KEBUDAYAAN MENDESAIN MASA DEPAN (BAGIAN 4- Selesai)

Aprinus Salam *

Mendesain masa depan berbasis kebudayaan adalah bagaimana berpikir, merasakan sesuatu, dan bertindak dengan mempertimbangkan dan mementingkan nilai kemanusiaan, keadilan, atau secara keseluruhan adalah dengan mempertimbangkan berbagai nilai kebajikan (dan kebijaksanaan). Praktik tersebut sekaligus secara kontekstual dihadapkan melawan tantangan (musuh-musuh) kebudayaan. Konsep tersebut secara normatif dan ideologis telah tertulis dalam Pembukaan UUD ’45.

Artinya, teks Pembukaan UUD ’45 selayaknya ditempatkan sebagai teks kebudayaan berbangsa, kebudayaan bernegara. Penempatan teks Pembukaan UUD ’45 secara kultural, bukan sebagai teks politik atau teks hukum, justru menempatkan teks tersebut secara lebih komprehensif sehingga memiliki tenaga yang mendorong secara lentur ke berbagai penjuru kepentingan dan kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memang, kemudian, menjadi masalah bagaimana menerjemahkan, mempraksiskan, dan mengimplementasikan Pembukaan UUD ’45. Hal yang membuat teks Pembukaan ’45 itu “mandul” adalah ketika menempatkan hal-hal yang tertulis itu sebagai tujuan. Ketika hal-hal yang bernilai abstrak dan “mulia” tersebut menjadi tujuan, maka yang sedang dituju sebenarnya adalah suatu kehampaan yang tidak ada tolok ukurnya, juga tidak ada sandaran berpijaknya.

Berapa tahun pun berjalan ke depan, jika pun kondisi semakin membaik, maka tujuan-tujuan itu terus menerus menghantui, seolah tidak pernah tercapai. Hal itu terjadi dikarenakan kemerdekaan, kemakmuran, keadilan, kebahagiaan, kemanusiaan, kesejahteraan, dan sebagainya itu, menjadi tujuan. Sementara, untuk mencapai tujuan itu, kita bersaing, saling sikut, bertengkar, dan berkelahi atas nama keadilan, kemanusiaan, kemakmuran, kemerdekaan, dan demokrasi.

Kebudayaan mendesain masa depan bukan untuk mencapai tujuan itu. Kebudayaan mendesain masa depan adalah memanfaatkan dan mendayagunakan kemerdekaan sebagai cara hidup itu sendiri. Mendayagunakan dan memanfaatkan keadilan dan kebahagiaan sebagai cara bersama menjalani kehidupan. Mendayagunakan nilai kesederajatan dan kesetaraan sebagai praktik hidup bebas ekspresi yang dilindungi semua hukum yang berlaku.

Artinya, kebudayaan mendesain masa depan adalah cara praktik hidup, ilmu yang dipahami bersama bagaimana menjalani kehidupan. Ilmu yang eksplisit dikandung dalam Pembukaan UUD ’45 adalah kebudayaan itu sendiri. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada dominasi dan hierarki, sehingga kehidupan berjalan penuh kenyamanan dan kebahagiaan itu sendiri.

Memang, persoalan yang menjadi kendala adalah begitu banyak nilai-nilai normatif dan ideologis yang kemudian mengkontestasikan dirinya untuk “merebut dunia”, dengan tujuan-tujuan yang, terutama bersifat ekonomis dan politis. Bahkan berbagai norma dan ideologi yang bersaing tersebut, juga menjanjikan keadilan, kebahagiaan, dan memuliakan manusia. Masyarakat kemudian diatur oleh suatu tujuan normatif dan ideologis.

Beberapa ideologi yang kuat (dominan) yang beroperasi, secara tidak kita sadari bahkan telah menjadi praktik hidup kita bersama, yang secara normatif dan ideologis, justru menjauhkan kita dari sandaran bernegara dan berbangsa, yakni Pembukaan UUD ’45. Kini, sebagai praktik berkehidupan, bernegara, bahkan berbangsa, kita terjebak dalam satu situasi yang kompetitif untuk saling berebut menuju dan meraih tujuan-tujuan ideologi yang kita praktikkan tersebut.

Dalam sistuasi dan kondisi tersebut, masyarakat Indonesia perlu memiliki pemahaman baru, apa yang disebut sebagai cara kehidupan yang dibedakan dengan tujuan kehidupan. Semua tujuan justru telah dan bergantung cara kita menjalani kehidupan itu sendiri. Sebagai misal, semua orang ingin masuk surga. Akan tetapi, persoalannya bagaimana cara untuk dapat masuk surga.

Pernyataan tersebut mensyaratkan, tujuan hanya bisa dicapai dengan bagaimana caranya. Cara yang benar secara otomatis telah mendapatkan tujuan itu sendiri. Bukan berarti kemudian tujuan menghalalkan segala cara, sehingga yang terjadi adalah kompetisi dan saling mengalahkan. Hal menghalalkan cara demi tujuan, menyebabkan banyak ketidakadilan, kekerasan, dan kriminalitas.

Cara yang benar dalam mempraktikan keadilan, otomatis telah mendapatkan tujuan keadilan itu sendiri. Cara yang benar dalam mempraktikan kesetaraan demokratis, dalam cara itu telah mendapatkan tujuan itu sendiri. Demokrasi telah berjalan dengan sendirinya.

Dengan demikian, kita tidak perlu terjebak dengan dan dalam angan-angan tujuan. Mari bersama-sama mempraktikkan keadilan, kesederajatan, kemerdekaan, kebahagian, dan berbagai nilai yang mengandung kebajikan tersebut sebagai cara hidup, bukan tujuan hidup.

Dengan cara itu, kita telah menghadirkan sorga di dunia. Sorga dunia didapat, sorga akhirat secara otomatis telah kita dapatkan bersama. Dalam cara itu, kebudayaan telah menjadi prinsip bersama dalam mendesain masa depan. Insyaallah. Aaamiin.
***

*) Dr. Aprinus Salam, M. Hum., Sastrawan kelahiran Riau, 7 April 1965. Dosen FIB UGM, Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM sejak 2013, Anggota Senat Akademik UGM 2012-2016, Konsultan Ahli Dinas Kebudayaan DIY (2013-2016). Pendidikan S1, Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UGM (Lulus 1992), S2 Program Studi Sastra Pasca Sarjana UGM (Lulus 2002, salah satu wisudawan terbaik), S3 Program Studi Sastra (Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora, Pascasarjana FIB UGM, lulus 2010).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *