Sastra dari Temu Sastrawan Indonesia

Ahda Imran
http://pr.qiandra.net.id/

KARYA sastra dan fenomena sastra sebagai perbincangan niscaya menghendaki adanya sebuah desain dari dan ke arah mana perbincangan itu hendak difokuskan, untuk sekaligus juga mengandaikan bahwa perbincangan itu akan menawarkan berbagai pemikiran serta berbagai sudut pandang atas fenomena tersebut. Artinya, sastra sebagai peristiwa perbincangan mensyaratkan betapa peristiwa itu harus berhulu dari desain pembacaan atas fenomena yang tengah terjadi, sebelum kemudian penetapan sebuah fokus terhadap fenomena itu melahirkan semacam frame tematik. Desain frame tematik inilah yang lantas diolah untuk mencari dan menemukan berbagai persinggungannya ke sejumlah hal, termasuk menetapkan orang-orang yang akan terlibat dan dibayangkan bisa memberi kontribusi pemikiran ke dalam perbincangan itu.

Di tengah manajemen penyelenggaraannya yang rapi, sambutan, dan pelayanan yang memuaskan, bahkan cenderung memanjakan; sayangnya inilah yang tidak dimiliki oleh Temu Sastrawan Indonesia (TSI) I yang berlangsung di Jambi, 7-11 Juli 2008. Pertemuan yang dihadiri sekitar seratus sastrawan dari seluruh Indonesia ini tentu akan lebih memuaskan dan menarik seandainya saja ia bisa mempertemukan berbagai gagasan pemikiran ihwal fenomena kesusastraan Indonesia, paling tidak dalam sepuluh tahun terakhir ini. Mulai industri penerbitan karya sastra yang melahirkan sejumlah best seller dan bahaya kelatahan pasar yang mengikutinya, sayembara atau anugerah-anugerah karya sastra dengan hadiah puluhan hingga ratusan juta rupiah, pencapaian estetis dari generasi terbaru sastra Indonesia, hingga mati surinya kritik sastra.

Akan tetapi, sekali lagi, sayangnya inilah yang tidak dimiliki TSI I. Seratus sastrawan, dari mulai generasi Hamzad Rangkuti dan Dinullah Rayes, Ahmadun Yosi Herfanda, Afrizal Malna, Trianto Triwikromo, Acep Zamzam Noor, Marhalim Zaini, hingga generasi Heri Maja Kelana, datang dan berkumpul di Kota Jambi dalam sebuah peristiwa perbincangan yang tanpa desain frame tematik apa pun. Maka menjadi tidak aneh jika kemudian ketiadaan desain tematik yang semestinya bisa menjadi frame perbincangan inilah yang menyebabkan TSI I terkesan tidak menawarkan gagasan pemikiran dan atau isu sastra apa pun.

Jika pun hendak disebut bahwa TSI I di Kota Jambi ini melahirkan sesuatu, itu tak lebih dari terbentuknya sebuah lembaga yang dibayangkan bisa menjadi wadah bagi para sastrawan Indonesia, yakni Aliansi Sastra Indonesia (ASI). Institusi ini lahir berbarengan dengan gagasan ihwal agenda penyelenggaraan berbagai event sastra di kota-kota berikutnya yang berbeda dengan TSI I.

Ketiadaan desain tema dalam TSI I agaknya telah terbaca sejak awal. Akan tetapi, TSI I tampaknya memang seolah sengaja berangkat dari permasalahan kesusastraan secara umum atas nama keberagaman dalam karya sastra Indonesia dari masa ke masa. Ia hendak merangkum seluruhnya, dari mulai pendidikan sastra, kritik sastra, media massa, hak cipta, atau pencapaian estetis dalam puisi dan prosa. Tentu saja permasalahan yang serba umum semacam ini bukan tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi perbincangan dan perdebatan yang menarik. Namun, karena ia tidak dihadapkan pada satu frame tema tertentu, nyaris sebagian besar sesi perbincangan dalam TSI I, luput mengeksplorasi seluruhnya itu menjadi semacam benang merah yang langsung berkorelasi dengan fenomena sastra yang tengah terjadi.

Oleh karena itu, yang dipaparkan para pembicara lagi-lagi adalah permasalahan yang itu-itu juga, seperti, misalnya, perbicangan ihwal sastra dan media massa dengan hanya merujuk pada dua jenis media, yakni koran dan penerbit. Tak ada eskplorasi pengertian lebih jauh ihwal hubungan sastra dan media massa yang meniscayakan bentuk media berikutnya seperti sastra cyber. Demikian pula dengan ledakan industri penerbitan karya sastra yang melahirkan keseragaman atas nama sugesti pasar; dari mulai nama pengarang, judul, hingga desain cover bukunya.

Hal yang sama juga terjadi dalam perbincangan ihwal kritik sastra. Namun pada perbincangan ini, sesungguhnya Afrizal Malna telah menawarkan pandangan yang menarik tentang keberadaan kritik sastra yang menurutnya telah diambil alih oleh industri penerbitan, panitia berbagai sayembara, dan para redaktur budaya. Untuk itulah Afrizal meragukan keberadaan kritik sastra di Indonesia, juga uraian Hari S. Haryono yang meragukan kelangsungan hidup kritik sastra di tengah masyarakat yang tak memiliki tradisi kritis. Namun sayangnya, alih-alih mengemuka sebagai perdebatan, perbincangan lebih banyak berputar-putar memerkarakan fungsi kritik.
**

perdebatan terjadi bukannya dalam pembahasan ihwal fenomena kritik sastra, hak cipta, estetika puisi dan prosa, atau pendidikan sastra, perdebatan hangat para sastrawan terjadi dalam sesi pembentukan wadah para sastrawan. Sejak awal gagasan pembentukan wadah ini telah membuat sebagian peserta terbagi dua; antara yang tidak menyetujui adanya wadah dan yang menghendakinya. Keduanya memiliki argumen. Pada yang pertama, wadah atau lembaga yang dibayangkan itu tidak akan ada gunanya. Bahkan dicurigai, wadah semacam itu hanya akan digunakan oleh banyak kepentingan.

“Seorang teman mengusulkan nama Indonesian Writer United untuk nama organisasi para sastrawan tersebut. Wah, mirip klub sepak bola terkenal di Inggris dong. Lalu terpikirlah oleh saya nama-nama lain yang mungkin lebih membumi, misalnya, Perserikatan Sastrawan Indonesia Baru (Persib), Perserikatan Sastrawan Setengah Baya (Persibaya), dan banyak lagi. Sejumlah nama lain yang terkesan lokal terus bermunculan dalam kepala saya. Tapi sebuah pertanyaan muncul, apakah menulis karya sastra bisa disebut sebagai profesi seperti halnya dokter, insinyur, advokat, guru, atau satpam?” ujar penyair Acep Zamzam Noor yang tampil sebagai pembicara.

Sementara bagi mereka yang menghendaki lahirnya sebuah wadah, membayangkan wadah itu bisa menjadi advokasi para sastrawan yang mengalami penindasan akibat karyanya dianggap berbahaya seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Dari berbagai kasus pemberedelan karya sastra dan nasib sastrawannya, nyaris tak ada lembaga dalam komunitas sastra yang melakukan pembelaan dan advokasi.

Inilah yang dituturkan oleh penyair Solo Sosiawan Leak tentang nasib penyair Wiji Thukul yang tidak mendapatkan perhatian atau advokasi apa pun dari institusi atau komunitas sastra seperti lembaga Komunitas Sastra Indonesia (KSI). Akhirnya dalam perdebatan yang cukup ramai diputuskanlah perlunya dibentuk sebuah wadah para sastrawan yang fungsinya mengadvokasi nasib sastrawan dan karyanya yang mengalami pemberedelan atau pelarangan. Wadah tersebut diputuskan dengan memililih bentuk keorganisasiannya sebagai sebuah aliansi; Aliansi Sastra Indonesia (ASI).

Apakah kelak ASI yang lahir dari even TSI I 2008 di Jambi akan mampu menjawab permasalahan yang kerap dihadapi oleh para sastrawan, tentu terlalu pagi untuk menjawabnya. Tapi apa pun, TSI I 2008 telah menjadi permulaan yang menarik untuk memeriksa kembali konsep penyelenggaraan berbagai even sastra di Indonesia. Keputusan inilah yang juga lahir dari TSI I 2008, yakni penyelenggaraan pertemuan sastrawan Indonesia di berbagai daerah yang menggunakan jasa “kurator” sehingga berbagai event pertemuan sastrawan akan menampilkan keberbagaian tema.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *