KEBUDAYAAN MENDESAIN MASA DEPAN (BAGIAN 2)

Aprinus Salam *

Berbagai penjelasan sebelumnya, belum menjawab bagaimana kebudayaan memungkinkan untuk menjadi landasan dalam mendesain kebudayaan. Penjelasan sebelumnya lebih dalam rangka bagaimana kondisi kebudayaan yang sedang berlangsung, khususnya di Indonesia.

Hal yang menjadi penting apa itu kebudayaan ketika dikaitkan dengan tantangan kebudayaan itu sendiri. Seperti telah disinggung, tantangan kebudayaan itu antara lain; pertama, mencoba menahan terjadinya degradasi kemanusiaan yang semakin manusia dari kemanusiaannya; Kedua, membongkar masalah beroperasinya kontestasi ideologi-ideologi dan adanya ketidakadilan sosial, dan, ketiga, berusaha mengurangi berbagai kekerasan dan kekejaman, baik fisik maupun simbolik (non-fisik).

Dengan demikian, kebudayaan adalah praktik hidup yang mencoba memelihara, mempertahankan, dan jika mungkin mengembalikan situasi dan kondisi kemanusiaan pada tataran yang paling bermartabat. Martabat adalah harga keberadaan manusia sebagai makhluk beradab yang memiliki nilai-nilai moral dan etik di dalam dirinya. Kebudayaan adalah memperjuangkan ideologi yang berpihak pada keadilan sosial. Kebudayaan adalah, dalam berbagai caranya, mencoba mengontrol, mengurangi, jika mungkin meminimalkan terjadinya berbagai kekerasan dan kekejaman dalam berbagai bentuknya.

Semua hal yang bertentangan dengan itu, berarti bertentangan dengan kebudayaan, dan tidak perlu diakui sebagai kebudayaan tandingan. Kebudayaan tandingan hanya diakui sejauh sebagai cara, tetapi tujuannya sama, yakni berbagai upaya meningkatkan martabat dan kemuliaan manusia. Cara-cara dan mekanisme berbagai usaha tersebut terkait pintu masuk keilmuan dan pengetahuan berbasis objek material yang menyangga kehidupan manusia itu sendiri.

Objek materiallah yang kemudian membedakan berbagai jenis ilmu dan pengetahuan, sehingga, pada tataran universitas misalnya, terdapat sejumlah fakultas yang berbeda. Akan tetapi, jangan lupa, bahwa tataran besarnya adalah universitas, bukan fakultas. Artinya, universitas harus memiliki kemampuan mengelola fakultas, untuk memiliki daya yang sinergis dan kolaboratif antar-fakultas tersebut, melakukan praktik hidup dalam kondisi bersama-sama bermartabat dan memartabatkan.

Jika terjadi relasi subordinatif dengan menganggap ada yang lebih penting antara satu dengan yang lain, ada yang lebih berharga antara satu yang lain, ada yang lebih ekonomis antara satu dengan yang lain, ada yang lebih politis antara satu dengan yang lain, maka universitas telah gagal di dalam dirinya. Kita tidak perlu berharap banyak dari univeristas seperti itu. Universitas seperti itu hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

Mengapa saya membicarakan universitas untuk menjelaskan suatu pemikiran bagaimana kebudayaan mendesain masa depan? Karena, tampaknya, hanya universitas, sebagai rangkaian pendidikan (dari SD hingga SMA) pada umumnya, pendidkkan yang tidak dalam rangka komersialisasi, yang masih bisa diharapkan menjadi ruang model dalam bentuknya yang luas menjalankan definisi kebudayaan termaksud.

Dalam beberapa kesempatan, sebagai misal di UGM, perlu ada keterlibatan dalam berbagai diskusi, dan “pewacaaan” bagaimana UGM mendasari dirinya sebagai Universitas Kebudayaan (di samping Universitas Perjuangan, Kerakyatan, Pancasila, dan Nasional). Namun, tentu basis “definitif” kebudayaan yang perlu diambil universitas bukan sekedar sesuatu yang bersifat “jati diri ke UGM-an”, tetapi lebih dari itu adalah konsep dan pemikiran yang telah disinggung di depan.

Kelebihan universitas, saat ini, keberadaannya terdapat di berbagai belahan penjuru negeri. Memang, tidak semua universitas dapat diharapkan ketika cukup banyak universitas keserimpung di dalam dirinya sendiri, baik karena urusan-urusan internal administratif dan birokratif, juga adanya keragaman faksi ideologis di dalam setiap univeristas. Hal itu juga menyebabkan lemahnya banyak universitas di Indonesia.

Namun, terlepas dari itu, universitas sekelas dan sebesar UGM, dan sejumlah universitas besar lainnya, tidak selayaknya terjebak dalam arus pasar, yang menempatkan universitas justru menjadi bagian dari permainan berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang tidak memberikan keberpihakan pada pemartabatan manusia, keadilan sosial, maupun berbagai kemungkinan terjadinya kekejaman dan kekarasan fisik dan simbolik yang terus terjadi.

Universitas selayaknya justru selalu dalam posisi melawan itu semua. Yakni dengan mengondisikan berbagai kebijakan, keputusan, peraturan, dan berbagai implementasi konsep berbasis kebudayaan yang memuliakan dirinya, memuliakan keberadaan universitas. Artinya, akan banyak proyek-proyek yang telah dirancang oleh modernisme dan kapitalisme, yang terbukti tidak memberikan keberpihakan pada pemuliaan martabat dan etik kemanusiaan, akan berhadapan dengan universitas.

Jika hal tersebut dimungkinkan, strategi politik, ekonomi, dan sosial, budaya universitas akan mengembalikan harkat universitas sebagai ruang bebas dan/yang membebaskan, ruang merdeka dan/yang memerdekakan. Pada sisi yang lain, hal ini sebenarnya juga menjadi konsep yang sekarang sedang hangat (kembali), seperti digaungkan oleh Mendikbud, yang diformulasikan oleh Dirjen Perguruan Tinggi.

Paling tidak, saya memaksa diri menafsirkannya ke arah itu, walaupun pada tataran implementasi, seperti dapat dilihat dalam buku “Panduan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (April, 2020), justru “meresmikan” kembali Univesitas (PT) sebagai bagian dari agen dan/atau instrumen pasar. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan bagaimana mahasiswa dapat belajar di luar Prodinya selama 3 semester. Jika dicermati, hal di luar prodi tersebut ternyata lebih banyak sebagai bagian dari agen dan/atau instrumen pasar.

Artinya, terjadi berbagai kontradiksi yang ujungnya bukan saja saling bertabrakan, tetapi juga akan melemahkan keberadaan dan kekuatan Universitas sebagai lembaga andalan dalam model kebudayaan mendesain masa depan. Kontradiksi itu juga terlihat pada alumninya yang terserap lebih sebagai “objek pasar”, “objek ekonomi”, dan “objek politik”. Bahkan sebagian dari kondisi itu terkesan normal dan dinormalkan. Dalam kondisi normal dan dinormalkan itu, kita telah melakukan kesalahan bersama.

Hal ini, sekali lagi, hanya memperlihatkan kemenangan negara (bukan kemenangan bangsa). Kalau kita boleh bersifat objektif, kemenangan negara yang dikondisikan dan diatur oleh kekuatan ekonomi dan politik. Bukan negara berbasis kebudayaan yang telah kita diskusikan di atas.

(Bersambung ke Tulisan 3)

*) Dr. Aprinus Salam, M. Hum., Sastrawan kelahiran Riau, 7 April 1965. Dosen FIB UGM, Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM sejak 2013, Anggota Senat Akademik UGM 2012-2016, Konsultan Ahli Dinas Kebudayaan DIY (2013-2016). Pendidikan S1, Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UGM (Lulus 1992), S2 Program Studi Sastra Pasca Sarjana UGM (Lulus 2002, salah satu wisudawan terbaik), S3 Program Studi Sastra (Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora, Pascasarjana FIB UGM, lulus 2010).

2 Replies to “KEBUDAYAAN MENDESAIN MASA DEPAN (BAGIAN 2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *