Sastra Angkatan 2000, Sastra Aurat?

Dari PSN XIII di Surabaya (2-Habis)
I Nyoman Suaka *
Bali Post, 17 Okt 2004

Dibandingkan sastra di negara-negara serumpun seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, sastra Indonesia memasuki tahun 2000 mengalami perubahan drastis. Perubahan itu sangat menonjol terutama munculnya pengarang-pengarang wanita Indonesia. Pengarang ini menampilkan tema-tema cerita tentang wanita dan gerakan feminis yang terlalu berani menyuguhkan hal-hal seputar aurat, berbau porno, dan seks. Cerita-cerita seperti itu jarang ditemui di negara-negara serumpun.

DEMIKIAN terungkap dalam seminar Pertemuan Sastra Nusantara (PSN) XIII di Surabaya, 27-30 September 2004 yang dihadiri para sastrawan ASEAN. Dua pengarang wanita Indonesia yang sering menampilkan seks dan seputar aurat tersebut di antaranya adalah Ayu Utami dan Jenar Maesa Ayu. Seorang peserta seminar menyebutkan karya-karya kedua pengarang itu berkecenderungan menampilkan sastra syahwat. Novel tersebut sangat sukses di pasaran dan sudah mengalami cetak ulang bebarapa kali. “Kalau karya-karya itu tidak dibendung, bagaimana nasib generasi muda di tanah air nanti?” tanya peserta seminar itu kepada Taufik Ismail yang saat itu menampilkan makalah berjudul “Sastra dan Dunia Pendidikan, Pengalaman di SMA di Indonesia”.

Taufik Ismail tak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia mengajak kepada peserta seminar agar menoleh ke belakang tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Pada zaman Orde Lama, kata Taufik, pemerintah yang berkuasa saat itu sangat represif. Banyak koran, majalah dan penerbitan sastra dibredel. Kemudian lahir Orde Baru yang membuka kran demokrasi pembangunan. Namun sayangnya, hanya bertahan tiga tahun saja, kemudian tindakan represif dilakukan lagi. Lalu zaman datang bagaikan bendungan air. Dinding bendungan pun jebol dan air mengalir sangat derasnya, kata Taufik mengibaratkan situasi waktu itu. Sehingga muncul kebebasan berpendapat dan berekspresi di masyarakat.

Apa yang kita baca dalam sastra mengenai aura wanita atau seks kini, menurut Taufik Ismail, adalah sebagian kecil saja dari masalah moral yang dihadapi bangsa Indonesia. Secara jujur, ia mengajak peserta seminar untuk memahami tentang kondisi bangsa Indonesia yang memang bergelimang dengan VCD porno dan sangat mudah didapat. Sebenarnya, masalah sastra aurat atau sastra syahwat yang dikeluhkan tadi, adalah hanya setitik pasir di lautan luas yang dipenuhi dengan pornografi.

Menyimak diskusi seperti itu, tampaknya sastra di Malaysia dan Brunei Darussalam tidak separah seperti di Indonesia. Kedua negara yang punya banyak persamaan identitas budaya itu, hampir tak mengenal sastra yang mengundang birahi. Sastrawan Malaysia yang juga ketua Gabungan Organisasi Penulis Nasional (Gapena) Malaysia, Prof. Dr. Tan Sri Dato Ismail cukup kaget mendengar diskusi itu. Sebab di negaranya, penerbitan buku-buku sastra mendapat seleksi yang ketat dari Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Lembaga ini berada di bawah pemerintah Malaysia yang merupakan pusat segala kegiatan sastra dan budaya seluruh negeri yang dijalankan dalam satu atap.

DBP adalah lembaga otonom yang pimpinannya dilantik oleh Menteri Pendidikan dan dikontrol oleh Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan dan majelis Raja-raja. Dengan kontrol seperti itu, maka karya-karya sastra yang terpilih saja bisa diterbitkan, tentunya karya yang dapat membangkitkan rasa kebangsaan. Di Brunei Darussalam, pemerintah kerajaan mempercayakan pembinaan kehidupan bersastranya pada kementrian Kebudayaan, Belia dan Sukan (Pemuda dan Olah Raga) yang menaungi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Kebijakan di negara Brunei dalam hal penerbitan buku-buku sastra tak jauh beda dengan Malaysia.

Nasib sastrawan dan penulis di Malaysia sangat mujur kalau dilihat dari dana dan fasilitas yang diperolehnya. Mereka termasuk sastrawan negara yang memperoleh fasilitas cukup dari pemerintah. Fasilitas itu, misalnya, perawatan rumah sakit dan tiket penerbangan kalau melakukan kunjungan ke luar negeri. Sebaliknya, sastrawan Indonesia, justru harus membiayai sendiri kehidupan bersastranya. Sastrawan Malaysia hidup sangat layak hanya dari kegiatan bersastra. Dengan kehidupan yang cukup layak serta mendapat bantuan penuh dari pemerintah, bisa jadi kondisi seperti itu dapat membelenggu kreativitas para sastrawan. Karya-karyanya tentu harus seiring dengan kebijakan pemerintah setempat. Tema-tema cerita yang diangkat — seperti diakui Siti Zainon Ismail dari Malaysia, Masuri Salikun dari Singapura dan Dr. Ampuan Haji Brahim bin Ampuan — kebanyakan tentang moral, agama dan kemasyarakatan. Hampir tak dijumpai karya-karya sastra yang mengarah ke pornografi.

Dana dan Fasilitas

Singapura tidak memiliki sistem seperti di Brunei dan Malaysia. Namun, pemerintah Singapura sangat murah hati memberi fasilitas dan dana kepada organisasi Melayu. Sastrawan Singapura, Masuri Salikun mengatakan, lembaga semacam DBP di Malaysia juga dimiliki pemerintah Singapura yang diberi nama Majelis Bahasa Melayu Singapura (MBMS). Badan ini mendapat pendanaan langsung dari pemerintah tiap tahun sekitar 60 ribu dolar Singapura untuk kegiatan-kegiatan sastra. MBMS juga secara rutin menyelenggarakan Bulan Bahasa Kebangsaan Bahasa Melayu, Anugerah Persuratan untuk sajak, cerpen dan novel terbaik. Selain itu juga mencari tokoh sastra yang berhak atas Anugerah Sastra Tun Sri Lanang.

Malaysia, sejak dipimpin Perdana Menteri Mahathir Muhamad, menerapkan kebijakan ekonomi baru yang menomorsatukan kemakmuran rakyat pribumi. Seiring dengan kebijakan tersebut, terutama sastra Melayu sebagai representasi sastra pribumi mendapat limpahan dana yang cukup besar. Sebagai bukti, DBP memiliki kantor yang megah di Jalan Dewan Bahasa, Kuala Lumpur. Langkah ini juga diikuti pemerintah Brunei yang juga mengguyur dana dan fasilitas kepada organisasi Asterawani (Angkatan Sastrawan-sastrawati Brunei). Sastrawan Singapura yang tergabung dalam ASAS 50 (Angkatan Sastrawan 50) juga mendapat subsidi dana besar dari pemerintah setempat. Sejarah munculnya PSN pertama kali digagas oleh Malaysia dan Singapura 30 tahun lalu. Indonesia serta Brunei menyambut baik gagasan itu untuk menjembatani persaudaraan Melayu serumpun. Pada setiap PSN, biasanya dilahirkan beberapa resolusi yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh negara-negara anggota. Pada PSN I sampai XI, beberapa resolusi yang amat penting adalah, PSN mendesak agar pemerintah masing-masing negara menempatkan sastra dan budaya sebagai unsur penting dalam pembangunan. Pemerintah masing-masing negara diharapkan melakukan penelitian dan kajian mendalam mengenai kebudayaan Melayu Nusantara, mengadakan bengkel sastra bersama, mempermudah peraturan lalu lintas perdagangan buku lintas negara, mengusahakan pertukaran penerbitan sastra, dan menyelenggarakan penghargaan semisal Anugerah Sastrawan Nusantara.

Memperhatikan beberapa usulan itu, menurut Viddy AD Daery, sastrawan yang beberapa kali telah mengikuti PSN di luar negeri, ternyata hanya Indonesia yang tidak melaksanakannya. Dilihat dari bantuan dana dan fasilitas yang diterima, hanya sastrawan Indonesia yang bernasib malang dibandingkan sastrawan negara serumpun. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap sastra sangat kurang seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian Taufik Ismail. Dalam bidang pendidikan, pemerintah tidak memberi ruang sastra yang layak dalam kurikulum sekolah. Pemerintah juga memungut pajak sastra mulai dari penerbitannya, honor pengarangnya, sampai penjualannya.

Maka dari itu, kegiatan PSN bagi pemerintah Indonesia bisa dipakai bercermin. Sudah saatnya pemerintah memperhatikan sastra seiring dengan perhatian di bidang ekonomi. Bagi sastrawan, wadah PSN itu bukan sebagai gelanggang akademik, tetapi sebagai media ekspresi untuk bertukar pikiran dengan mengedepankan identitas bersama di bawah bendera Melayu Serumpun.

*) I Nyoman Suaka, IKIP Saraswati, Tabanan.
Dijumput dari: http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2004/10/17/ap4.html

PuJa

http://sayap-sembrani.blogspot.com/