisan buku ini membawa angin baru dalam melihat dan menuliskan sejarah politik dan kepemerintahan di Papua. Dalam situasi kelangkaan dokumen dan terbatasnya orang yang mau buka suara, metode wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci merupakan pilihan yang sangat tepat.
Pilihan ini dalam historiografi modern dikenal dengan metode sejarah lisan. Dengan metode sejarah lisan, penulis buku ini berhasil menyajikan dengan memikat memori dan sekaligus refleksi atas pengalaman elite terdidik Papua yang menjadi pegawai Pemerintah Belanda (binnenlands bestuur) dan kemudian menjadi pegawai Pemerintah Indonesia. Informasi tangan pertama yang jernih menjadi kekuatan dalam metode sejarah lisan.
Dengan metode sejarah lisan ini, ada beberapa sumbangan pengetahuan yang dapat diberikan oleh buku ini. Pertama adalah orang-orang Papua, khususnya mereka yang menjadi pegawai pemerintah (pamong), bukanlah serta-merta pengikut Belanda, melainkan adalah orang-orang yang sedang membangun kemampuan dirinya untuk mengelola pemerintahan jika terjadi perubahan. Kedua, sebagian besar dari para pamong pionir ini telah berpikir dan bertindak untuk membangun satu birokrasi modern yang memiliki kemampuan menjawab masalah yang dihadapi rakyat secara langsung sejak dari kampung sampai ke kota. Ketiga, para pionir Papua ini meskipun bertahan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia, persepsi mereka sebagai pihak yang diabaikan tetap ada. Akibatnya, persepsi orang Papua yang buruk terhadap seluruh praktik budaya politik dan birokrasi Indonesia juga tetap bertahan.
Seluruh wawancara atas 17 orang pionir pamong Papua diuraikan dalam 17 bab yang sangat memikat. Setiap bab memaparkan pengalaman setiap orang. Ke-17 orang itu hampir satu generasi, yaitu generasi yang mengenyam pendidikan calon pegawai pemerintahan Belanda di OSIBA (Opleiding School voor Inheemse Bestuurs Amtenaren) di Jayapura.
Dari 17 pamong pionir ini ketika diwawancara untuk buku ini berusia rata-rata di atas 65 tahun, yang termuda adalah Barnabas Suebu (gubernur sekarang). Sementara yang lainnya pensiun dari pegawai pemerintahan Indonesia dengan posisi camat sampai eselon satu di pemerintahan provinsi dan kabupaten.
Pengalaman berharga yang pantas menjadi contoh adalah tentang turne para pejabat ke kampung-kampung, penguasaan dan penggunaan bahasa daerah yang baik, adanya laporan yang rutin tentang pelaksanaan tugas dan perkembangan keadaan serta dihargainya inovasi dan kreativitas pelaksana lapangan. Hal-hal baik ini amburadul selama dalam birokrasi Indonesia.
Papua oleh Papua
Terlepas dari segala kekurangannya, sungguh buku ini luar biasa. Ini adalah buku pertama yang memaparkan kesaksian orang Papua sendiri tentang pengalaman mereka dalam menjalankan roda pemerintahan di era Belanda sampai Republik Indonesia ada di tanah Papua.
Inilah buku pertama mengenai sejarah pemerintahan dan politik di Papua yang dilakoni sendiri oleh orang Papua. Jika buku ini tersebar luas di Papua tentu akan banyak memengaruhi norma dan persepsi orang Papua terhadap penyelenggaraan pemerintahan di masa lalu dan masa kini. Sementara bagi orang luar Papua, buku ini bisa menjadi informasi pembanding atas sejarah pemerintahan Indonesia di Papua yang terlalu Jakarta sentris.
Para pamong Papua masa kini yang mendapat otonomi khusus sudah semestinya becermin pada norma-norma yang dianut, pengalaman dan semangat kerja para paitua yang telah merintis pemerintahan di masa lalu ini. Sementara itu, para penguasa pemerintah pusat di Jakarta setelah membaca buku ini perlu introspeksi diri dalam mengelola politik dan pemerintahan di Papua agar tidak mengulangi kesalahan seperti di masa lampau.
Bagi para peneliti dan intelektual Papua dan luar Papua, buku ini sangat perlu untuk dibaca dan dicerna agar dalam melihat dan menyimpulkan masalah-masalah Papua tidak terperangkap dalam simplifikasi yang merugikan. Selamat membaca.
*) Peneliti Masalah Politik dan HAM di Papua, Koordinator Pokja Papua di Jakarta.