MAYOR VS INDIE, SASTRA VS POPULER *

(Sebuah Tanggapan untuk Muarif)


Sunlie Thomas Alexander **

/1/
SEBETULNYA apa yang diungkapkan Muarif dalam esainya “Politik Literasi, Buku Sastra, Penulis Muda” di Jurnal Ruang, 01 Oktober 2017, tidaklah sepenuhnya keliru. Diakui atau tidak, fenomena mudahnya menerbitkan buku lewat penerbit indie pada tahun-tahun belakangan ini memang kerap tak sebanding dengan kualitas (naskah) buku yang diterbitkan (dan diharapkan).

Namun begitu, Muarif tampak terlalu bergegas menarik kesimpulan dan cenderung mengeneralisasi bahkan menyederhanakan persoalan. Ada banyak kerancuan argumentasi yang harus dipertanyakan dalam tulisannya tersebut.

Untuk menganalisa suatu fenomena, apalagi yang terkait dengan industri, kita tentu tak bisa serta merta membacanya sekilas pintas kemudian menyimpulkannya begitu saja. Tetapi mesti mengacu kepada konteks dan menggunakan frame of view yang lebih luas dalam memandang persoalan.

Kemudahan menerbitkan buku saat ini jelas tak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi cetak seperti fotokopi digital dan Print on Demand (POD). Betapa tidak, apabila sebelumnya kita hanya mengenal mesin cetak offset, sehingga oplah minimal pun mesti berada pada kisaran 500 eksemplar ke atas sekali running untuk menutupi biaya operasional yang cukup tinggi; lewat teknologi fotokopi digital dan POD, buku bisa dicetak berapa pun jumlahnya sesuai dengan permintaan, bahkan hanya satu eksemplar.

Fenomena perkembangan teknologi percetakan inilah yang syahdan membuat penerbit indie terus menjamur. Dan sebagai konsekuensinya, terkesan siapa pun bisa menerbitkan buku dengan gampang di luar perkara kualitas naskah asalkan “punya duit”. Belum lagi fenomena ini kemudian ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan hadirnya toko-toko buku online dan pemasaran melalui media sosial. Alhasil, selain ongkos produksi yang relatif terjangkau, kerumitan permasaran yang dulunya hanya mengandalkan toko buku konvensional pun kini bukan lagi kendala.

Sehingga, seperti yang dikatakan Muarif dalam esainya: “Tak ayal, penulis-penulis baru bermunculan, dari yang sekadar untuk gengsi agar bisa disebut sastrawan hingga sekadar untuk kepentingan jabatan seorang pegawai negeri.”

Tetapi Muarif lupa bahwa seperti halnya penerbit-penerbit mayor (beroplah besar dan tercatat sebagai anggota IKAPI), para penerbit indie pun tidaklah bisa disamakan begitu saja satu sama lain. Sebab masing-masing dari mereka juga memiliki orientasi dan visi-misi tersendiri.

Ada penerbit indie yang semata-mata berorientasi bisnis, yang memang didirikan untuk meraih keuntungan finansial belaka; namun ada penerbit indie idealis bahkan amat idealis, yang sangat selektif dalam memilih naskah untuk diterbitkan. Dan ada pula penerbit indie yang menempuh “jalan tengah”, cukup idealis tetapi juga tak menolak para penulis yang bersedia merogoh kocek sendiri untuk menerbitkan buku.

Ah, saya kira penerbit indie jenis pertamalah yang notabene “dikecam” oleh Muarif sebagai penerbitan berbayar yang menghasilkan karya sastra instan. Dan itu tidaklah salah, karena tujuan penerbit seperti ini memang hanya untuk kepentingan profit semata. Sehingga tak heran jika mereka tak peduli apakah buku-buku yang mereka terbitkan berkualitas atau tidak. Sebab mereka sama sekali tak berkepentingan (dan merasa harus bertanggungjawab) atas mutu sebuah buku selain hanya menyediakan jasa penerbitan (mulai dari layout, desain cover, mengajukan ISBN, sampai proses cetak). Wajarlah kemudian jika mereka pun akhirnya dicari oleh para penulis instan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan legitimasi, baik sebagai penulis maupun sastrawan. Ya, tentu saja dengan membayar biaya tertentu sesuai penawaran atau harga paket atau kesepakatan. Praktek itulah yang dikenal sebagai vanity publishing (penerbitan berbayar), sebuah istilah yang masih kerap dirancukan dengan self-publishing!

Namun, tidaklah demikian dengan penerbit indie jenis kedua yang biasanya didirikan atas dasar idealisme (bahkan di antaranya atas nama ideologi tertentu). Jenis penerbit indie semacam inilah yang dimaksudkan oleh Irwan Firmansyah alias Irwan Bajang, pendiri Indie Book Corner (IBC), dalam wawancaranya dengan Radio Buku sebagaimana dikutip oleh Muarif. Yakni penerbit-penerbit indie yang didirikan sebagai gerakan menolak hegemoni penerbit mayor sebagai industri kapitalisme dengan cara membangun kreativitas, sikap independen, dan otonom. Penerbit jenis ini seringkali jauh lebih selektif dan ketat dalam mempertimbangkan naskah lantaran salah satu hal yang ingin mereka lawan adalah arus besar selera pasar yang selama ini justru dimanjakan oleh penerbit-penerbit mayor.

Sementara itu, jenis penerbit indie ketiga yang memilih “jalan tengah” umumnya bertolak dari pertimbangan logis yang terkait dengan persoalan modal. Tentu bukan lagi rahasia jika sebagian penerbit indie ini hanya berangkat dari “modal nekat” plus semangat dan idealisme belaka. Karena itu mereka pun perlu mencari ongkos produksi bagi buku-buku “ideal” mereka. Dan salah satu caranya yaitu dengan melayani permintaan-permintaan self-publishing maupun vanity publishing. Sehingga biaya yang dibayarkan oleh para penulis itu nantinya dapat mereka pergunakan untuk membiayai penerbitan-penerbitan mereka yang “ideal dan serius”. Hal ini saya pikir adalah sebuah jalan kompromi.

Saya tidak tahu apakah Muarif mengetahui jika sejumlah penerbit mayor terkadang (secara diam-diam maupun terang-terangan) juga melakukan praktek vanity publishing ini tanpa mempedulikan apa isi buku yang mereka terbitkan, yang penting dibiayai oleh penulis?

/2/
YA, karena itulah saya kira patut dipertanyakan di sini, benarkah semua buku terbitan penerbit mayor—yang konon menurut Muarif melewati seleksi ketat—itu memang dapat dijamin kualitasnya?

Belum tentu dan acap terbukti tidak! Sebab, bukankah—di luar masalah praktek vanity publishing pun—sebagai industri kapitalisme, beberapa penerbit mayor justru lebih kerap mempertimbangkan kelayakan sebuah naskah bukan dari kualitasnya tetapi dari laku tidaknya produk itu di pasaran? Bahkan, alih-alih berupaya membangun pasar buku yang “sehat” dengan mengedepankan bacaan yang cerdas dan kritis, seringkali para penerbit mayor ini malah lebih memilih memanjakan selera pasar, tak peduli seburuk apapun selera tersebut. Sehingga dalam hal ini, mereka pun bisa dikatakan ikut “berdosa” menyumbangkan “karya buruk tak berkualitas jaman sekarang”. Dan saya pikir hal ini tak ubahnya dengan fenomena industri sinetron dalam dunia pertelevisian kita.

Seperti diungkapkan Irwan Bajang dalam percakapan via pesan WhatsApp dengan saya (06/10/2017), kecenderungan industri buku yang selalu menimbang untung-rugi dan ceruk pasar mainstream inilah yang kemudian menyebabkan pasar buku reguler menjadi homogen. Karena itu, penerbit-penerbit indie yang idealis pun bertekad untuk melawan iklim yang tidak sehat tersebut.

“Apa yang sedang ramai, jadi efek domino penerbitan dalam pusaran pasar. Akibatnya selera publik menjadi seragam. Tidak banyak pilihan untuk bacaan lain, karena selera publik telah terbentuk oleh banyaknya buku-buku tadi,” demikian kata Irwan.

Oleh sebab itu, kehadiran penerbit indie disamping memberikan kesempatan kepada para penulis muda/baru untuk menerbitkan karyanya, juga bermaksud menciptakan pasar yang lebih variatif. Selain itu—masih menurut Irwan Bajang—royalti di penerbit indie juga lebih fair dan menghargai penulis. Penerbit indie bisa memberikan royalti 15-40% kepada penulis. Hal ini bisa terjadi lantaran saat ini penerbit indie umumnya lebih memilih memasarkan produk mereka melalui penjualan online, sehingga mereka tak terkena banyak potongan dalam pendistribusian.

“Untuk masuk ke toko buku, potongan distribusinya berkisar 57-65 persen. Itu kan gila! Padahal melalui pemasaran secara online, penerbit dan penulis bisa berinteraksi dan bertransaksi secara langsung dengan pembeli. Gagasan gerai-gerai buku konvensional itu kan sudah usang di era digital? Ini respon jaman. Ada-tidak adanya gerai buku sudah tidak begitu berpengaruh,” lanjutnya.

Apakah hal-hal di atas itulah yang membuat sejumlah penulis sastra serius memilih penerbit indie untuk menerbitkan karyanya? Ternyata masih ada alasan lain lagi.

Kedung Darma Romansha contohnya, memilih novelnya Telembuk: Dandung dan Kisah Cinta yang Keparat (IBC, 2017)—yang baru-baru ini masuk lima besar Kusala Khatulistiwa 2017—diterbitkan oleh penerbit indie karena alasan tidak ingin novel yang bersetting dunia prostitusi, panggung dangdut, serta pergaulan para pemabuk dan tukang kelahi di daerah Indramayu itu mengalami banyak penyensoran (atau setidaknya “penghalusan bahasa”) dalam proses editing. Suatu hal yang mana kerap dilakukan oleh para penerbit mayor Indonesia, yang—entah mengapa—acapkali mengalah (untuk tidak dikatakan “keder”) pada norma atau aturan moralitas tertentu, sehingga pada gilirannya justru cenderung beresiko “mengusik” nilai kesastraan sebuah karya sekaligus kurang menghargai kecerdasan pembaca.

Padahal jagat sastra [semestinya]—seperti pernah diungkapkan oleh cerpenis Damhuri Muhammad dalam esainya “Sastra (A) Moral?” di Kompas, 22/6/2005—adalah jagat cermin, “cermin hidup” (mir’ah al hayat) yang tidak pernah berdusta dalam memantulkan bayangan realitas kemanusiaan (secara) apa adanya, bayangan cantik rupa atau buruk rupa “wajah” jamannya.

“Saya sudah berpengalaman dengan novel pertama saya yang diterbitkan oleh penerbit mayor. Rasanya tak enak sekali. Bangunan lokalitas yang saya bangun jadi cukup terganggu,” begitulah kata Kedung kepada saya. Maklum, novel Telembuk memang bertaburan adegan seks dan kata-kata kasar sesuai dengan konteks cerita dan setting lokalitasnya.[1]

Ya, karena itu, di sinilah buku indie dalam bentuknya yang paling ideal, seperti juga musik dan film indie, seyogianya merupakan spirit perlawanan terhadap industri-pasar kapitalis yang manipulatif. Ia adalah suara keberagaman yang dengan nakal (baca: kreatif) dan terkadang nekat merayakan perbedaan dan kebebasan berkarya.

/3/
OLEH sebab itu, menurut saya, pernyataan Muarif bahwa “sesungguhnya politik literasi kaum muda yang menerbitkan karya-karyanya secara mandiri tidak memiliki basis intelektual yang cukup kuat” dalam hal ini bukan saja tidak kritis namun juga tak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan saya tak berhasil menemukan argumentasi Muarif dalam esai pendeknya ini yang berlandaskan fakta dan kajian-pemikiran cukup kokoh, selain hanya berupa pernyataan-pernyataan bombastis yang terkesan sarat dengan tendensi kepentingan (entah apa). Karena itu pula, tidaklah heran jika tulisannya tersebut kemudian memperoleh reaksi agak keras dari kalangan pembaca.

Berapa banyakkah buku sastra terbitan indie maupun mayor yang telah dibaca dan dikaji secara serius oleh Muarif, sehingga ia berani menyimpulkan bahwa para penulis yang karya-karyanya diterbitkan secara mandiri, (kebanyakan) kurang “bersungguh-sungguh” dalam kerja kreatif? Seyakin apakah ia jika para penulis sastra indie ini tidak “jatuh-bangun” dan “berdarah-darah” dalam proses kreatif mereka, sehingga ia bisa begitu enjoy mengeluarkan pernyataan bahwa “menjadi penulis dengan menerbitkan buku sastra, untuk saat ini, boleh dikatakan nyaris tanpa perjuangan” dan karena itu mesti dibedakan dengan pengarang-pengarang Indonesia yang berkarya di luar penerbit Balai Pustaka pada tahun 1900 hingga 1924, seperti RM Tirto Adhi Soerjo, Hadji Moekti, Mas Marco Kartodikromo, Semaoen, dan S. Goenawan?
Lagipula apakah pembandingan tersebut memang sesuai konteks dan cukup subtansial? Bukankah setiap jaman memiliki konteksnya masing-masing? Apakah Balai Pustaka sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial pada masanya dapat diperbandingkan dengan penerbit-penerbit mayor market oriented jaman sekarang? Bisakah spirit perlawanan RM Tirto Adhi Soerjo dkk terhadap kekuasaan kolonial diperbandingkan begitu saja dengan upaya para penulis muda masa kini mendobrak hegemoni industri kapitalistik dan kejenuhan pasar?

Lantas, apa pula relevansinya Muarif membandingkan politik literasi Orde Baru yang berhasil membungkam buku-buku sastra atau benturan politik literasi antara pengarang-pengarang Lekra dan kelompok Manikebu dengan fenomena penerbit indie ini?

Apakah Muarif bermaksud mengatakan bahwa sebagian buku para penulis muda yang diterbitkan secara indie saat ini adalah “bacaan liar” yang mesti dikontrol bahkan disingkirkan, seperti halnya Balai Pustaka sebagai lembaga budaya bentukan pemerintah Hindia Belanda hadir untuk mengontrol “bacaan liar” yang diterbitkan para pengarang peranakan Tionghoa dan Indo-Belanda atau sebagaimana Orde Baru membungkam buku-buku sastra yang dianggap “subversif”?

Di sini, terus terang saja saya merasa “gagal paham”. Pembandingan yang dilakukan oleh Muarif, menurut saya, bukan saja sangat tidak arif, tetapi juga sudah menjurus kepada sebentuk kedangkalan dan pendangkalan jika hal ini dilakukannya secara sadar.

Anehnya lagi, kendati Muarif dengan terang-terangan mengkritik (baca: mengecam) sebagian karya para penulis muda yang diterbitkan oleh indie sebagai karya instan asal jadi, ia sepertinya tidak mengerti perbedaan antara karya sastra dan karya populer. Coba perhatikan kutipan berikut ini:

“Pada dasawarsa 1970-an pun benturan politik literasi masih terasa ketika orang memperdebatkan kualitas novel-novel populer sebagai karya sastra atau bukan sastra. Pertanyaan yang kini muncul dalam diri saya adalah apakah novel, kumpulan cerpen, dan kumpulan puisi yang banyak diterbitkan secara mandiri melalui penerbit indie akan bisa diterima kehadirannya dalam setiap perbincangan perkembangan sastra Indonesia sebagaimana novel-novel populer, yang oleh banyak pengamat sastra, telah diakui sebagai warga kesusastraan Indonesia?”

Pertanyaan saya, sejak kapan novel-novel populer oleh banyak pengamat sastra telah diakui sebagai warga kesusastraan Indonesia? Siapa saja para pengamat yang banyak itu? Atau jangan-jangan hanya Muarif sendiri?

Sebab bagaimana mungkin seorang penulis kritik sastra seperti dirinya bisa sampai melontarkan pernyataan bahwa “novel, kumpulan cerpen atau puisi, juga drama, sesungguhnya tidak memerlukan pembelaan dari pihak manapun dalam kehadirannya sebagai sebuah buku sastra”?

Memang benar bahwa sebuah buku sastra yang berkualitas, bahkan menjadi karya yang monumental sekalipun, tidak ditentukan dari siapa pengarangnya, kritikus, juri sayembara penulisan karya sastra, apalagi institusi penerbitannya. Akan tetapi, apakah dengan demikian berarti siapa pun bisa saja mengklaim karya-karya populer sebagai sastra serius, termasuk Muarif? Dapatkah sebuah karya diserahkan begitu saja penilaiannya sebagai karya sastra atau bukan kepada pembaca?

Bagi saya, pernyataan-pernyataan itu bukan saja rancu namun juga terkesan kontradiktif dengan pernyataan ia sebelumnya mengenai umumnya mutu buku sastra indie. Belum lagi ia kemudian dengan seenaknya mencomot nama-nama para penulis seperti Benny Arnas, Adimas Immanuel, Faisal Oddang, Dea Anugrah, Mario F. Lawi, Norman Erikson Pasaribu, Dewi Kharisma Michelia hingga Okky Madasari dan Eka Kurniawan yang disebutnya sebagai penulis-penulis muda yang “terus berproses untuk menjadi penulis yang kian matang” dan “tampak tidak tergiur memainkan politik literasi yang menolak hegemoni tertentu sebagai basis perjuangan karya-karya sastranya” tanpa menyertakan penjelasan argumentatif yang cukup memadai sama sekali.

Adakah Muarif tahu bahwa buku kumpulan cerpen Benny Arnas, Bulan Celurit Api, sebelum diterbitkan oleh Penerbit Koekoesan pernah ditolak oleh penerbit Akar Indonesia yang (dapat) dikategorikan indie?[2] Lagipula, apakah Penerbit Koekoesan bisa benar-benar digolongkan sebagai penerbit mayor? Tahukah Muarif kalau buku-buku puisi Mario F. Lawi juga diterbitkan oleh penerbit indie? Dan buku Dea Anugrah manakah yang diterbitkan oleh penerbit mayor? Bukankah semua buku Dea—kumpulan puisi Misa Arwah dan kumpulan cerpen Bakat Menggonggong—diterbitkan secara indie oleh IBC dan Mojok?

Ah, agaknya Muarif bahkan tidak tahu kalau novel Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka, jauh sebelum diambil alih oleh Gramedia Pustaka Utama, telah diterbitkan terlebih dulu oleh penerbit Jendela bekerja sama dengan Akademi Kebudayaan Yogyakarta (AKY)! Atau, bagaimana novel yang versi Inggrisnya yang diterbitkan oleh New Directions dan meraih penghargaan perdana World Readers itu pernah ditolak mentah-mentah oleh sejumlah penerbit…[3]

Ya, sebagaimana juga ia tampaknya tidak tahu kalau politik sastra bisa dimainkan oleh seseorang yang memiliki uang dan relasi kekuasaan seperti Denny JA untuk mengangkat diri dan karyanya (terutama lewat buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh), atau betapa besarnya pengaruh sebuah komunitas sastra dengan jaringan luas seperti KUK (kini Komunitas Salihara) dan media massa dalam mempromosikan novel Saman berikut sosok Ayu Utami, bahkan hingga jauh ke Eropa.[4]

/4/
SEKALI lagi, benarkah Muarif memang begitu lugunya sehingga tidak memahami perbedaan antara sastra serius dan karya populer? Atau, barangkali (justru) memang sengaja ingin mengaburkan batas keduanya seperti yang pernah dilakukan oleh sebuah penerbit besar di Yogyakarta beberapa tahun silam?

Apakah sebuah novel percintaan yang berakhir dengan happy ending dapat begitu saja dikategorikan sebagai karya sastra? Cukupkah sebuah cerpen horor yang membuat Anda tak berani tidur sendirian disebut sebagai karya sastra? Bisakah sebuah puisi yang ditulis oleh seorang remaja putri untuk pacarnya digolongkan sebagai karya sastra?

Ah, jika saja sastra sesederhana itu, tamatlah sudah sejarah sastra Indonesia, bahkan dunia. Padahal karya sastra sesungguhnya tak hanya sekadar pelipur-lara: yang membuat Anda tersenyum bahagia di akhir cerita; atau membuat Anda terharu dan berurai air mata karena kemalangan nasib tokoh-tokohnya; atau membuat Anda tertantang oleh teka-teki pembunuhan yang tak kunjung terjawab; atau membuat Anda termotivasi oleh semangat perjuangan tokoh utamanya yang tak kenal menyerah, pun membuat iman Anda semakin tebal berkat kesalehan yang ditunjukkan tokoh-tokohnya.

Karya sastra sejatinya justru kerapkali membuat kita mempertanyakan hidup ini dan mengajak kita memandang dunia dari perspektif yang paling bizar; membuat iman kita goyah, terguncang bahkan hilang; membuat kita menyangsikan setiap potensi kebenaran yang tersedia; membuat kita menertawakan penderitaan dan kemalangan kita sendiri. Ia senantiasa meninggalkan gema lebih panjang daripada yang kita duga selepas membaca.

Ya, saya kira, hanyalah orang awam saja yang bakal menganggap semua puisi, cerpen, novel, dan drama sebagai karya sastra. Dan lantas kepada mereka, kita harus menyerahkan penilaian apakah sebuah karya termasuk sastra berkualitas atau tidak?

Duh, jika ini yang terjadi, saya rasa memang tidaklah aneh apabila novel-novel populer best seller seperti Ayat-ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy dan Laskar Pelangi karya Andrea Hirata pun dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi hanya gara-gara keduanya laris manis di pasaran!

Padahal, yang pertama hanyalah sebuah novel dakwah dengan karakter utama “Superman versi agama” yang dihiasi dengan romantisme ala sinetron Indonesia, sementara novel kedua adalah buku motivasi yang dikemas dalam bentuk novel semi memoar.

Dan kerancuan mengerikan sekaligus menggelikan ini tentu saja adalah akibat absennya kritik sastra yang sehat dan berwibawa! Selain itu, ia juga dapat dilihat sebagai sebuah fenomena yang lazim muncul pada masyarakat yang sakit. Yakni masyarakat yang membutuhkan penghiburan, peneguhan iman, atau motivasi ala Mario Teguh sebagai obat penawar. Ya apa boleh buat, inilah potret masyarakat pembaca kita secara umum, yang lebih mengandrungi buku-buku praksis ketimbang buku kritis.

Celakanya, kerancuan ini kemudian makin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian penulis kita memang tidak memiliki watak sadar diri seperti yang ditunjukkan oleh penulis novel populer Amerika Serikat, Stephen King, lewat buku memoarnya On Writing. Dimana, kendati ia sangat produktif (dengan lebih 50 novel tebal yang hampir semuanya best seller), namun tetap dengan sadar diri menempatkan namanya sebagai penulis kelas dua yang jauh berada di bawah Ernest Hemingway, William Faulkner, atau John Updike dalam piramida penulis Amerika…[5]

Maaf, saya kira sastra bukanlah sekadar basa-basi, Pak Muarif![]

Catatan:

[1] Dalam esainya “Sastra yang bicara seks: mau ngomong apa sih?”, Katrin Bandel menulis: Kalau untuk karya-karya lain yang sudah saya sebut di atas, pertanyaan “mau ngomong apa sih lewat cerita seputar seksualitas?” selalu terasa relevan, untuk novel Telembuk pertanyaan itu menjadi mubazir. Lingkungan yang dipilih sebagai setting novel tersebut memang mengharuskannya banyak bercerita tentang seks. Dengan demikian, lingkungan dan prilaku manusia yang diceritakan sekadar hadir sebagai sesuatu yang memang eksis, dan demikian adanya. Lihat Katrin Bandel, Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial (Yogyakarta: Sanata Dhama University Press, 2016), hlm. 66-67.
[2] Hal ini pernah saya dengar langsung dari Raudal Tanjung Banua, redaksi penerbit Akar Indonesia.
[3] Lihat Eka Kurniawan, “Bagaimana Sebagai Penulis Pemula, Saya Menerbitkan Karya Pertama Kali?” dalam http://ekakurniawan.net/…/bagaimana-sebagai-penulis-pemula-….
[4] Lihat Katrin Bandel, “Politik Sastra Komunitas Utan Kayu di Eropa” dalam https://boemipoetra.wordpress.com/2010/08/12/7/.
[5] Selengkapnya baca Stephen King, On Writing: A Memoir of The Craft (New York: Scribner, 2000).

______________
*) Pernah dipublikasikan di Jurnal Ruang.
**) Sunlie Thomas Alexander memiliki nama lahir Tang Shunli, (lahir di Bangka, Kepulauan Bangka-Belitung, 7 Juni 1977), sastrawan berkebangsaan Indonesia keturunan Tionghoa. Ia dikenal melalui karya-karyanya berupa cerpen, puisi, esai, kritik sastra, catatan sepak bola, dan ulasan seni yang dipublikasikan di berbagai surat kabar serta jurnal yang terbit di Indonesia dan di luar negeri: Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, Media Indonesia, Horison, Suara Merdeka, Jurnal Cerpen Indonesia, Jurnal Poetika, Kedaulatan Rakyat, DetikSport, Jurnal Ruang, Gong, Lampung Post, Bangka Pos, Hai, Nova, Hakka Monthly, dll. Tahun 2016, menerima beasiswa residensi penulis di Taiwan dari Menteri Kebudayaan Republik China Taiwan, dan tahun 2018 menerima beasiswa residensi ke Belanda dari Komite Buku Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *