MENYONGSONG GENERASI TANPA KORUPSI

Maman S. Mahayana *

Dalam satu atau dua dasawarsa ke depan, mungkinkah di negeri ini lahir generasi tanpa korupsi? Selepas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sejumlah kasus besar yang melibatkan beberapa anggota DPR, Jaksa, dan para petinggi negara, harapan menuju generasi tanpa korupsi bukanlah sebuah utopia. Apalagi jika ada gerakan bersama untuk menyatakan perang melawan korupsi. Oleh karena itu, langkah pemberantasan korupsi perlu diikuti dengan berbagai usaha pencegahannya.

Kinerja KPK, meski sangat layak dihormati, agaknya belum sampai pada prestasi puncak. Masih terlalu banyak kasus korupsi dengan skala raksasa yang dipetieskan dan menunggu pembongkarannya. Catatan Kompas (21/7/2008) menunjukkan, betapa akutnya penyakit korupsi melanda semua jajaran pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan berbagai langkah pencegahannya harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Sesungguhnya capaian KPK, betapapun spektakulernya, akan menggelinding sia-sia jika tidak diikuti dengan serangkaian gerakan pencegahan. Bukankah tindak pencegahan jauh lebih penting daripada pemberantasan! Maka, tindakan yang tak kalah mendesaknya yang harus dilakukan KPK adalah mengembangkan langkah-langkah pencegahan.

Apakah reputasi KPK atas terungkapnya kasus penyuapan Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani, Al-Amin Nasution, dan kasus korupsi lainnya, akan diselesaikan dengan penuh tenggang rasa atau ditempatkan sebagai momentum menciptakan efek jera. Jika hendak menciptakan efek jera, maka tidak dapat lain, kecuali memulai langkah spektakuler dengan memberi hukuman seberat-beratnya. Oleh karena itu, patut dipertimbangkan hukuman maksimal bagi pejabat negara yang korup dan terlibat penyuapan. Bahkan, jika mungkin: hukuman mati! Dengan cara itu, kengeyelan Artalyta yang begitu leluasa mengatur skenario kesaksian, pandangan –yang seolah-olah tak merasa berdosa— Urip Tri Gunawan di persidangan, dan keakraban serta senyum sumringah Al-Amin Nasution dalam menjawab pertanyaan wartawan, tidak bakal kita jumpai lagi pada para koruptor dan pejabat negara yang terlibat penyuapan manakala mereka dijatuhi hukuman maksimal. Tindak korupsi dan suap-menyuap mesti ditempatkan sebagai perbuatan yang tidak dapat dianggap main-main. Jadi, sekali lagi, inilah momentum yang baik menanamkan efek jera bagi para koruptor dan pemberi—penerima suap.

Selain membangun sebuah monumen yang bernama efek jera, sekaranglah saatnya KPK membuat fondasi yang kokoh untuk menciptakan generasi tanpa korupsi. Dalam konteks itu, KPK harus sudah mulai bersiap-siap membuat ribuan poster besar dengan wajah para koruptor dan pejabat negara yang brengsek. Dalam poster itu disertakan semacam biografi singkat tentang kasusnya, hukuman yang diterima, kerugian negara, dan perbandingannya jika uang negara yang diselewengkan itu digunakan untuk kepentingan bangsa. Sebut misalnya, uang 6,2 miliar yang digunakan Artalyta untuk menyuap Urip itu, dimanfaatkan untuk kesejahteraan korban lumpur Lapindo, beasiswa dan biaya pendidikan, menciptakan lapangan kerja, atau menghidupi para petani.

Jika ribuan poster itu sudah dicetak, tugas berikutnya adalah memasangnya di segenap ruang kerja semua departemen, di ruang-ruang publik, bahkan boleh juga di tempat-tempat ibadah agar setiap orang yang akan beribadah di sana tak lupa ikut mendoakan mereka: “Semoga pengkhianat rakyat ini, arwahnya segera diterima di sisi Tuhan.” Dengan cara itu, mereka tidak hanya memperoleh hukuman berat, tetapi juga hukuman yang berupa sanksi sosial. Jika itu dilakukan, niscaya akan terbangun stigma: betapa nistanya menjadi koruptor!

Selain membuat poster para koruptor yang sudah mendapat keputusan hukum tetap, juga perlu menciptakan stigmatisasi melalui slogan, imbauan, perintah, sampai pada kecaman, penistaan dan propaganda. Tengok saja apa yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang dalam usahanya menciptakan stigma atas Belanda dan sekutunya. Pengumuman pemerintah, laporan jurnalistik, sandiwara, film, ucapan tahun baru, karya sastra, bahkan juga iklan, kerap mencerminkan usaha stigmatisasi. Instruksi Panglima Perang Bala Tentara Dai Nippon, misalnya, berbunyi: “Nama-nama negeri dan kota diseloeroeh poelaoe Djawa jang mengingatkan kepada zaman pemerintah Belanda almarhum ditoekar dengan nama-nama menoeroet kehendak ra’jat.” Iklan jamu Cap Potret Nyonya Meneer bergambarkan pesawat tempur Jepang yang sedang melakukan pengeboman terhadap armada laut Amerika dan Inggris. Iklan film “Malaria”, selain memuat nama dan gambar bintang film, juga disertai kata-kata: “Musuh kita ialah Inggeris, Amerika dan Malaria!/Semuanya harus dibasmi!/Lihatlah pilem Malaria/Dibuat oleh Nippon Eiga Sha.

Dalam masa singkat pemerintah pendudukan Jepang, berbagai media massa, melalui peran Barisan Propaganda (Sendenbu) dan Jawa Syimbun Kai, sebuah lembaga sensor yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang bersangkutan dengan penerbitan dan pementasan, telah berhasil mencipta stigma bagi Belanda dan sekutunya.

Pemerintah Orde Baru (Orba) secara efektif juga menciptakan stigma bagi anggota PKI, anak-istri, dan sanak keluarganya. Dengan kata keramat anti-Pancasila dan bahaya laten komunis, setiap apa pun yang berkaitan dengan PKI laksana sebuah jalan hitam menuju jurang kegelapan yang bakal membenamkan karier, masa depan, dan martabat keluarga. Maka, tindakan apa pun yang merongrong penguasa Orba, penyelesaiannya mudah saja: anti-Pancasila dan bahaya laten komunis!

Selama ini, dalam semua kasus korupsi, para pelaku yang telah menjalani masa hukuman, begitu gampang diterima di tengah masyarakat. Kerabat, anak-istri, sahabat, bahkan berkeras melakukan pembelaan, seolah-olah tindak korupsi sebagai perbuatan biasa yang segera dapat dimaafkan begitu saja. Segalanya diselesaikan dengan kompromi yang penuh tenggang rasa. Oleh karena itu, sejak dini, dalam keluarga atau pendidikan di sekolah, perlu ditanamkan kesadaran tentang kejujuran, budi pekerti, dan kepedulian sosial. Sebagai usaha menanamkan nilai-nilai, KPK perlu kiranya bekerja sama dengan pelukis, sastrawan, penyair, komikus, untuk membuat berbagai hal tentang dampak korupsi dengan berbagai stigmanya.

Perhatikan beberapa larik puisi Agus R Sarjono berikut ini: … Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah/mereka ke rumah-rumah bapak dan ibu guru/untuk menyerahkan amplop berisi perhatian/dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu/untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan/nilai-nilai palsu yang baru…/ Jika puisi ini di tempel di ruang-ruang kelas, maka guru-murid setiap hari seperti diingatkan, disindir untuk tidak melakukan segala kepalsuan. Bukankah cara ini efektif menanamkan nilai-nilai, membangun etika kejujuran. Jadi, jika kita sepakat hendak memberantas korupsi sampai ke akarnya, langkah-langkah pencegahan melalui penciptaan stigma dan penanaman nilai-nilai, agaknya bukan sesuatu yang mustahil untuk menyongsong generasi tanpa korupsi!
***

_____________________
*) Maman S. Mahayana, lahir di Cirebon, Jawa Barat, 18 Agustus 1957. Dia salah satu penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (2005). Menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FS UI) tahun 1986, dan sejak itu mengajar di almamaternya yang kini menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI). Tahun 1997 selesai Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Pernah tinggal lama di Seoul, dan menjadi pengajar di Department of Malay-Indonesian Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan. Selain mengajar, banyak melakukan penelitian. Beberapa hasil penelitiannya antara lain, “Inventarisasi Ungkapan-Ungkapan Bahasa Indonesia” (LPUI, 1993), “Pencatatan dan Inventarisasi Naskah-Naskah Cirebon” (Anggota Tim Peneliti, LPUI, 1994), dan “Majalah Wanita Awal Abad XX (1908-1928)” (LPUI, 2000).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *