Film sebagai Pencerah Bangsa

Yusri Fajar *
__Harian Surya, 24 Des 2010

Festival film Indonesia 2010 usai digelar. Film karya sutradara Hanung Bramantyo Sang Pencerah yang awalnya terlempar dari nominasi, setelah terjadi pergantian dewan juri, film tentang perjuangan pendiri Muhammadiyah ini akhirnya meraih sejumlah penghargaan. Mutu memang harus menjadi pertimbangan utama dalam festival, meskipun keputusan juri tak selalu bisa memuaskan. Di Amerika, penilaian film oleh lembaga semacam Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences (AMPAS) yang melibatkan sekitar 5000 orang juri handal juga masih membuahkan kekecewaan. Terlepas dari realitas ini, film Indonesia harus terus berbenah.

Di tengah serbuan film-film impor yang mendominasi bioskop, toko dan persewaan VCD/DVD, kebangkitan film Indonesia sungguh dinanti. Film-film barat tidak merepresentasikan masyarakat dan persoalan sosial politik ekonomi serta budaya Indonesia. Lokalitas Indonesia mestinya menjadi lahan eksplorasi insan film. Meskipun niat dan idealisme para sineas untuk mencerdaskan bangsa dengan mengangkat berbagai isu penting negeri sendiri harus berhadapan dengan selera masyarakat yang sudah terbiasa budaya dan gaya hidup yang sering digambarkan dalam film barat.

Film Indonesia bertema pendidikan, kemiskinan, korupsi, konflik sosial, lingkungan dan nasionalisme dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap realitas-realitas ironis di sekeliling masyarakat. Dulu, pencekalan film Yang Muda Yang Bercinta yang dibintangi sastrawan W.S. Rendra ditengarai terkait dengan beberapa adegan dalam film tersebut, di mana Rendra membaca puisi-puisi protes yang membuat penguasa marah. Kini film-film seperti Naga Bonar 2 dan Alangkah Lucunya Negeri Ini yang secara eksplisit menelanjangi kebobokran negeri ini leluasa ditonton karena penguasa tak lagi ‘mengkebiri’. Maka, sineas tidak perlu mendongkrak film dengan mengeksplotasi seks dan dunia mistik. Masih banyak tema dan pengalaman hidup yang layak difilmkan termasuk dari karya-karya sastra berkualitas.

Publik, film dan sastra

Diakui atau tidak, film Indonesia mendapat suntikan dari sastra. Film adaptasi novel-novel berkualitas mendapat apresiasi positif. Film Laskar Pelangi, Sang Pemimpi dan Ketika Cinta Bertasbih misalnya, mampu menyedot perhatian publik. Bahkan beberapa film adaptasi diputar dan diapresiasi di berbagai ajang internasional. Seperti Laskar Pelangi yang ambil bagian dalam festival film Berlin 2009. Film ini mampu membuka cakrawala masyarakat karena diangkat dari novel Andrea Hirata yang menceritakan ironi pendidikan dan figur guru beserta anak didiknya yang termarjinalkan.

Meskipun film adaptasi merupakan ‘simplifikasi’ karya sastra, penonton tetap tertarik menikmati. Keberhasilan film adaptasi dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, karya sastra yang diadaptasi telah dibaca dan menginspirasi jutaan orang. Jutaan pembaca karya ini menjadi aset berharga bagi para sineas yang ingin mengangkat sastra dalam film. Novel-novel best seller membuka jalan kesuksesan film adaptasi. Terlepas dari keuntungan ini, sineas punya tugas berat mentransformasikan unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik sastra ke layar lebar.

Kedua, pembaca karya sastra penasaran terhadap visualisasi teks. Jika membaca karya sastra terbatas pada imajinasi atas tokoh, latar, peristiwa, dan konflik, maka film menawarkan penceritaan melalui gambar dan suara. Para penonton mendapatkan pengalaman berbeda karena mereka dituntut menggunakan indera penglihatan, pendengaran, dan pikiran. Pada konteks ini, film bisa efektif memengaruhi kondisi psikologis penonton. Realitas ini tidak harus melahirkan debat tajam tentang inferioritas dan superioritas sastra dan film. Kedua media ini secara historis saling melengkapi dan mendukung. Meskipun demikian, para sineas mestinya tidak bergantung pada karya sastra.

Festival bukan tujuan

Revitalisasi film nasional sebagai media pencerahan tidak boleh berhenti pada ajang festival karena tujuan membuat film bukan sekedar lomba dan hiburan, namun menyampaikan pesan moral. Festival film pertama dilaksanakan di Venesia Italia pada tahun 1923 berdasarkan paradigma kreasi-kreasi artistik tidak semata memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial budaya dan politik yang bermanfaat bagi peradaban. Festival juga bukan ajang mencari legitimasi juri karena esensi pengakuan dan penerimaan film justru terletak pada khalayak luas. Ironisnya, konflik-konflik yang terjadi dalam tubuh lembaga atau komite kesenian seringkali mengorbankan mutu artistik dan nilai-nilai kultural dalam karya. Para sineas Indonesia harus mengedepankan kualitas dan kepentingan masyarakat luas dari pada friksi internal.

Lebih jauh, film Indonesia harus berbeda dengan film-film Hollywood yang cenderung mengedepankan komersialitas, kepentingan hegemoni ekonomi, dan komodifikasi kehidupan glamour serta skandal artis dalam ajang festival. Meski tak bisa lepas dari aspek industri, film Indonesia perlu terus menekankan urgensinya sebagai media pelestari identitas kultural dan pendorong kemajuan bangsa. Sudah saatnya sineas-sineas muda yang peduli terhadap persoalan bangsa melahirkan karya-karya bermutu. Jika nanti go internasional, nilai-nilai luhur budaya Indonesia akan menjadi ciri khas dan berkontribusi bagi peradaban dunia.

Konferensi Acting in Film di Universitas Postdam Jerman 2-4 September 2010
*) Peserta Konferensi ‘Acting in Film’ 2010 di Uni Postdam Jerman/
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unibraw Malang
Dijumput dari: http://www.facebook.com/note.php?note_id=476992718060