”Kudeta” Jogja Biennale X

Afnan Malay *
jawapos.com

Perhelatan seni rupa dua tahunan berlabel Jogja Biennale yang kini memasuki bilangan kesepuluh (X) diselenggarakan mulai 10 Desember 2009 hingga 10 Januari 2010. Wahyudin, kurator terpilih melalui audisi yang diadakan Taman Budaya Yogyakarta (TBY), mengajukan tema Gerakan Arsip Seni Rupa Jogja. Isu itu bertujuan apik memetakan perjalanan historis -bentuk karya (pencapaian artistik) dan gerakan yang pernah digagas (konsep estetik) para perupa Jogja: kota utama seni rupa tanah air.

Sayang, realisasi narasi gerakan arsip dalam perhelatan dicederai rivalitas yang dipicu ketegangan antara pemegang otoritas artists interpretation (karya yang dipajang dalam gedung pameran) dan public on the move (karya yang dipajang pada ruang publik). Sejatinya, karya yang disajikan pada ruang publik merupakan komplementer bagi karya yang dipamerkan dalam gedung. Karena itu pulalah, pemegang otoritas ruang publik, Samuel Indratma, tanggung jawab organisatorisnya sebagai koordinator ruang publik. Dan, direktur Jogja Biennale X adalah Butet Kartaredjasa.

Tetapi, pada pintu utama gedung pameran TBY secara mencolok terpajang cuplikan catatan kuratorial yang ditulis oleh tim kurator (Eko Prawoto, Hermanu, Samuel Indratma, dan Wahyudin). Semula Eko dan Hermanu bertanggung jawab mengurus seluk beluk pemajangan karya para perupa (tim display). Sementara itu, Wahyudin dibantu asisten kurator, Nurkholis, Sutrisno, Bramantyo (perupa), Hanif Z.R. (artist management), dan Yoyok Suryo (manajer Jogja National Museum).

Seharusnya, dewan kurator yang terdiri atas Sindhunata, Harry Wahyu, dan Agus Burhan yang berfungsi konsultatif bisa mereduksi hal-hal yang (seharusnya) krusial itu. Kecuali, dalam kenyataannya, mereka sekali dua kali juga ”terjebak” memainkan fungsi eksekutif (yang menjadi tanggung jawab kurator).

Tentu saja ”kerja improvisasi” seperti itu merupakan indikasi buruk atas ketidaksolidan yang terjadi di antara penghelat Jogja Biennale. Terbukti, pada praktiknya terkesan kuat bahwa karya-karya pada ruang publik (walau semula indoor atau outdoor opsi yang ditawarkan kepada para perupa) diupayakan memenangi liputan media ketimbang yang berada di venue (TBY, JNM, Gedung Bank Indonesia, dan Sangkring Art Space). Ruang publik memang cenderung memiliki daya tarik jurnalis karena efek masif dan sensasi yang dihadirkannya. Hingga pada saat pembukaan yang dihadiri Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, direktur Biennale Jogja secara terbuka memuji kerja Samuel Indratma. Mungkin pula kecelakaan, dalam berbagai kesempatan Direktur TBY Dian Anggraini tidak berkesempatan menyambut perhelatan yang diadakan institusinya itu (kedudukan panitia biennale adalah penyelenggara even). TBY adalah pihak yang bertanggung jawab membuat LPj (laporan pertanggungjawaban) kepada Gubernur Sri Sultan HB X. Termasuk lidah kurator yang artikulasinya tak punya ruang: macet. Tentu, bukan pemacetan (jamming) seperti itu yang seharusnya menjadi titik kritik atas Jogja Biennale X.

Jogja Jamming sebagai tajuk sisipan dari Gerakan Seni Rupa Jogja sebenarnya bermaksud menyajikan ”keriuhan” perhelatan seni rupa. Sekalipun ”bersifat menjual”, imbuhan Jogja Jamming yang berniat mulia melenturkan isu pengarsipan seni rupa -kesannya formal akademis- pada praktiknya seakan penghamba pada ruang publik. Tetapi, tidak sedikit publik yang mengira Jogja Jamming adalah suguhan seni rupa yang dapat dinikmati sambil jalan maupun saat berkendaraan pada jam-jam Jogja memang jamming: (pe)macet(an).

Ruang publik, tampaknya, merupakan skenario perhelatan. Apalagi, secara tegas dikatakan Butet bahwa biennale kali ini tidak memberikan ruang jual beli karya (implisit karya yang lazim diminati pasar dalam pikiran konvensional berada dalam venue-venue). Tetapi apa lacur, faktanya adalah indah kabar daripada rupa. Ruang publik mayoritas gagal dipersepsi para perupa sebagai sebuah wilayah yang harus didekati dengan perspektif relasional: bentuk karya-otonomi ruang-otoritas perizinan.

Akibatnya, banyak karya yang berupaya menundukkan eksistensi ruang publik tidak mencoba menyatukan karyanya pada ruang publik yang dipilih. Sekadar menyebut nama: S. Teddy D. dan Popok Tri Wahyudi gagal unjuk karya karena terkendala perizinan. Pertama, disebabkan aparatus negara di level bawah yang menghambat, padahal wali kota dan gubernur merestui penuh. Kedua, panitia tidak cekatan menyiasati perizinan, termasuk komunikasi dengan perupa yang tidak intens.

Ada kenyataan memelas yang lain. Perupa Yerry Padang mengusung lukisan realis raksasa yang memikat bergambar tiga rupa maestro kita: Basuki Abdullah, Affandi, dan Sudjojono. Ia beri judul Postmodernisme Rakyat Agraris dan ajakan Jogo Bonito (main cantik dalam kamus sepak bola). Semula perupa seangkatan Pande Ketut Taman, Diah Yulianti, Aan Arief, Kadafi Kusuma, dan Dipo Andy itu ingin memajang karyanya di areal Bandara Adisutjipto. Kemudian karena izin tidak keluar, dicoba lokasi alternatif di Stasiun Tugu.

Hingga kini, karya tersebut teronggok di luar ruang pameran TBY. Agaknya, tidak terbuka jalan keluar baginya: yang bernapas jogo bonito dan tidak agraris (sangat bergantung pada musim dan arah angin). Itukah sebagian sisi perhelatan yang wacananya (maunya) postmodernisme, tetapi ditangani (nyatanya) masih lumayan agraris? Atau, implikasi dari ”upaya kudeta” setidaknya membuat degradasi sesaat: posisi TBY dan kurator.

Situasi seperti itu sungguh tidak terlalu kondusif untuk merealisasikan rencana pelembagaan biennale. Secara psikologis kita bisa menghayati ilustrasi pada lukisan Hayatuddin bertajuk Hard Landing yang menampakkan hamparan manusia (perupa) yang menumpuk dan bangunan (karya) yang terdesak.

Artinya, pelembagaan itu jangan sampai berhenti sebatas memutus keruwetan pendanaan tiap-tiap biennale, tetapi fokusnya perupa dan karyanya. Pande Ketut Taman membuat karya bertajuk Celebration of Honesty. Tentu saja kita dengan sukacita merayakan kejujuran. Tapi, kejujuran yang didesain Taman dari metal dan wood adalah perayaan kejujuran sepuluh orang (maaf, kebetulan saja biennale kesepuluh) yang menyangga dengan galah panjang hidung seorang tuan.

Kita tentu ingat betul dongeng boneka kayu Pinokio. Tiap kali berbohong, tiap kali itu pula hidungnya memanjang sesenti demi sesenti. Kebohongan seperti itulah yang harusnya kita kudeta: ayo!

*) Pemerhati seni rupa pernah studi di SMSR dan ISI Jogja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *