Biennale, Anti-Barat, Kesadaran Semu

Wahyudin *
jawapos.com

BIENNALE seni rupa terkadang butuh kenaifan. Pada saat-saat tertentu -seperti yang berlangsung dalam Jogja Biennale X-2009, 11 Desember 2009-10 Januari 2010- ia bahkan sebuah kenaifan itu sendiri.

Kenaifan itu sudah tentu berkenaan bukan dengan kebijaksanaan menumbuhkembangkan biennale sebagai tradisi kreatif yang berwibawa di jagat seni rupa dalam dan luar negeri, melainkan kebanalan pikiran yang bertendensi menafikan sejarah panjang perhelatan seni rupa dua tahunan ini dengan dalih ”memuliakan seniman”, ”menyapa masyarakat kebanyakan”, dan ”jangan lagi mengandalkan pola pikir Barat atau negeri mana pun”. Sebab, ”Jogja ya Jogja” yang ”punya karakter” dan local wisdom sendiri.

Dalih -sinonim dengan muslihat- adalah alasan (yang dicari-cari) untuk membenarkan suatu perbuatan. Pengertian ini saya petik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 289) untuk mengisyaratkan bahwa dalam Jogja Biennale X-2009 telah terjadi -meminjam judul karya instalasi Entang Wiharso- ”kejahatan identitas” dan ”kejahatan estetika” terhadap tradisi seni rupa ini yang dibenarkan oleh pelabi ”gugur gunung”. Sebab, ”setiap biennale harus punya identitas dan harus pula berbeda” -alih-alih ”jangan setiap biennale harus sama secara konsep dan kondisi.”

Yang mengejutkan, akal helah itu dimaklumatkan oleh orang-orang yang telah mencapai derajat budayawan, sejarawan seni rupa, dan mistikus cinta yang dipuja-puja oleh seorang penulis telah mencapai puncak kecerdasan berbahasa.

”Bagaimana mungkin kenaifan semacam itu terjadi?” tanya seorang perupa yang telah malang melintang di forum-forum seni rupa internasional kepada saya sehari setelah Jogja Biennale X-2009 berakhir.

”Sangat mungkin bahwa biennale telah menjadi simbol penting dalam khazanah seni rupa Jogjakarta sehingga setiap orang merasa berkepentingan memaknainya, bahkan secara manasuka,” jawab saya dengan naif.

Persoalannya, atas nama kepentingan itu, mereka mengklaim diri membawa sesuatu yang baru: ”Gumregah-nya penciptaan karya seni itu mampu mewakili pandangan bahwa ini ada sesuatu yang baru” -dalam perhelatan Jogja Biennale X-2009. Dengan ini mereka menyatakan diri berhak ”mendobrak nama yang itu-itu saja” untuk mencairkan ”kevakuman pemaknaan ‘berkarya’ secara bebas.”

Apa hasilnya? Sejumlah orang menyerupakan klaim itu seperti kata pepatah lama: ”air beriak tanda tak dalam”. Dengan demikian, salah satu hasil Jogja Biennale X-2009: ”biennale” telah menjadi kata yang membingungkan. Ia seolah-olah makhluk liar yang datang dari negeri antah-berantah dan dapat dengan mudah diringkus-rampung dalam sebulan.

Padahal, sudah menjadi pengertian umum, biennale adalah perhelatan seni rupa dua tahunan yang berkehendak mempresentasikan perkembangan estetika dan pencapaian artistika seorang perupa atau kelompok perupa sepanjang dua tahun terakhir. Pengertian ini kita tahu dibangun di Venesia pada 1895, dan sejak saat itu, dalam khazanah seni rupa internasional, Venesia Biennale dikenal sebagai biennale pertama dan paling terkenal di dunia hingga sekarang menjadi rujukan biennale-biennale di negara mana pun.

Bahkan, Havana Biennale -kali pertama digelar pada 1984– di Kuba yang notabene sebuah negara pemeluk teguh komunisme, tetap menyandarkan diri pada pengertian biennale yang mengada di pengujung abad ke-19 itu. Begitu pula dengan biennale-biennale yang ada di sejumlah kota di Tiongkok.

Dengan demikian, biennale -memparafrase kata-kata Goenawan Mohamad- bukanlah rangkaian makna atawa pengertian yang datang dari langit dan selesai sebelum subuh. Maka bagaimana bisa Jogja Biennale -kali pertama digelar pada 1988- hendak menafikan pengertian yang telah menyejarah itu?

Saya menduga kehendak menolak ”pola pikir Barat atau negeri mana pun” dan menyangkal standardisasi perhelatan biennale sebagaimana pengertian tersebut di atas, tidaklah lahir dari sikap anti-Barat, tapi lebih karena orang-orang yang bersangkutan memiliki kepribadian yang terbelah. Yaitu, memiliki satu cakrawala pengetahuan sebagai elite intelektual dan cakrawala pengetahuan lain yang sama sekali berbeda sebagai anggota masyarakat seni rupa.

Dalam cakrawala pengetahuan estetika Marxis, sebagaimana diterangkan Henri Arvon, kepribadian yang terbelah itu mencerminkan watak seseorang yang berkesadaran semu -yaitu suatu kesadaran yang mengagung-agungkan kepentingan publik bahwa ”seni bukan hanya milik orang yang mengerti seni, tetapi harus mampu menyapa masyarakat kebanyakan”. Namun, tak mau peduli apa arti sapaan itu di mata masyarakat karena menganggap hal itu sebagai faktor subjektif, ”suatu yang relatif dan tidak ada batasnya.”

Tidakkah kesadaran semu itu serupa topeng moral yang difiktifkan dengan ciamik? Atas nama kepentingan publik, khalayak kebanyakan harus diistimewakan -pun wajib memuliakan perupa yang paling bawah sekalipun- tetapi mengabaikan pencapaian-pencapaian artistika dari perupa-perupa terbaik dan terpenting dalam perhelatan ini dengan dalih: semua itu suatu yang relatif, dan tidak akan ada batasnya.

Tidakkah dalih itu semacam alusi yang ironik? Atas nama identitas, konsep kuratorial yang dianggap bersandar pada pola pikir Barat ditolak dengan teori yang dipinjam dari Barat pula. Tidakkah itu sama saja dengan makan ketela rebus pakai garpu dan pisau?

Maka, apa artinya ”Jogja yang punya karakter”? Benarkah itu sebuah ”identitas” yang memungkinkan kita menarik garis pembatas bahwa Jogjakarta berbeda dengan Venesia, Sau Paulo, Tokyo, Paris, Sydney, Havana, Lyon, Johannesburg, Berlin, Beijing, dan Singapura?

Dengan menganggap ”Jogja yang punya karakter” -jangan-jangan itu sekadar klaim buta atas ”politik identitas” yang terbit dari sikap asal berbeda antara kita dan mereka yang jadi mengeras dalam perhelatan ini karena kita ogah mempertautkan diri untuk tidak mengatakan malu- dengan format dan standar internasional, sementara kita masih punya persoalan dengan apakah itu ”Jogja yang punya karakter.”

Dengan meletakkan tanda kutip dalam kalimat Jogja yang punya karakter, saya teringat John Pemberton, antropolog Amerika, yang membubuhi tanda kutip dalam kata Java di bukunya yang terkenal itu, On the Subject of ”Java”?, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tujuh tahun lalu.

Jogjakarta adalah bagian dari Jawa yang berada dalam tanda kutip itu -dan dengan demikian, dalam tafsir saya ia adalah sebuah ”subjek” yang belum-sudah, yang selamanya tak mungkin dapat diringkus-tuntas dalam salah-dua pengertian. Karena itu, saya sangat sepakat dengan pendapat Goenawan Mohamad: ”Jawa memang harus selalu dengan tanda kutip. Jawa yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang ada paling-paling Sala yang berbeda dengan Jogja, Jogja Kauman yang berbeda dengan Jogja Keraton.”

Maka, apa pula itu ”Jogja ya Jogja” yang selalu dikumandangkan dalam perhelatan ini. Pertanyaan ini anggaplah sebagai semacam ”pengakuan dosa” dari seseorang yang telanjur dicap -dengan fitnah dan ancaman- bebal dan tak tahu berterima kasih, dan dengan demikian memang pantas dimacetkan.

Apa boleh buat. Sebuah biennale bisa juga sebuah ”kemacetan” yang lebih mirip pesta kegembiraan yang meriah lepas ketimbang sebuah perhelatan yang khusyuk, yang kita bisa mengapresiasi dan mempelajari karya-karya seni rupa bermutu, sekaligus tahu pertimbangan mengapa karya-karya itu memang sungguh-sungguh setimbang.

Dengan begitu, sudah seharusnya kita menempatkan biennale sebagai sebuah tradisi kritis yang memberi kita kepastian bahwa perkembangan estetika dan pencapaian artistika para perupa Jogjakarta memang bisa diukur dengan faktor dan kriteria tertentu -dan dengan ini pula kita punya sandaran yang jelas bukan hanya untuk berkomunikasi dengan masyarakat seni rupa internasional, tapi juga untuk menyurat yang silam, menyingkap yang tersembunyi, dan menggurat yang menjelang, dalam praksis berseni rupa di Jogjakarta.

*) Mantan kurator Jogja Biennale X-2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *